Breaking News

Setuju Validasi Data JKN-KIS SBB, Kepala BPJS Maluku Tidak Mau Justifikasi Keputusan Bupati

PIRU,N25NEWS.COM – Kepala BPJS Wilayah Maluku, Afly Latumakulita menyetujui adanya Validasi data penerima Kartu Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS ) di Kabupaten SBB,pasalnya dari temuannya di Rumah Sakit Piru,ada nama pasien yang berbeda dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga.

“Dari temuan Saya memang,ada data yang harus divalidasi, tadi saya lihat,nama yang  tertera di kartu BPJS  adalah nama panggilan sementara nama itu berbeda dengan nama lengkap yang ada di dalam Kartu Keluarga,”cetusnya.

Menurut Latumakulita yang ditemui usai kunjungan ke RS Piru, pada Selasa, (19/3), data Penerima kartu KIS dari BPJS harus singkron, sehingga saat diajukan Ke BPJS datanya sama semuanya.Karena itu,Dia menyarankan Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kembali supaya ketika kartunya dicetak ulang tidak lagi ada masalah, sehingga Masyarakat dapat terlayani dengan baik.

“Saya sarankan untuk dibuat evaluasi kembali oleh Dinas Kesehatan, supaya Kita cetak ulang sehingga nanti akan aman/safety, dimana Masyarakat yang sakit saat memanfaatkan kartu itu tidak lagi ada kesulitan, karena jika datanya tidak singkron maka pasti ditolak oleh pihak Rumah Sakit, karena itu harus ada kesadaran dari Kita semua,” Terang Latumakulita.

Disingung mengenai adanya temuan pendobolan data JKN- KIS di SBB, Latumakulita menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi hal tersebut, karena yang terjadi adalah,ada surat dari Pemkab SBB untuk menonaktifkan sementara Program Bantuan Iuran (PBI) APBD SBB sebanyak 8.532 kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, “Kita harapkan Pemerintah Seram Bagian Barat yang menjelaskan alasan Validasi data itu kepada Masyarakatnya,” imbuhnya.

Ditanya tanggapannya soal langkah Bupati SBB, Kepala BPJS Wilayah Maluku ini, tidak bisa menjustifikasi keputusan Bupati SBB tersebut, tetapi sesuai dengan Road map Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara nasional, Pemerintah Daerah sudah diintruksikan oleh Inpres No 8 maupun Perdesaan No 82 yang isinya, memastikan bahwa seluruh penduduknya menjadi Peserta JKN.

“Terkait keputusan Bupati, Saya sebenarnya tidak bisa memberikan justifikasi, karena itu soalskewenangan Saja, sesuai dengan Peraturan yang Saya sebutkan tadi silahkan saja di terjemahkan sendiri,”singkat Latumakulita.

Dalam kunjungan singkatnya ke RS Piru di Jalan Trans Seram itu, Latumakulita yang didampingi Kepala BPJS SBB, beserta sejumlah stafnya tidak menemukan adanya Pasien KIS yang kartunya di Nonaktifkan sementara, yang di temukan selain Penerima BPJS yang namanya berbeda dengan Dokumen KK, Kepala BPJS Wilayah Maluku itu juga temui adanya seorang bayi yang semestinya masuk menjadi pasien BPJS tetapi tidak terdaftar karena kelalaian sosialisasi dari Dinas Kesehatan SBB

“Tadi Saya lihat juga Bayi baru lahir, dalam Peraturan Presiden No 82, semua Bayi-Bayi yang lahir di Indonesia, wajib hukumnya menjadi pesertanya JKN KIS, tadi itu Dia sudah lebih dari tiga hari lebih, sebelum tiga hari semestinya Dia(Bayi itu) sudah didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS, artinya nanti setelah Dia keluar Rumah Sakit akan di jamin oleh BPJS Kesehatan” ulas Latumakulita.

Ia mengharapkan, sosialisasi BPJS harus ditingkatkan lagi, sehingga menjangkau masyarakat di level bawah,”ini tugas semua lini sampai ke Daerah -Daerah” Kita semua secara bersama akan memberikan awarness kepada Masyarakat bahwa Bayi baru lahir wajib hukumnya untuk menjadi Peserta BPJS
baik darin APBN maupun APBD ataupun peserta Mandiri ” imbuhnya.

Reporter : Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Pemkab  SBB Gelar Musrembang RKPD Tahun 2020

PIRU,N25NEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) , Rencana Kegiatan …