Home / Pemerintahan / Sahuburua : Tahun 2018, DAU Provinsi Maluku Bakal Naik

Sahuburua : Tahun 2018, DAU Provinsi Maluku Bakal Naik

AMBON,N25NEWS.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2019.

Tanpa terasa kita akan memasuki tahu terakhir implementasi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014-2019, karena itu perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 akan kita arahkan pada penyelesaian target-target pembangunan daerah yang belum tercapai serta mendukung prioritas nasional yang mana pada tahun 2019 juga merupakan tahun terakhir dari implementasi RPJM Nasional.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Maluku Zeth Sauburua pada acara Musrembang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 di Baileo Siwalima Ambon,rabu 11/04/2018.

Dikatakannya, RKPD Provinsi Maluku diarahkan pada Pemantapan Pemerataan,Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan. Hal ini dinilai penting dan strategis,dalam upaya menuntaskan sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi di Maluku.

Lebih lanjut Sahubura mengatakan, kita perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui penguatan terhadap sektor-sektor ekonomi produktif yang meliputi pertanian, perikanan dan kelautan,pariwisata serta energy dan pertambangan, yang berimplikasi terhadap pemerataan pembangunan,pengurangan kemiskinan dan pengangguran,”jelasnya.

“Kita menyadari bahwa Provinsi Maluku memiliki keterbatasan kemampuanfiscal,untuk dapat mengatasi permasalahan mendasar yang masih dihadapi saat ini sebagaimana yang saya sebutkan,oleh karena itu dibutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui regulasi untuk daerah yang berciri kepualuan,”pungkasnya.

“Kami selalu menyampaikan agar pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan perlu melakukan reformulasi Data Alokasi Umum (DAU), agar perhitungan DAU terutama indeks kelautan agar diukur dari garis yang menghubungkan garis pantai atau karang,” tambah Sahuburua.

Hal ini perlu saya tegaskan kemali karena formulasi DAU sejak APBN Tahun 2007 hingga saat ini masih belum memberikan rasa keadilan serta tidak mempertimbangkan kondisi factual bagi Provinsi Maluku.

Mengapa perlu mendapat dukungan pusat karena daerah-daerah terluar di Provinsi Maluku memiliki tingkat kemiskian yang masih tinggi,maka itu perlu adnya dukungan terhadap penyediaan infratruktur dasar seperti air bersih,energy listrik,perumahan,sarana komunikasi dan layanan internet.

“Pariwisata juga menjadi sentra yang sangat penting, maka tahun ini kami akan mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Banda, dimana semua persyaratan perencanaan telah disiapkan dan Badan Pengelola sementara dalam proses penyiapan,” tandasnya.

”Kita sangat mengharapkan serta mohon dukungan agar proses penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata banda terealisasi pada tahun 2019,untuk itu saya mengharapkan koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik agar pembangunan dapat ditangani secara kebersamaan,”tutupnya.

(Aris Wuarbanaran)

About admin

Check Also

Sangat Di Sayangkan Bupati Tak Hargai DPRD SBB

SBB,N25NEWS.COM – Ketidakhadiran Bupati SBB Moh Yasin Payapo dalam agenda penyampaian nota pengantar tentang ranperda  …