Rusdy Ambon Buka Buku Raport PD Pancakarya

AMBON,N25NEWS.com-Setelah hampir satu tahun mengendalikan Perusahaan Daerah (PD) Pancakarya dan menyelesaikan sebagian hutang perusahaan.Direktur Utama PD Pancakarya,Rusdy Ambon,akhirnya buka mulut terkait persoalan yang sempat melilit manajemen perusahaan plat merah ini.

Rusdy menegaskan,penyebab performa PD Pancakarya sempat menurun drastis,akibat terlilit hutang pada periode manajemen sebelumnya.Saat diangkat Gubernur Maluku,Murad Ismail untuk menjabat sebagai Dirut PD Pancakarya pada 22 Mei 2019 lalu,Rusdy mengaku saat itu saldo perusahaan di rekening hanya tersisa Rp 18 juta.

“Sementara tunggakan hutang Pancakarya mencapai Rp 12 milyar,bahkan sampai sertifikat kantor digadai di bank.Posisi perusahaan saat itu,sangat  memprihatinkan,”ungkap Rusdy di ruang kerjanya,kamis (14/5).

Menurutnya pihak yang paling bertanggung jawab pada persoalan Pancakarya saat itu adalah dua mantan Dirut Pancakarya masing-masing AP dan AS,mantan Direktur keuangan LA dan mantan bendahara VS.

“Ini pasti akan saya tindaklanjuti ke jalur hukum,dokumen-dokumennya sudah saya siapkan,”kata Rusdy Ambon.

Adapun,dia mengaku baru akan memproses masalah tersebut,karena satu tahun berjalan ini,dirinya fokus membenahi manajemen perusahaan yang terpuruk.Dengan segala kemampuannya selama setahun ini,Rudy berhasil melunasi hutang senilai Rp 8,1 milyar dan kini hanya sisa Rp4,1 milyar.

Selain itu,rincian pembayaran hutang PD Pancakarya diantaranya,pembayaran hutang BBM dan PT Sumber Rejeki dan biaya doking kapal di Dok Wayame sebesar Rp 2,3 milyar,hutang ke BNI 46 dan berhasil mengambil kembali sertifikat kantor yang digadai sebesar Rp 3 milyar.Pada Januari 2020 lalu,Rusdy juga menyetor PAD ke daerah Rp 1 milyar.Selain itu,setiap bulan ia pun harus menggaji 243 karyawan sekitar Rp 900 juta.

“Kondisi Covid-19 saat ini,nyaris tidak ada pemasukan buat perusahaa.Pelayaran kapal feri hanya untuk memuat logistik dan ini dampaknya terasa buat perusahaan.Tetapi saya akan terus berusaha menjaga performa perusahaan tetap baik,”ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku ini bertekad,untuk menerapkan manajemen perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu,menyikapi pernyataan salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku ,AnosYermias,yang mengancam bahwa fraksi partai Golkar akan menolak penyertaan modal bagi PD Pancakarya,Rusdy mengaku,itu adalah sikap pribadi Anos,karena adiknya James Yermias,baru saja mengundurkan diri sebagai karyawan PD Pancakarya,setelah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Saya kira ,persoalan pak Anos ini adalah masalah pribadi yang dia bawa-bawa menjadi urusan partai.Sebab adik kandungnya baru saja mengundurkan diri dari perusahaan,setelah awalnya tidak patuh dan menjalankan tugas dari pimpinan.Dia sendiri yang mengajukan pengunduran diri.Awalnya juga,saya tidak tau kalau James itu adiknya,”jelas Rusdy.

Menyinggung soal penyartaan modal PD Pancakarya,Rusdy menjelaskan,nilainya sebesar Rp 12 milyar.Namun karena adanya kebijakan penanganan wabah Covid-19,anggaran ini mendapat rasionalisasi dan pemotongan sebesar 50 persen.Anhgaran ini diperuntuhkan buat pembangunan kantor PD Pancakarya.

“Kalau kami dapat yah syukur.Kalau tidak juga tidak apa-apa.Toh,ini juga buat kepentingan daerah Maluku yang kita cintai bersama.Kita ingin menaikkan performa perusahaan,salah satunya membenahi fasilitas kantor.Ketika performa perusahaan dalam kondisi prima,dampaknya juga posetif buat daerah berupa kontribusi PAD,”tandasnya.

Untuk itu,bagi dirinya akan fokus dan konsisten pada emapt kerja prioritas yakni membenahi manajemen perusahaan,memperbaiki fasilitas perusahaan,meningkatkan mutu SDM ,serta melakukan inovasi dan ekspansi bisnis sehingga membuka kran pendapatn bagi perusahaan daerah ini.

Sumber      : Humas Pemprov Maluku

Editor         : Aris Wuarbanaran

Check Also

Salampessy :Nakertrans Akan Menindaklanjuti Pengawasan,Perlindungan Pekerjaan Dan Kelangsungan Usaha Di Maluku

AMBON,N25NEWS.oom – Dalam rangka pelaksanaan dan menindak lanjuti surat Menteri Tenaga Kerja terkait dengan perlindungan …