Breaking News

Perwakilan Kemenpolhukam Dan Pemda Maluku Membahas Provinsi Kepulauan

AMBON,N25NEWS.COM – Dalam pertemuan antara perwakilan Kemenpolhukam dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka memperdalam dan menyusun RPP tentang pemerintahan provinsi di laut danbkewenangan provinsi di daerah kepulauan.Yang mana dalam pertemuan tersebut lebih menekankan pada substansi pembahasanya yaitu amanat UU 23 Tahun 2014.

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Hukum dan Ham Kemenpolhukam Henny Sosilo Wardoyo kepada awak media di Kantor Gubernur Maluku,jumat (22/02/2019).

Lebih lanjut Wardoyo mengatakan bahwa,”Nah karena Maluku ini masuk sebagai provinsi yang berciri kepulauan maka,ini menjadi referensi untuk kami berkunjung ke Maluku dan itu adalah maksud serta tujuan kami,tetapi sebenarnya substansinya lebih pada amanat UU 23 Tahun 2014 khususnya pasal 27 dan 30 tentang kewenagan pengelolaan sumber daya alam dan laut,”kata Wardoyo.

Dari informasi yang didapatkan dari salah satu tim penyusun RUU tentang daerah kepulauan yang mana disampaikan bahwa pentingnya RUU tentang kepulauan itu,tetapi sebenarnya permasalahan-permasalahan apa saja di daerah kepulauan,tetapi infomasi yang didapat pada pertemuan tadi,bahwa ternyata perhatian dari aspek percepatan pembangunan sesungguhnya itu yang diperlukan.

Baca juga :   Cegah Terorisme,Aparat Desa Di Maluku Harus Kompak

Kemudian mengenai anggaran yang dialokasikan itu sudah menjawab persoalan tersebut,itu persoalannya,”kalau dikatakan sudah tapi mungkin apakah proporsinya sudah menjawab berbagai permasalahan itu yang disampaikan pada kami,”tanya Wardoyo.

Sementara itu kesempatan yang sama Kepala Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Maluku Lutfi Rumbia mengatakan,”Pertemuan tadi itu dari Kemenpolhukam juga meminta data yang berkaitan dengan RPP sesuai dengan pasal 27,28 dan 29 di UU 23 dan kita akan memberikan datanya sebab inikan kalau kemauan dari pada wilayah-wilayah kepulauan kan kita menghendaki adanya suatu UU kepulauan,maka kita siapkan,”kata Rumbia.

“Keberadaan mereka juga dalam rangka untuk mendukung data yang disampaikan pada waktu nanti disampaikan RUU Kepulauan,maka kita tunggu saja sebab mereka ini sedang mengkaji data untuk membuat pembahasan terkait RUU Kepulauan,”tandas Rumbia.
Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

About admin

Check Also

BKKBN Provinsi Maluku Bertekad Tingkatkan Kualitas Penduduk

AMBON,N25NEWS.COM-Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku tahun 2019 ini,merupakan salah satu langkah …