Sidang Paripurna,Wakil Bupati Malra Sampaikan Pendapat Akhir Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

MALRA,N25NEWS.com – Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin M,Si menyampaiakan kata akhir Peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rapat paripurna DPRD Maluku Tenggara sabtu(21/9/2019).

Dihadapan anggota DPRD, Wakil Bupati Maluku Tenggara menyampaikan, rancangan peraturan daerah Kabupaten Maluku tenggara tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah melalui beberapa tahapan dalam pembahasan bersama dewan.

Selain itu Petrus Beruatwarin menyampaikan ucapan terima kasih Pengkab Malra atas dukungan penuh DPRD Malra dalam tahapan-tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

“Pembahasan Ramperda perubahan perangkat daerah di dalam sidang dewan yang terhormat ini,telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan substansi-substansi perubahan perangkat daerah yang kami lakukan guna memacu kinerja perangkat daerah dalam pencapaian target visi misi pemerintah daerah di dalam rpjmd kabupaten Maluku tenggara 2018 2023,”tandas Beruatwarin di hadapan Pimpinan anggota DPRD Malra.

Selain itu dalam pendapat akhir Bupati Malra itu,Dia menyampaikan tujuan perubahan perangkat daerah itu adalah agar perangkat-perangkat daerah menjadi lebih tepat fungsi,tepat ukuran dan tepat proses dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan pelayanan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif,efisien dan berkualitas.

“Dimana hal ini sesuai dengan substansi dari peraturan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di bawah payung peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,”kata Beruatwarin.

Selain itu sambung Wakil Bupati , substansi materi hasil dari tahapan – tahapan rangkaian pembahasan Ranperda yaitu besaran dan susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang meliputi pembentukan baru penggabungan dan penurunan tipe yang terdiri dari Sekretaris Daerah tipe B, Sekretaris DPRD tipe C,Inspektorat Daerah tipe A.

Sedangkan Dinas daerah yang berjumlah 22 Dinas, Beruatwarin menjelaskan, itu terdiri dari Dinas Pendidikan dan s Kebudayaan type C, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah tipe C, Dinas Pariwisata tipe A, Dinas Kesehatan,Dinas Sosial Daerah tipe C,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah tipe C, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B,Satuan Polisi Pamong Praja tipe B,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu type B,Dinas Koperasi dan UKM tipe C, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Ketenagakerjaan tipe B, Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan tipe B, Dinas PU dan Tata Ruang tipe C, Dishub tipe B, Dinas Lingkungan Hidup tipe C, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, Dinas Perikanan tipe B, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe C.
Ditambahkannya juga ,ada 7 Badan daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah tipe A, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tipe B, Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, Badan Pendapatan Daerah tipe A.

Sedangkan badan daerah yang melaksanakan fungsi penungjang lainnya kata Beruatwarin yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah tipe A sedangkan 11 kecamatan lainnya tipe B.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir tersebut,Wakil Bupati menyampaikan beberapa catatan kritis dan masukan untuk menjadi perhatian bagi tim teknis pemerintah daerah agar segera melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam proses lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diapun berharap agar Pimpinan anggota DPRD Maluku Tenggara dapat menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan.
Repoter : Paet R
Editor :Redaksi

Check Also

Sosialisasi Dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona Di Malra

MALRA,N25NEWS.com- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar acara sosialisasi pencegahan virus corona (Covid-19),dimana virus mematikan …