Simon Sikafir : Pengawasan DD,Fungsi BPD Lauran Dipertanyakan

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) banyak yang tidak difungsikan dengan baik dalam pengelolaan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD). Akibatnya sering muncul persoalan terkait dana desa.

Hal tersebut disampaikan,Kepala BPD desa Lauran Kecamatan Tansel Kabupaten Kepulauan Tanimbar,Simon Sikafir,kepada N25NEWS.com,pada jumat,(20/11).

Lebih lanjut menurut Sikafir,berbagai program kerja di desa Lauran tidak pernah ada transparansi oleh pihak perangkat desa,dalam hal ini Pj kepala desa Lauran pada saat musyawarah desa.Selain itu,sebagai kepala BPD dirinyaa tidak di fungsikan dalam berbagai program perencanaan kegiatan desa Lauran.

Padahal dalam pasal 55 huruf c uandag-undang desa nomor 6 tahun 2014,disitu jelas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan kerja kepala desa.Sementara,fungsi tersebut cenderung disamarkan,bahkan dihilangkan dan BPD dianggap sebagai mitra kepala desa.

Adapun,dalam perumusan kebijakan, BPD berfungi sebagai mitra adalah benar.Tetapi dalam hal pelaksanaan teknis kebijakan, yang berlaku adalah fungsi pengawasan. Di desa Lauran sendiri, fungsi pengawasan teknis pelaksanaan kebijakan ditiadakan.

Simon juga memberikan keterangan terkait kegiatan pembangunan tower air di desa Lauran yang berlokasi seputaran kediaman Pj kepala desa Lauran  Justus Bwariat.Dirinya baru mengetahui setelah adanya pembangunan yang sementara dikerjakan.

“saya baru mengetahui setelah saya melihat pekerjaan pembangunan tower air tersebut.Pj kepala desa dengan seenaknya membuat dan menetapkan program kegiatan tanpa musyawarah bersama.saya selaku ketua BPD desa Lauran saja tidak tahu menahu dengan pembangunan tersebut dan kegunaannya,apa lagi besar anggaran silpa 2019 yang telah dicairkan di tahun 2020 ini,”jelasnya.

Sama halnya dengan pemberitaan awal media ini terkait dengan penambahan pembangunan ruangan BPD desa Lauran yang mana anggaran nya di potong dari dana operasional BPD tanpa pemberitahuan ketua BPD beserta perangkatnya.Simon sangat mengakui dirinya sebagai Ketua BPD dan perangkatnya tidak sama sekali difungsikan.

“Untuk itu,saya merasa dipermainkan oleh Pj kepala desa Lauran.Padahal,sangat jelas pemerintahan desa harus berjalan dengan tupoksinya,sesuai dengan UU desa,dimana jelas kami (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan  desa,”tandasnya.

Reporter    : Sanra.L

Editor        : Aris wuarbanaran

 

Check Also

Bangga Kencana Harus Terus Dilaksanakan, Rego : Utamanya Untuk Penguatan Vasektomi

AMBON,N25NEWS.com –Masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menghimbau agar menerapkan phisikal distancing dan work from home, …