Perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku,Murad Ismail pada tanggal 3 Januari 2020,mendapat tanggapan...

Dikirim oleh n25news.COM pada Rabu, 08 Januari 2020

Rombak Birokrasi,GAMKI Maluku Tegas Minta Gubernur Transparan

AMBON,N25NEWS.com-Perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku,Murad Ismail pada tanggal 3 Januari 2020,mendapat tanggapan beragam dari masyarakat,termasuk Heppy .Lelapary,M.Pd Ketua terpilih DPD  Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) periode 2019  -2025.

Ia menyebutkan pada prinsipnya GAMKI Maluku yang merupakan bagian dari masyarakat Maluku tidak tinggal diam, turut merespon dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan perombakan birokrasi yang dilakukan Gubernur Maluku.

“Kami melihat dinamika yang terjadi terkait dengan mekanisme yang dilakukan Pemda adalah hal mendasar dan sangat penting dimana kami dudukan pertama,gejolak ini muncul akibat dari tidak adanya transparasi dalam hal perombakan birokrasi oleh Gubernur Maluku,”kata Lelapary kepada N25NEWS.com,saat ditemui di Caffe Joas Ambon,rabu (8/1/2020).

Adapun,Lelapary menandaskan unsur transparansi ini juga tidak membuka penjelasan kepada masyarakat bahwa mekanisme resmi,apakah dari sisi regulasi maupun mekanisme perekrutan yang normatif dalam jabatan birokrasi Pemprov Maluku sama sekali tidak transparan.

 

Selain itu,berdasarkan aturan ASN no: 53 yang menjadi dasar dan juga peraturan-peraturan lain yang menjadi acuan dilkakukannya perombakan birokrasi di Maluku paling tidak masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan perombakan birokrasi tersebut.

Baca juga :   BKKBN Siap Menuju "New Normal" dan Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan Hadapi Covid

”Saya kira  mekanisme yang lebih transparan  harus dilakukan seperti lelang jabatan yang hendaknya dilakukan dalam pola perombakan birokrasi kemarin,sehingga tidak terkesan ini menjadi pekerjaan sepihak yang menjadi hak gubernur tapi ada yang lebih bertanggung jawab misalnya bagaimana peran Sekda,”ujarnya.

Hal ini yang harus dimunculkan ke masyarakat kata Lelepary sehingga tidak menimbulkan polimik,dirinya katanya, termasuk orang yang tidak terlalu setuju dengan bahasa-bahasa perimbangan karena ujung-ujungnya  akan bicara mengenai tarik menarik kepentingan isu agama lagi.

Jadi baginya perimbangan ini pun tidak menjadi hal yang dibicarakan sepanjang transparasi dan mekanisme formal itu dilakukan,ketika semua sudah transparan yang dilakukan secara professional,maka sudah barang tentu publik tidak akan menyinggung tentang hal-hal yang demikian,namun perimbangan juga menjadi tuntutan sebab menjadi gejolak yang muncul di publik.

“Untuk itu yang paling kongkrit saya kira, harus dibuka apa alasan mendasar  perombakan birokrasi ini perlu,sebab kita tidak butuh sebatas hanya ada penyehatan tapi ada bukti kongrit dokumen dan mekanisme formal yang dilakukan oleh Gubernur seperti apa,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Warga Temukan Mayat  Di Perairan Teluk Ambon

AMBON,N25NEWS.com-Warga Air Salobar (Tapal Kuda) tepatnya tempat permandian belakang Baeleo Emas Putih dihebohkan sesosok mayat …