Breaking News
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego ,membuka kegiatan Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Mendukung Kampung KB di Marina Hotel kamis(24/01/2019)

Plt Kepala BKKBN Maluku Buka Kegiatan Pengintegrasian Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Mendukung Kampung KB

AMBON,N25NEWS.COM – Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego ,membuka kegiatan Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Mendukung Kampung KB di Marina Hotel kamis(24/01/2019)

Dalam Sambutannya Ia mengatakan  Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,BKKBN memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian penduduk yang di implementasikan   dalam bentuk program Kependudukan ,Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga(KKBPK).

Selain itu lanjutnya, dalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di tetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana,merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan utusan bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah atau urusan konkuren.Dalam Undang-Undang ini secara tegas di jelaskan bahwa ada empat (4) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu Pengendalian Penduduk ,Keluarga Berencana,Keluarga Sejahtera dan standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PKLB).

“Untuk itu dengan lahirnya undang-undang  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka tugas pokok dan fungsi BKKBN tidak hanya menyelenggarakan program KB dan Kesehatan reproduksi semata,tapi juga melaksanakan kewenangan terkait dengan pengendalian penduduk ,KB,kesehatan reproduksi dan juga pembangunan keluarga,dengan demikian maka BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tampa dukungan dari pemangku kepentingan di daerah dan melibatan para mitra kerja,”ujar Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini.

Untuk itu kata Rego lagi,masih di perlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah dalam menggaungkan kembali program kependudukan,KB dan pembagunan keluarga(KKBPK)di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa Kampung  KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI terutama sebagai bentuk investasi program Keluarga Brencana (KB)  yang manfaatnya dapat secara lansung di terima oleh masyarakat.sehingga katanya, itu perlu di lakukan langkah koordinasi lintas sektor terutama dalam integrasi kegiatan yang akan di lakukan di Kampung KB.

“Saya mengingatkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir inplementasi  RPJMN 2015-2019 dan  mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,transparan dan  akuntabel serta berorentasi pada hasil pencapaian indikator  kinerja program kependudukan ,KKBPK  di Provinsi Maluku yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang harus di capai melaui indikator sasaran strategis antara lain,angka kelahiran total (Totaal Fertility Rate) 3,15,persentase pemakaian kontrasepsi modern( modern Contraceptive Prevalence/CPR 443,28,presentase penurunan angka ketidak berlansungan pemakaian (tingkat Putis Pakai) kontrasepsi 24,60,presentase kibutuhan ber-KB yang tidak terpnuhi (unmet need 16,30,presentase peserta KB Aktif Tambahan ( Additional User)1.616,”ujarnya.

Oleh karena itu Kata Renta Rego,program kependudukan ,Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus mendapat perhatian khusus dari seluruh stakeholder dan mitra kerja ,termasuk OPD-KB Kabupaten/Kota untuk memperkuat arah kebijakan  yang di tuangkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat memberikan daya ungkit dalam upaya pencapaian target sasaran rencana strategis program KKBPK di Provinsi Maluku.

Sesuai dengan arahan pembanguna Pemerintahan 2015-2019 dimana BKKBN merupakan salah satu kementerian/lembaga yan g turut bertanggungjawab atas upaya pencapaian agenda prioritas pembangunan (NAWCITA) terutama pada agenda prioritas nomor 5 yaitu men ingkatkan kwalitas hidup  manusia Indonesia pada butir pertama untuk mengsuykseskn pembagunan Kependudukan  dan Keluarga Berencana.

“Saya menganggap bahwa Kegiatan Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di daerah dalam rangka mendukung  Kampung KB sangat penting dan strategis ,apalagi ada  dukungan dari para mitra kerja dan pemangku kepentingan, dengan demikian  dapat meningkatkan pencapaian program KKBPK dan program-program Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB,”tutup Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.

Editor   :Redaksi

 

About admin

Check Also

BKKBN Maluku Gelar Kegiatan Peningkatan Dan Kompetensi Teknis Pengelola Data Informasi

AMBON,N25NEWS.COM-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku menggelar Kegiatan Peningkatan dan Kompetensi Teknis …