Rahakbauw,Pemda Malra Lakukan Blunder Uji Kompetensi Pejabat Administrator

MALRA,N25NEWS.com-Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah melakukan blunder dalam pelaksanaan uji kompetensi pejabat adaministrator ,dimana telah mengabaikan etika pemerintahan serta melanggar undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan aktifis KNPI Maluku Tenggara,Sontex Rahakbauw kepada N25NEWS.com,saat ditemui di Langgur,minggu (22/3/2020).

Menurut Sontex,persoalan birokrasi yang menjadi topik hangat di masyarakat Malra saat ini,sesungguhnya merupakan bukti pemerintah daerah ( Pemda) Malra tidak mematuhi undang-undang dan mengabaikan etika pemerintahan terhadap pejabat negara.Bahkan hal ini merupakan suatu keteledoran Pemda yang dipertontonkan didepan publik Malra.

“Saya melihat persoalan ini,seharusnya dalam prosesnya Pemda janganlah mencederai rasa keadilan bagi sebagaian PNS.Namun Pemda harus mengikuti setiap proses dan aturan yang dikeluarkan melakui rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang hasil seleksi terbuka (lelang jabatan),”jelas Sontex.

Ironisnya lagi,JPT Pratama lingkup Pemda Malra, terhadap 12 JPT,dimana seharusnya yang dilantik tiga nama sesuai dengan rekomendasi KASN.Namun fakta yang terjadi saat ini adalah nama diluar rekomendasi KASN.

Adapun,jabatan seleksi terbuka yang diisi oleh pejabat yang hanya mengikuti job fit.Sedangkan ada tiga JPT Pratama yang dilantik tidak sesuai dengan hasil uji kesesuaian (job fit).Lebih anehnya lagi,ada jabatan yang masih dalam Ranperda.

“Saya melihat hal ini sunggulah aneh,dimana ada OPD yang pangkatnya lebih kecil,namun memimpin satu OPD yang didalamnya ada Sekda yang sudah barang tentu pangkatnya diatas,maka hal ini ibarat kopral sebagai pemimpin yang memimpin jenderal,”ujar Sontex.

Adapun,ia menandaskan,Pemda Malra seharusnya berkaca diri dan segera melakukan kembali reformasi birokrasi yang tidak sesuai dengan job fit,karena hal ini akan merugikan sebagian pihak ASN yang telah mengikuti tes seleksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu,Rahakbauw juga mempertanyakan Pemda sebenarnya mengacu pada peraturan seperti apa sehingga melakukan reformasi dalam linugkup Pemda Malra yang terkesan seperti bidak catur yang dimainkan sesuka hati.

“Untuk itu,saya berharap ada sikap dari DPRD Malra untuk menyikapi persoalan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Maluku Tenuggara.Agar menggunakan hak interpelasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut,”tandas Sontex.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Orno,Hasil Musda Golkar Maluku Harus Berkualitas

AMBON,N25NEWS.com-Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathanel Orno menginginkan,hasil penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Partai Golongan …