Soal SMA Negeri 11 Ambon Komisi D Akan Panggil Sekda dan Kadis Pendidikan

AMBON,N25NEWS.COM -Menanggapi  aksi penyegelan SMA Negeri 11 Ambon yang dibangun diatas lahan milik ahli waris tanah dari dati Lisaholet, Desa Batu Merah. Aksi tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Komisi D DPRD Provinsi Maluku yang akan segera melakukan pemanggilan terhadap Sekretasi Daerah (Sekda) dan Kadis Pendidikan Provinsi Maluku.

Kepada awak media di Ambon, Senin(21/1/2019) Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadia Uluputy mengatakan, menyangkut dengan persoalan lahan yang diatasnya sudah dibangun SMA Negeri 11 Ambon, pihak komisi akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR agar melakukan rapat bersama antara komisi D dan A untuk nantinya segera mungkin memanggil Sekda dan Kadis Pendidikan Provinsi guna membahas persoalan tersebut.
Dengan harapan agar nantinya persoalan dapat sesegara mungkin diselesaikan, sehingga nantinya tidak mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut hanya lantaran persoalan lahan.

“Jangan sampai hanya karena persoalan lahan saja akan mengorbankan anak-anak siswa yang sedang melakukan proses belajar mengajar di SMA 11,”ujarnya.

Oleh sebab itu Kata Uluputy, pihaknya dalam hal ini Komisi D dalam waktu dekat sudah memanggil Sekda dan Kadis Pendidikan Promal Maluku guna mendengar apa yang menjadi penyebab belum diselesaikan proses ganti rugi lahan tersebut.

“Hari ini juga kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan kami agar persoalanya tidak berlarut-larut dan tidak berdampak pada proses ujian akhir nanti,”ungkapnya lagi.

Hal tersebut lanjut Uluputtuy, jika persoalan tersebut tidak secepatnya diselesaikan maka yang akan dikuatirkan akan bisa berdampak pada pencapaian nilai akhir ujian siswa nanti.
Pemanggilan Sekda dan Kadis Pendidikan Maluku bukan hanya pada persoalan lahan SMAN 11 Ambon tetapi juga ada berapa hal yang menurut Komisi D persoalan lahan tersebut merupakan imbas dari kewengan paskah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewengan SMA/SMK dialihkan ke Provinsi yang sebelumnya menjadi kewengan Kabupaten/kota.

“Ini kan masalah lama yang dulunya di Kota Ambon, kemudian setelah paskah UU Nomor 23 tahun 2014 terhadap peralihan kewengan, kemudian menjadi tanggungjawab provinsi dan ini bukan hanya ada di SMA 11 tetapi hal yang sama juga ada pada aset SMS lainnya di Kabupaten/kota, itu setelah kami turun melakukan pengawasan di Malra dan Kota Tual juga kami dapatkan hal yang sama,”jelasnya.

About admin

Check Also

Direkomendasikan Jadi Ketua DPRD Maluku,Wattimury Sampaikan Terima Kasih Ke Masyarakat

AMBON,N25NEWS.com-Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Partai PDI.Perjuangan yang menetapkan Lucky Wattimury untuk menjadi Ketua DPRD Provinsi …

×

N25NEWS.com