Breaking News

Peringati Hari Buruh Internasional,KSPI Maluku Tuntut  PLN MMU Segera Laksanakan Kesepakatan 9 Mei 2016

AMBON,N25NEWS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini 1 Mei 2019,di peringati di beberapa daerah di  Indonesia dengan membawa isu Nasional maupun daerah tidak terkecuali di Provinsi Maluku.

Untuk Provinsi Maluku sendiri Hari Buruh ini di manfaatkan oleh para pekerja outsourcing 6 Perusahan Vendor yang ada di PT.PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)  Maluku dan FSPI dengan menggelar diskusi untuk mengingatkan kembali kepada PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara akan kesepakatan hasil meeting di tanggal 9 mei 2016 lalu.

Hal ini di sampaikan Ketua KSPI Maluku yang sekaligus Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FDPMI Wilayah Maluku Max Laritmas Lewat sambungan telepon Rabu (01/05/2019)

Adapun para pekerja yang mengikuti diskusi  yaitu para pekerja outsourcing dari PT.  Almira Lintang Pratama,PT.  Milo,PT. Haleyora Powerindo,PT. Simpatik Cahaya  Abadi,PT. Utama Malra,PT. Sahabat Baru Permai.

Dari hasil diskusi hari ini (01/05)tersebut,Kata Laritmas,menghasilkan beberapa tuntutan untuk PT.PLN (Persero)Wilayah Maluku dan Maluku Utara  yaitu“jika PT. PLN Maluku dan Maluku Utara mengabaikan kesepakatan yang terbangun, maka pekerja outsourcing akan melakukan aksi kembali dan memintah hak mereka untuk diangkat sebagai pegawai tetap, Sebab kelihatannya managemen PLN seakan mengabaikan kesepakatan tersebut,”ujar Max Laritmas.

Selain itu juga tambah Laritmas , bahwa Sepanjang ini para pekerja outsourcing 6 Perusahan Vendor  dianggap sebagai oposisi di PLN sehingga tidak ada komunikasi kedalam soal hal ini.

Baca juga :   Buka Kegiatan Advokasi Program KKBPK,Plt Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Minta IBI Se-Maluku,LSM,TNI Dan Jurnalis Perbanyak Dan Tingkatkan Advokasi Program KKBPK

“Untuk itu berdasarkan hasil diskusi hari ini (01/05) Kami akan menyurati PLN MMU untuk segera menjalankan hasil  kesepakatan di tanggal 9 mei 2016. Dan kalau tidak di tanggapi maka pekerja outsourcing akan aksi boikot altivitas PLN di semua tingkatan di Maluku,”tutur Max Laritmas Ketua KSPI Maluku.

Selain itu kata Max Laritmas, ditahun ini (2019) ada sejumlah bidang yang telah selesai kontraknya  yaitu PT. Milo dan PT.Almira Lintang Pratama,untuk itu harapan pekerja akan di pekerjakan sesuai dengan kesepakatannya,akan tetapi sejauh ini belum ada etika baik dari managemen (person) untuk melanjutkan tugas pekerja  ke vendor sebelumnya. Padahal selama ini vendor vendor itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dengan melihat hak hak normatif pekerja.

“Sehingga Saya berharap General Manager PT. PLN Persero Wilayah Maluku Maluku Utara segera menyikapi hal ini,”harap Max Laritmas Ketua KSPI Maluku dan sekaligus Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Maluku.

Selain masalah di atas KSPI Maluku juga menyoroti penetapan upah minimum provinsi (UMP)  maupun Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang sampai saat ini belum dilakukan. Sebab kami menilai belum dilakukannya penetapan ini adalah pelanggaran UU.

“Apapun situasinya namun Pejabat Gubernur harusnya di akhir Desember 2018 sudah menetapkan UMP/UMK Maluku,”tegas Laritmas.

Diapun berharap  Gubernur Maluku yang baru ini segera menetapkan UMP/UMK sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor : Redaksi

 

About admin

Check Also

Lapangan Merdeka Akan Ditambah Rumput Sintetis KNPI Dan FPOM Maluku Apresiasi Langkah Gubernur

AMBON,N25NEWS.COM-Langkah Gubernur Maluku,Drs.Murad Ismail yang akan membenahi Lapangan Merdeka Ambon,dengan akan ditambahkannya rumput sintetis,mendapat apresiasi …