Bukan Sekedar Berita
SBB,N25NEWS.COM – Perdebatan soal Ranperda untuk menetapkan status negeri yang dibuat oleh Anggota DPRD SBB melalui Badan Legislasi DPRD SBB dinilai syarat adanya konspirasi kepentingan politik yang sengaja dipermainkan sekaligus dipolitisir oleh Ketua Banleg DPRD SBB Hendrik Seriholo
Persoalan status Desa Lokki menjadi Negeri Lokki yang menjadi perdebatan masyarakat khususnya Huamual dan Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum terjadi di karenakan ketidakpuasaan masyarakat akibat ketidak profesional anggota DPRD SBB dalam hal ini Badan Legislasi DPRD SBB
Sejauh ini, dalam hal ini Badan legislasi DPRD SBB Dalam memorises Dari mekanisme perencanangaan baik penyusunan naskah akademik sampai dengan menyusun naskah Ranperda yang berkaitan dengan status Negeri Adat tidak mendasarkan pada sebuah kajian dan penelitian yang matang dan tidak mendasar dengan tidak pernah melibatkan pemangku lembaga adat baik lembaga adat di tiap tiap negeri maupun lembaga adat tiga batang aer yakni Tala,Eti ,Sapalewa
Dalam pembuatan naskah akademik sampai dengan pembahasan ranperda yang sudah rampung ditambah lagi tidak pernah ada penelitian secara faktual yang mendalam akan status negri tersebut .
Badan Legislasi DPRD SBB hanya menggunakan cara teoritis tanpa ada dasar melalui kajian,namun kajian demi kajian yg di lakukan selama itu hanyalah kajian teoritis tanpa kajian fakta lapangan,ini mustahil namanya jangan buat pembodohan terhadap masyarakat SBB,sehingga akan muncul perdebatan soal ranperda untuk menetapkan status negeri adat yang dibuat oleh DPRD SBB lewat Badan Legislasi itu sendiri.
Marsel Maspaitella. SH tokoh muda SBB Kepada Media N25NEWS. COM Jumaat 10/8/2018 dikatakannya bahwa Bagaimana mungkin buat regulasi tentang hukum adat tetapi tidak melibatkan masyarakat adat secara kelembagaan adat untuk berbicara? Itukan koyol namanya,
Bagi Maspaitella produk rancangan hukum seperti Ranperda mengenai status negeri yang di buat oleh DPRD SBB melalui Badan Legislasi ini merupakan produk kepentingan politik kepentinga Cari Muka
“ya ini politik cari muka namanya di masyarakat supaya masyarkakat SBB menilai mereka bisa Kerja padalah Kerja tidak becus ” Ungkap Maspaitella
Ditambahkannya ,Maspitella mintakan supaya ketua Badan Legislasi digantikan saja dan ranperda tentang negeri harus dipending sampai dengan pemilihan anggota DPRD SBB yang Baru untuk ditinjau kembali berdasarkan syarat syarat pembuatan produk peraturan perudang – udangan yang berlaku
Jika soal kepala desa dan raja defenitif Bupati SBB dimintakan untuk buatkan perbup untuk menyelesaikan masalah pemilihan dan atau pengangkatan raja defenitif ” Pungkas Maspaitella.
Selain itu juga Maspitella meminta lembaga lembaga adat khususnya saniri tiga batang aer mengambil peran dalam masalah adat ini akibat ranperda negeri yang tidak jelas terkait dengan status hukum adat
Dan saya memintakan pula kepada Pemda SBB untuk memfasilitasi saniri tiga batang aer berproses untuk menyelesaikan masalah hak hak masyarakat adat di SBB secepatnya ” Tutup Maspaitella.
Oleh,Suneth Loehoe
