Breaking News

Soal Pemotongan Gaji Staf Ahli Fraksi ,Ketua DPRD Ambon Akui Belum Tahu

AMBON,N25NEWS.COM – Menanggapi persoalan adanya pemotongan gaji atau upah sembilan orang staf ahli dari masing-masing frakSi yang terkesan dilakukan secara sepihak oleh Sekwan DPRD Kota Ambon. Terhadap persoalan tersebut Ketua DPRD Kota Ambon James Matitta mengakui belum mengetahui adanya pemotongan.

Anehnya pernyataan Ketua DPRD sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dua anggota DPRD Kota Ambon lainnya.

” Beta belum pernah mendengar itu, nanti beta kroscek dengan Sekwan dulu, jadi beta belum bisa komentar karena beta belum mendengar hal itu, jadi sabar dulu,  itu benar tapi kalau salah, jadi beta tidak mau kasih penjelasan yang nanti bisa menimbulkan tafsiran yang salah,”akui Matitta saat dikonfirmasi awak media di Baileo Belakang Soya, Senin kemarin.

Menurutnya, dirinya belum bisa memberikan penjelasan sebelum berkoordinasi dengan Sekwan dengan alasan akan bisa menimbulkan panafsiran yang berbeda jika dipaksaan untuk memberikan penjelasan, terhadap persoalan yang sama sekali belum mendapat penjelasan resmi dari Sekwan.

Sementara dalam penjelasan anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengakui kalau persoalan pemotongan gaji staf ahli Fraksi sudah pernah disampaikan ke Ketua DPRD.

“Saya pernah duduk bersaman dengan teman-teman fraksi, mereka pernah menyinggung soal pemotongan gaji para staf ahli Fraksi sehingga waktu itu saya juga pernah menyampaikan kepada Ketua DPRD, dan ketua DPRD telah meminta agar segera melihat mereka teman-taman kita di Fraksi DPRD ini,”ukui Laturiuw saat diminta tanggapan dari DPRD belum lama ini.

Baca juga :   Syukuri HUT Provinsi Maluku,DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Menurutnya, pemotongan gaji para staf ahli ini merupakan hal yang tidak wajar. Meskipun ada yang namanya penyebutan istilah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Bahkan setahu dirinya, bahwa  dalam pemotongan gaji dengan berdalil adanya PTKP  dan aturan yang berlaku semua sudah diatur dalam aturan sesuai dengan besar kecil upàh atau gaji yang diterima setiap bulan

Ia mempertanyakan, jika penghasilan dari teman-teman staf ahli fraksi di DPRD ini berada di angkah itu, maka timbul pertanyaan dasar potongnya itu apa.

“Sebetulnya, tidak wajar jika gaji dari staf dipotong. Karena alasan pemotongan gaji ini harus disampaikan kepada mereka (teman-teman-Red) kita staf ahli fraksi di DPRD ini,” akuinya.

Oleh sebab itu, sampai saat ini, rekan-rekan di fraksi DPRD masih dan terus bertanya-tanya terkait dengan pemotongan ini.

“Jadi kalau misalnya ada ketentuan atau kesepakatan yang dipakai untuk memotong gaji mereka ini, maka wajib dijelaskan kepada mereka teman-teman (staf ahli fraksi-Red) di DPRD ini, apa alasan sehingga gaji mereka dipotong atau dipangkas,” jelas Laturiuw.

Kata Laturiuw, DPRD) merupakan lembaga yang membuat peraturan, sehingga wajib  untuk melihat atau mengakomodir pikiran-pikiran dari teman-teman kita  di fraksi DPRD ini.

“Kalau tidak salah gaji/upah dari teman-teman di fraksi ini sekarang ini Rp1.995.000 dari gaji mereka sebelumnya, kalau tidak salah juga Rp 2.300.000. Karena telah dipotong 15 persen,” pungkas Laturiuw.

Penulis :Gali M

Editor   : Redaksi

About admin

Check Also

Tiga Sekolah Di Segel Komisi II Akan Segera Panggil Kadis Pendidikan

AMBON,N25NEWS.COM -Komisi II DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap Kadis Pendidikan …