Home / Kota Ambon / Proyek PUPR Asal-Asalan, Warga Diponegoro Tolak Pembangunan Drainase

Proyek PUPR Asal-Asalan, Warga Diponegoro Tolak Pembangunan Drainase

AMBON,N25NEWS.COM -Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Ambon dengan menelan anggaran sebesar Rp 139,590,000 terkesan dikerjakan asal-asalan. alhasilnya ada sebagiwn warga dikawasan gang Dipenogoro menolak terhadap pembangunan drainase.

Penolakan warga dikarenakan pola kerja yang sementara dikerjakan oleh CV Prima tidak sesuai dengan papan proyek yang menyebutkan proyek pekerjaan drainase, tetapi malah yang dikerjakan sebatas tambalan dinding drainase, ibarat seperti pekerjaan rehablitas.

“Saya kira ini pekerjaan asal-asalan, masa dong kerja cuma tempel-tempel cement saja didinding tembok got yang rusak, kalau betulnya kan tidak gini, kami tolak ini,”ungkap Jamaludin salah satu warga setempat saat diminta tanggapannya, Minggi(20/11/2018).

Menurutnya, proyek drainase yang sementara dikerjakan saat ini diduga dikerjakan dengan sistim tambal sulam.Bahkan besar biaya yang dianggarankan dalam proyek tersebut pekerjaannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Oleh sebab itu, untuk sementara ini warga masih menolak kelanjutan proyek tersebut, sebelum ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR.

Alasan lain dari penolakan tersebut karena lokasi pekerjaan berada pada kawasan rawan banjir. Dari papan proyek yang bertuliskan Surat Perintah Kerja pembangunan drainase milik Dinas PUPR kota Ambon. Nomor 01.5.22/SPK/FSK-PL/APBD/DPUPR-KA/IX/2018.

Dengan nama pekerjaan, pembangunan drainase di kelurahan Urimessing, RT.001/RW.02, Gang Diponegoro. Dengam nilai kontrak mencapai Rp 139.590.000, lewat sumber dana APBD tahun anggaran 2018.

Bahkan dari informasi warga lainnya, bahwa pekerjaan baru dilakukan minggu kemarin dengan pola menambal cement pada selokan yang rusak kecil sehingga terkesan ada pekerjaan baru.

“Kalau mau dilihat kami ini sudah curiga sejak awal. Karena materil bangunan sudah dibuang di badan jalan ini sejak bulan lalu, tapi tidak dikerjakan. Tiba-tiba, minggu kemarin mereka mulai kerja. Dan sistimnya itu tambal sulam. Artinya mereka hanya menambal got yang rusak sehingga terlihat baru. Padahal anggaran jelas ditulis hampir 140 juta,”ungkap warga lainnya.

Parahnya lagi pembangunan drainase awalnya diketahui 400 meter. Namun kenyataan proyek tersebut masuk dan mulai dikerjakan, panjangnya hanya 198 meter hingga saat ini juga dilanjutkan.

“Mereka harus tahu kalau kita ini kawasan banjir sehingga pola pekerjaan ketika dikerjakan, harus dibongkar dan diperbesar dan kalau bisa diatasnya  ada penutup got,”pinta Jamaludin.

Sementara dari penjelasan salah satu pekerja yang enggan namanya disebutkan, sebelumnya menjelaskan, bahwa sesuai perintah yang dikerjakan hanya sepanjang 198 meter dengan menggunakan pola kerjasistim tambal pada bagian drainasea yang rusak kecil.

“ Jadi ada tiga bagian yang dikerjakan yakni, rusak kecil, sedang dan besar. Ini kan rusak makanya kita tambal. Kalau memang ada warga yang menolak, nanti ketemu dengan kontraktornya saja baru jelaskan. Mungkin bisa ditambah. Karena saya hanya pelaksana,”ungkapnya.

Selain itu tudingan yang sama juga disampaikan salah satu anggota Komisi II DPRD kota Ambon, Ali Rahman Ohorella yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan proyek tersebut menjelaskan, bahwa ini merupakan proyek pembanngunan yang asal-asalan, sehingga menimbulkan kecurigaan hingga penolakan dari warga disekitar.

Dengam alasan bahwa sesuai surat perintah kerja disebutkan pembangunan drainase. Namun yang dikerjakan hanyalah perbaikan drainase yang lama dengan sistim tambal sulam.

“Informasi dari warga saya itu panjangnya 198 meter. Dan baru dikerjakan sekitar 10 meter dengan cara tambal sulam. Harusnya got itu dibongkar baru dibangun sesuai perencanaan. Tapi kenapa hanya tambal sulam. Ini yang harus dipertanyakan, karena anggarannya mencapai 140 juta,” tuturnya.

Oleh : Gali M

About admin

Check Also

Latuheru : Desa Merupakan Struktur Penyelenggara Pemerintah Terdepan

AMBON,N25NEWS.COM  – Desa adalah struktur penyelenggara Pemerintah terdepan, saat ini ditempatkan sesuai yang tergambar dalam …