Sekretaris SatPol PP Provinsi Maluku Di Duga Menjadi Dalang Pengrekrutan Satpol PP Siluman

AMBON,N25NEWS.COM – Diduga terlibat dalam perekrutan Satuan Polisi Pamong Praja Parawisata (Satpol-PP), Sekretaris Satpol PP Provinsi Maluku Berinisial E.U bersama kedua antek-anteknya, yakni A.N dan kawannya P.M kemudian harus diadili sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian.

Sebelum direkrut dan diberikan pelatihan kepada hampir ratusan orang, oleh Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw yang kerap disapa R.R, Rupanya telah direkrut awal sebanyak 18 orang Satpol-PP Parawisata ditambah lagi dengan 30 orang oleh R.R dibantu oleh E.U dan Kedua antek nya dengan alasan program inovasi dan motivasi.

Pola Perekrutanpun tidak sesuai dengan aturan yang dilayangkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Oleh sebab tidak di ketahui oleh Pemerintah Daerah yakni Sekretaris Daerah Maluku.

Bahayanya, perekrutan tersebut tanpa didukung oleh BKD Maluku melalui sebuah surat keputusan resmi.

Hal ini kemudian di Akui Oleh Anggota Satpol-PP, tak ingin Disebut namanya saat memberi Keterangannya kepada N25NEWS.COM, Jumat (16/03/18) di Kota Ambon.

Menurut keterangannya, Satpol-PP Parawisata ini kemudian disebut siluman sebab tidak jelas perekrutan nya.

“Dampak dari Perekrutanpun Satpol-PP Siluman ini kemudian berimbas pada kami sebagai anggota Pol-PP SK PNS dan Tenaga Honor,” pungkasnya.

“Tetapi, dampak terbesar nya lebih banyak diimbaskan kepada tenaga honor. Tenaga honor kita saja mencapai 90 orang, itupun lebih banyak dari kami PNS. Secara tak adil, Tunjangan kita mulai dari bulan Januari hingga saat ini baik itu uang makan serta penjagaan ditiadakan. Kan kasihan,” tambahnya.

Hal ini kemudian diduga adanya Kong kali Kong antara R.R bersama E.U dengan pejabat Pemda Maluku, Yakni Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana melalui sebuah penyiaran disalah satu satu stasiun Radio ucapan terima kasih dilayangkan oleh E.U kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendukung pihak E.U dalam program Inovasi dan Motivasi.

Dalam pengakuan lainnya dikatakan bahwa, rupanya didalam kantor Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sendiri memang sudah ada blok-blok yang dibangun dan saling gontok-gontokan.

“Seperti halnya, P.M yang merupakan Anggota Pol PP bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantip) tidak mendengar arahan Kepala Bidangnya, melainkan lebih mendengar arahan E.U,” bebernya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Poly Kaihatu pun dilansir beberapa Minggu terakhir ini tak pernah apel memberi arahan kepada anggotanya terkait pembatalan tunjangan yang peroleh oleh mereka sebagai hak sulungnya selama bekerja lagi. Fokusnya sudah terpanah pada ke 18 Pol-PP Siluman tanpa SK BKD yang sah.

“Setidaknya nya Perekrutan pun jelas dibuka untuk umum, bukannya dibuka dirumah dan dimana-mana,” Kesalnya.

“Kalaupun mereka ingin merekrut, sebanyak berapa pun jumlahnya kami tak peduli. Itu hak mereka. Yang penting jangan cabut hak-hak kita. Apalagi banyak tenaga honor yang gajihnya tak seberapa. Entah mau didanai oleh R.R melalui Dana Aspirasi atupun tidak itu terserah kalian,” tandasnya.

“Asalkan Jangan Jadikan Satpol-PP sebagai tameng untuk mengambil hak orang lain. Ini kriminal. Sehingga melalui Bagian Hukum Satpol PP Provinsi Maluku,E.R telah melaporkan perbuatan kriminal mengatasnamakan Instansi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku karena keluhan kita tak dihiraukan oleh Pemda Maluku,” Tegasnya.

Menutupnya, Dirinya meminta keadilan kepada kejaksaan Tinggi Maluku agar segera mengadili oknum-oknum perekrutan Satpol-PP Siluman yakni E.U, A.N serta P.M dengan aturan kepegawaian sebab dinilai merugikan nasib banyak orang. (Amy Latuny)

Check Also

Gubernur Maluku Tandatangani Prasasti Peresmian Belasan Sekolah Di SBB

PIRU,N25NEWS.com-Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs.Murad Ismail menandatangani sebelas prasasti peresmian SMP dan SD di …