Rombak Birokrasi Tidak Ada Perimbangan,Ketua GMKI Cabang Ambon Kritik Gubernur Maluku

AMBON,N25NEWS.com – Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)Cabang Ambon Almindes Valentino Syauta angkat bicara terkait  Pelantikan pejabat di lingkup Pemprov Maluku yang dilantik langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Pada 3 januari 2020 lalu.

Perombakan birokrasi yang kedua ini menjadi  perhatian serius dan kritikan  GMKI Cabang Ambon, Sebagai bagian dari civil society yang memiliki fungsi controlling terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah Maluku.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)Cabang Ambon Almindes Valentino Syauta angkat bicara terkait Pelantikan…

Dikirim oleh n25news.COM pada Selasa, 07 Januari 2020

“Kami mengapresiasi niat baik dari bapak Gubernur untuk bisa lebih mengoptimalkan kerja Organisasi perangkat daerah ( OPD )  tetapi yang menjadi kritikan kami GMKI Cabang Ambon yaitu proses pengangkatan pejabat pemerintahan di lingkup pemprov yang harus menjadi Perhatian serius bagi Gubernur Maluku yang merupakan pengambil kebijakan untuk meletakan seseorang pada jabatan strategis,”ujar Syauta

Karena menurut dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan,baiknya harus mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas dimana GMKI Cabang Ambon menilai bahwa penentuan jabatan tersebut tidaklah the right man on the right job sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Dengan pendasaran itu lanjut Syauta,maka GMKI Cabang Ambon menduga  bahwa mungkin saja, tidak dilakukan need assesment pada pejabat ASN yang dilantik tersebut serta tidaklah kelihatan kinerja dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) untuk menyeleksi setiap individu yang diangkat menjadi pejabat karena dalam kompetisi dimaksud, kualitas akan spesifikasi ilmu yang dimiliki dan latar belakang pengalaman juga haruslah menjadi indikator.

“GMKI Cabang Ambon juga ingin menyerukan dari aspek kekristenan yakni, pada beberapa kali pergantian posisi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku kami perhatikan sangat sedikit orang kristen yang Dilantik, timbullah pertanyaan pada kami, apakah orang-orang Kristen yang dalam kepangkatan memenuhi syarat , namun hanya itu sajakah yang memiliki kemampuan untuk dipakai pada jabatan tersebut?,”tanya Syauta.

Baca juga :   Warga Temukan Mayat  Di Perairan Teluk Ambon

Namun demikian kata Ketua GMKI Cabang Ambon ini,menyerahkan dan percayakan seutuhnya kepada yang memiliki kuasa dan wewenang dalam menentukan jabatan, sekiranya tidak ada nilai subjektifitas yang melekat pada perekrutan dimaksud.

Serta dirinya menyoroti soal, janji kampanye dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Jargon baileo
Yaitu apabila terpilih nantinya dalam menentukan kepala dinas pada OPD lingkup Pemprov Maluku akan mempertimbangkan aspek keterwakilan dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut.

“Kalau kita lihat belum terealisasi janji manis kampanye dari Pimpinan daerah kita karena dari komposisi nama-nama yang terpublikasi belum terlihat ada asas keterwakilan seperti yang dijanjikan pada kampanye,”jelas Ketua GMKI Cabang Ambon ini.

Diapun berharap  kedepannya mungkin di kemudian  terjadi lagi pergantian pejabat di lingkup Pemprov Maluku, Gubernur Maluku haruslah bisa objektif untuk menentukan setiap individu yang mengisi jabatan tersebut yaitu haruslah memiliki kemampuan berdasarkan dengan pengalaman dan basic ilmu yang dimiliki demi pengoptimalan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku.

Selaku Pimpinan,Gubernur di ingatkan  haruslah Berintegritas terhadap apa yang pernah dijanjikan lewat perkataan pada saat masa kampanye,karena itu bisa sangat berpengaruh pada elektabilitas politik dari Gubernur sendiri,Sekiranya perkataan haruslah seturut dengan tindakan.

Editor : Redaksi

Check Also

Warga Temukan Mayat  Di Perairan Teluk Ambon

AMBON,N25NEWS.com-Warga Air Salobar (Tapal Kuda) tepatnya tempat permandian belakang Baeleo Emas Putih dihebohkan sesosok mayat …