Roemah Kreatif Institut dan Rumah Inspirasi Gelar FGD Sorot Polemik Pilkades SBB

AMBON,N25NEWS.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilangsungkan secara serentak di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengisahkan pro dan kontra.

Ada yang ingin mempertahankan status negeri adat atapun sebutan Desa Administrasi. Polemik ini melahirkan dua opsi, opsi pro dengan mendukung Pilkades dan opsi kontra menolak Pilkades di negeri-negeri adat.

Menepis polemik Pilkades yang menjadi wacana liar yang berkembang di Publik SBB, Rumah Beta Kreatif Institut dan Rumah Inspirasi yang digawangi Farhan Suneth dan Fahrul Kaisuku menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) dengan tema Mengulik Opini Publik perlukah Negeri Adat SBB ikut Pilkades yang dilangsungkan di cafe alfath kota Ambon, Sabtu (04/01/2020).

Roemah Kreatif Institut Dan Rumah Inspirasi Gelar FGD.Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilangsungkan secara…

Dikirim oleh n25news.COM pada Sabtu, 04 Januari 2020

 

Tentu FGD ini menghadirkan beberapa narasumber berkualitas untuk mengisi diskusi ini dengan poin-poin yang berkualitas, sejumlah narasumber yang hadir dari perwakilan akademisi dan anggota legislatif SBB.

Menurut hemat mereka para punggawa itu, Pemerintah Daerah dengan kebijakannya tentu dengan dasar mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku atas terlaksananya Pilkades serentak di seluruh 92 Desa yang di bagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama terdapat 51 Desa dan gelombang kedua ada 41 desa.

Baca juga :   BPC HIPMI Kota Ambon Melakukan Silaturahmi Dan Konsolidasi

” Nah, dengan kebijakan ini Pemda juga butuh penguatan sosialisai kepada masayarakat agar masyarakat tidak sok menerima kebijakan Pilkades di negeri-neferi adat, ” papar Farham.

Lanjut Suneth dengan problem Pilkades ini tentu di harapkan kepada masyarakat untuk tidak diam untuk terus mendorong pemerintah daerah agar tetap dengan waktu dekat Perda Adat tentang penetapan Negeri harus di paripurnakan dan sahkan oleh DPRD dan eksekutif agar negeri-negeri adat mendapatkan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat adat.

Sementara Fahrul Kaisuku singkat menyatakan Dengan kegiatan bersama rumah ini, mencoba mengidentifikasi problem dan langkah-langkah solusi apa yang di rekomendasikan kepada pemda SBB sebagai bahan pertimbangan untuk meluruskan opini publik yang liar. ***

Check Also

Salampessy,Program Cegah Stunting Jalan Seirama Penurunan Kemiskinan Di Maluku

AMBON,N25NEWS.com-Semenjak didaulat menjadi Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku pada 3 Juli 2019, istri Gubernur Maluku, …