Breaking News

Silooy : Negeri Adat Tidak Punya Kewenangan Penuh Terhadap Wilayah Pesisir

Menurut Silooy, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada sehingga tidak menjastifikasi negeri adat mempunyai kewenangan penuh atas wilayah pesisir.

AMBON,N25NEWS.COM – Negeri adat yang berada di Kota Ambon tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap wilayah pesisir yang ada. Hal ini disampaikan oleh Asisten II Pemerintah kota Ambon, Robby Silooy dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan serta Pemberian Dokumen Kajian Masyarakat Hukum Adat Negeri Hukurila yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Balai Kota Ambon, Kamis (14/2/2019).

Menurutnya, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada sehingga tidak menjastifikasi negeri adat mempunyai kewenangan penuh atas wilayah pesisir.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga tidak menjastifikasi bahwa negeri adat mempunyai kewenangan penuh atas wilayah pesisir,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk menetapkan suatu negeri memiliki pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat hukum adat harus melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Juga memiliki tradisi untuk melindungi biota laut atau sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (sasi),” tuturnya.

Baca juga :   Pemkot Ambon Kembali Gelar Pasar Murah di Air Besar, Desa Batu Merah

Dengan begitu, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI telah melakukan identifikasi dan pemetaan serta pemberian dokumen kajian masyarakat hukum adat dengan mengambil sampel Negeri Hukurila.

“Kota Ambon di tahun 2018 telah difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan indentifikasi, verifikasi dan validasi pada salah satu negeri adat di kota Ambon yaitu Negeri Hukurila,” tambahnya.

Untuk hasil identifikasi, verifikasi dan validasi akan disampaikan oleh tim yang berasal dari Kementrian kelautan dan Perikanan dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat hukum adat di negeri Hukurila.

Silooy menambahkan, Pemerintah kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang telah memfasilitasi dalam proses penetapan masyarakat hukum adat. Ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Negeri dengan Negeri adat berjumlah 22 negeri, negeri yang ada belum ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat.

Penulis    : Mendy S

Editor      : Redaksi

About admin

Check Also

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemkot Gelar Pasar Murah

AMBON,N25NEWS.COM– Jelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syahwal 1440H Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas …