Home / Kab.SBB / Persoalan Status Negeri Lokki, Maspaitella Mintakan Ketua Banleg DPRD SBB diGantikan.
Ratusan Masyarakat Huamual Duduki Gedung DPRD SBB Untuk Meminta Badan Legislasi DPRD SBB Mencoret dan Menolak Menetapkan Status Desa Lokki Menjadi Negeri Adat.

Persoalan Status Negeri Lokki, Maspaitella Mintakan Ketua Banleg DPRD SBB diGantikan.

SBB,N25NEWS.COM – Perdebatan soal Ranperda untuk menetapkan status negeri yang dibuat oleh Anggota DPRD SBB melalui Badan Legislasi DPRD SBB dinilai syarat adanya konspirasi kepentingan politik yang sengaja dipermainkan sekaligus dipolitisir oleh Ketua Banleg DPRD SBB Hendrik Seriholo

Persoalan status Desa Lokki menjadi Negeri Lokki yang menjadi perdebatan masyarakat khususnya Huamual dan Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum terjadi di karenakan ketidakpuasaan masyarakat akibat ketidak profesional anggota DPRD SBB dalam hal ini Badan Legislasi DPRD SBB

Sejauh ini, dalam hal ini Badan legislasi DPRD SBB Dalam memorises Dari mekanisme  perencanangaan baik penyusunan naskah akademik sampai dengan menyusun naskah  Ranperda yang berkaitan  dengan status Negeri Adat tidak mendasarkan pada sebuah kajian dan penelitian yang matang dan tidak mendasar dengan tidak pernah melibatkan pemangku lembaga adat baik lembaga  adat di tiap tiap  negeri  maupun  lembaga  adat tiga batang aer yakni Tala,Eti ,Sapalewa

Dalam pembuatan naskah akademik sampai dengan pembahasan ranperda  yang sudah rampung ditambah lagi tidak pernah ada penelitian secara faktual yang mendalam akan status negri tersebut .

Badan Legislasi DPRD SBB hanya menggunakan cara teoritis tanpa ada dasar melalui kajian,namun kajian demi kajian yg di lakukan selama itu hanyalah kajian teoritis tanpa kajian fakta lapangan,ini mustahil namanya jangan buat pembodohan terhadap masyarakat SBB,sehingga akan muncul perdebatan soal ranperda untuk menetapkan status negeri adat yang dibuat oleh DPRD SBB lewat Badan Legislasi itu sendiri.

Marsel  Maspaitella. SH tokoh muda SBB Kepada Media N25NEWS. COM Jumaat 10/8/2018 dikatakannya bahwa Bagaimana  mungkin  buat  regulasi  tentang  hukum adat tetapi  tidak melibatkan masyarakat adat secara kelembagaan adat untuk berbicara? Itukan koyol namanya,

Baca juga :   Menyongsong HUT Pramuka Nasional, Aksi Peduli Lombok MIS Muhammadiyah Luhu Gelar Penggalangan Dana

Bagi Maspaitella produk rancangan hukum  seperti  Ranperda  mengenai  status  negeri  yang  di buat  oleh DPRD SBB melalui  Badan Legislasi  ini merupakan produk kepentingan politik  kepentinga Cari Muka

“ya ini politik  cari muka namanya di  masyarakat  supaya  masyarkakat SBB menilai  mereka  bisa Kerja padalah  Kerja tidak becus ” Ungkap Maspaitella

Ditambahkannya ,Maspitella mintakan supaya  ketua  Badan Legislasi digantikan saja dan ranperda  tentang  negeri  harus  dipending  sampai dengan  pemilihan anggota  DPRD SBB yang Baru untuk  ditinjau  kembali  berdasarkan syarat  syarat  pembuatan  produk  peraturan perudang – udangan  yang berlaku

Jika soal kepala desa dan raja defenitif Bupati SBB dimintakan untuk buatkan perbup  untuk  menyelesaikan masalah  pemilihan dan atau pengangkatan raja  defenitif ” Pungkas Maspaitella.

Selain itu  juga Maspitella meminta  lembaga  lembaga  adat khususnya  saniri  tiga  batang  aer  mengambil  peran dalam masalah adat ini akibat ranperda negeri  yang  tidak  jelas terkait  dengan status hukum adat

Dan saya memintakan pula kepada Pemda SBB untuk memfasilitasi saniri tiga batang  aer berproses untuk menyelesaikan masalah  hak hak masyarakat adat di SBB secepatnya ” Tutup Maspaitella.

 

Oleh,Suneth Loehoe

About admin

Check Also

Berlaga Seorang Premanisme, Syarif Hidayat Tak Indahkan Masyarakat Adat

AMBON,N25NEWS.COM – Permasalahan  penyorobotan Lahan tanah  adat  milik keluarga hatulesila, yang  Di lakukan Oleh Syarif  …