Proyek Air Bersih BWS Di Halong Sarat Rekayasa

AMBON,N25NEWS.com-Proyek air bersih Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku di negeri Halong,Kecamatan Baguala Kota Ambon sarat rekayasa dan penyalagunaan kewenangan.

Dari beberapa fakta dilapangan ditemukan berbagai macam masalah dalam pengerjaan proyek tersebut.

Adapun,masalah itu antara lain,sosialisasi pengerjaan proyek air bersih itu hanya dilakukan kepada oknum-oknum tertentu dari pihak pemerintah negeri Halong dan tidak kepada masyarakat umum.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya jangka waktu kerja,padahal sesuai aturan yang berlaku masa kerja harus tercantum dalam papan proyek.

Disamping itu,pembangunan jaringan instalasi (pipanasi) tidak sesuai mekanisme (ditanam dalam tanah) melainkan,diatas badan jalan serta ada juga yang dipasang pada batang pohon pisang.

Dari pengakuan warga setempat,pekerjaannya telah berhenti selama kurang lebih dua minggu,disebabkan oleh patahnya alat bor yang dipakai.

Saat dikonfirmasi awak media di kantor Balai Wilayah Sungai Maluku,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jhon Haurissa mengatakan,pekerjaan proyek tersebut tidak ada masalah yang berarti,yang menjadi masalah hanya patahnya mata bor.

Baca juga :   Rayakan Hari Pohon Sedunia,LEBEBAE  DiDukung Korem 151 Binaiya,Saniri Negeri dan Majelis Jemaat Amahusu Tanam 1000 Pohon

“Sebenarnya tidak ada persoalan,hanya soal teknis saja.Kami sudah melakukan sosialisasi dengan melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah negeri,persoalan papan proyek itu soal biasa,sebenrnya masa kerja itu 240 hari kerja (waktu kelender),jadi tidak benar 180 tapi 240 hari,”bebernya.

Lebih lanjut,menurut Haurissa untuk adendumnya dan pelaksanaannya sudah ada,dikarenakan pandemi COVID-19 (bencana non alam) sehingga mesti dilakukan adendum yang diberi tambahan masa waktu tambahan sebanyak 90 hari kerja lagi hingga akhir tahun 2020 (31 Desember).

“Peaksanaan adendum tersebut,dilaksanakan karena COVID-19,sehingga pekerjaan terhenti dan akhirnya,kami adendum untuk tambah masa kerja,selama 50 hari sampai 90 hari kerja,olenya kami akan berakhir masa kontrak hingga 31 Desember,”jelas Haurissa tanpa dapat menunjukan bukti adendum serta dokumen kontrak kerja.

Untuk diketahui sesuai aturan,adendum hanya bisa dilakukan jika ada bencana alam yang mengganggu jalannya proyek fisik atau kendala teknis yang tidak bisa ditangani dengan manual.

Reporter   : Aris Wuarbanaran

Editor       : Redaksi

Check Also

DPD KNPI Maluku Dan Kota Ambon Minta Jam Tayang Pop Academy Indosiar Di Evaluasi

AMBON,N25NEWS.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan,Faisal Sahitua …