Breaking News

Puluhan Rumah Dilahan Kemenag Maluku Terancam Digusur

AMBON,N25NEWS.COM -Terdapat 20 unit  rumah yang dibangun diatas lahan milik Kanwil Kemenag Provinsi Maluku terancam mengalami pengguusuran.

Penggusuran puluhan rumah milik warga, setelah menunggu hasil amar putusan pengadilan terkait dengan eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan berdasarkan sertifikat pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 40 tahu 2006.
Sebagai langkah dasar atas pengembalian dan pengosongan lahan milik Kanwil Kemenag Maluku seluas 5.000 M2 yang terletak dijalan Jenderal Sudirman Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang juga telah memiliki putusan Pengadilan Kelas I Ambon nomor 123/Pdt,G/2006/PN.AB tertanggal 03 Juli 2007,jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 36/PDT/2007/PT.MAL tertanggal 23 Agustus 2007 dan Putusan Mahkama Agung RI nomor 634 K/PDT/2008 dilanjutkan kembali dengan putusan MA (peninjauan kembali) nomor 805 PK/PDT/2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kepetusan tersebut untuk melakukan pengembalian batas tanah milik Kanwil Kemenag Maluku berdasarkan sertifikat nomor 40 tahun 2006, melalui BPN Ambon kembali melakukan pengukuran tanah seluas 5.000 M2 yang disaksikan langsung pihak pemerintah Desa Hative Kecil.
Terkait dengan hal tersebut Kabag TU Kanwil Kemenag Maluku Jamal Bugis S.Ag yang dikonfirmasi,Senin(11/2) mengakui kalau ada pengukuran ulang tapal batas yang dilakukan pihak BPN Ambon, terhadap luas tanah milik Kanwil Kemenag Maluku.

“Kalau untuk status tanah yang kita sudah diduduki Kanwil Kemenag Maluku dan masih ada sisa lahan yang ada dibelakang dan sudah ditempati kurang lebh 20 rumah, secara hukum milik pihak Kemenag Maluku atas dasar keputusan MA yang memiliki kekuatan hukum tetap,”terang Bugis.

oleh sebab itu untuk bisa mengambil lahan tersebut, maka dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Ambon, sebab saat dikeluarkan keputusan MA, pihak MA mengura bahwa diatas lahan kosong milik Kemenag Maluku tidak ada bangunan atau pemukiman warga, sehingga dalam surat yang dikeluarkan tidak disebut adanya eksekusi.

Alhasilnya untuk bisa dilakukan eksekusi rumah warga tersebut, telah dilakukan koordunasi antara Kemenag Maluku dengan Pengadilan, maka disarankan untuk melakukan proses hukum terhadap puluhan rumah yang menempati lahan milik Kanwil Kemenag Maluku yang diawali dengan melakukan pengukuran ulang tapal batas sesuai Sertifikat nomor 40 tahun 2006 yang dikeluarkan BPN.

“Jadi kita sekarang proses ini, bukan untuk memperjelas status tanah yang sudah jelas milik Kemenag Maluku, tapi yang dilakukan untuk bangunan yang sudah menyerobot masuk dilahan kami, namun sebelumnya ada langkah pendekafan persuapsi dengan cata mengundang warga yang bangunannya terancam tergusur,”jelasnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu beberapa bulan kedepan sebelum dilakukan penggusuran, pihak Kemenag akan mengundang warga dan jika ada kesedaran warga kalau lahan tersebut bukan milik warga akan dilakukan dengan cara damai untuk bisa melakukan penggusuran sendiri.
Namun jika sebaliknya jika mereka keberatan, maka jalan yang diambil melalui proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang sudah ada keputusan dari PN terhadap putusan eksekusi, dalam waktu dekat akan dilakukan pengosongan lahan tersebut,”tegasnya.

Hal tersebut mengingat lahan tersebut akan dibangun Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sirimau yang rencanya akan dibangun dalam tahun ini dengan menggunakan anggaran dari SBN.

Penulis  : Gali M

Editor    : Redaksi

About admin

Check Also

Sesalkan Dugaan Penyelewengan ADD Kaibobu, Pospera Minta Kejari Tindak Tegas

PIRU,N25NEWS.COM.Penyalahgunaan ADD di Desa Kaibobu juga mendapat tanggapan dari Poros Perjuangan Rakyat (Pospera)Maluku. Ketua Bidang …