Breaking News

Soal Pencabutan Perda Lawat Perda Pansus III Hering Dengan Kemendagri

AMBON,N25NEWS.COM – Rencana persoalan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon yang diatur dalam Perda , Pansus III DPRD Kota Ambon hering dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

Sementera pertemuan panus III dengan Kemendagri terkait dengan persetujuan bersama DPRD dan Walikota Ambon atas penetapan Perda tentang pencabutan empat Perda Kota Ambon yang telah berlaku dan akan dicabut kembali.

Kempat Perda tersebut antara lain, Perda nomor 5 tahun 2009 tentang reterbusi penggantian biaya cetak KTP dan aktancatatan sipil (lembaran darrah kota Ambon tahun 2009 nomor 5), Perda nomor 6 tahun 2010 tentang izin usaha jasa konstruksi (lembaran daerah kota Ambon tahun 2010 momor 6), Perda nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Kota Ambon secara terpadu dan Perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Dimana alasan pencabutan keempat Perda tersehut ddasari dengan adanya penetapan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), maka beberpa unsur pemerimtah yang dahulunya menjadi.kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, dialihkan menjadi kewengan Pemda Provinsi sehingga perlu ada pencabutan Perda termasuk empat Perda tersebut yang telah dialihkan .

Berkaitan dengan hal tersebut serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34.8806 tahun 2016 tentang pembatalan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang pahak hiburan, keputusan Gubernur Maluku nomor 196 tahun 2016 tentang pembatalan Perda Kota Ambon nomor 5 tahun 2009 tentang retsrbusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatàn sipil, Keputusan Gubernur Maluku nomor 197 tahun 2016 tentang pembatalan Perda Kota Ambon nomor 6 tahun 2010 tentang izin usaha jasa konstruksi dan Keputusan Gubernur Maluku nomor 171 tahun 2016 tentang pembatalan Perda Kota Ambon nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Kora Ambon yang semunya dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut Panusus III DPRD Kota Ambon yang diketuai M.Asmin Madoan bersama anggota lainnya melakukan koordinasi dengan Kemendagri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang tiba sekitar pukul 11.00 WIB,Senin(11/3/2019).

Dari ruang pertemuan lantai 15, rlmbongan pansus langsung ditemui Kepala seksi wilayah NA pada Shbdit Wilayah IV A Dit PHD Ditjen Otda Dwi Agus Supriyono.

Setelah mendengar masksud dan kedatangan rombongan pansus III DPRD Kota Ambon Supriyono menjelaskan secara singkat bahwa, meskipun dirinya belum menerima draf Perda yang akan dicabut namun pada prisipnya
apapun bentuknya perda kalau dicabut harus juga ada Perda yang mengatur tentang pencabutannya.

Untuk solusinya sesuai aturan Supriyono menyarankan agar pihak pansus melakukan koordinasi dengan biro hukum Pemkot Ambon untuk selanjutnya dari biro hukum kembali bisa menelusuri ke biro hukum Pemda Maluku.

“Karena ini masih kota yah pak, jadi yang itu masih kewenangannya ada di provinsi, sehingga bapak nanti bisa mengajukan dari bagian hukum kota, nanti selanjutnya ditukukan ke provinsi untuk ditindak lanjuti atau difasilitasi oleh biro hukum provinsi,”jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Riduan Hasan anggota pansus yang mengakatan pencabutan Perda juga harus mengacu pada Perda.

Untuk itu sesuai arahan pihak Kemendagri, pansusnya nantinya akan berkoordinasi dengan biro hukum Pemda Kota Ambon untuk membuat Perda pencabutan selanjuynya dari Perda tersebut nantinya akan kembali dikoordinasikan dengan Biro Hukukm Pemprov Maluku, sebab Perda Kota masih menjadi kewenangan Pemprov Maluku.

“Jadi proses tata cara penarikan sebuah perda yang pengusulan, pertama perda itu harus dicabut juga dengan perda, sehingga kita harus membuat perda baru untuk pencabutan perda,”jelasnya.

Untuk itu nantinya lewat pansus akan berkonsultasi dengan biro hukum Pemkot seycara teknis dengan pansus membuat Ranperda dan selanjutnya akan disampaikan ke Biro hukum provinsi, sebab secara tingkatannya Kota Ambon kewenangannya masih berada di provinsi, sekaligus pencabutannya.

Reporter : Gali M

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Bandung Jadi Sampel Ranperda Kota Kreatif Berbasis Musik

AMBON,N25NEWS.COM -khusus (Pansus) I DPRD Kota Ambon menjadikan Kota Bandung sebagai sampel untuk menggodok dan …