Breaking News

Soal Tenaga Kerja Komisi C Nilai Langkah PD Panca Karya Masih Normatif

AMBON,N25NEWS.COM  – mendengar penjalasan dari pihak Direksi PD Panca Karya terhadap persoalam pemutusan hubungan kerja dalam rapat pertemuan yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsial Maluku, Jumat (25/1) Komisi C menilai langkah yang diambil perusahan masih dikatakan normatif.

Hal tersebut dikarenakan, apa yang dilakukan PD Panca Karya masih berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistim managemen perusahan, lantaran yang diberhentikan merupakan tenaga kerja dengan sistim kontrak sesuai kesepakatan bersama antara pekerja dengan pihak perusahan dalam hal ini PD Panca Karya.
Pernyataan Komisi C sekaligus meluruskan
Opini atau tudingan miring yang disampaikan salah satu media lokal terhadap pemberitaan yang menyebutkan adanya PHK sepihak yang dilakukan PD Panca Karya ternyata hal tidak benar.

“Jadi yang dilakukan PD Panca Karya masih dalam batas-batas kewengan managemen perusahan, sebab langkah yang diambil perusahan tentu pasti ada pertimbangan hukumnya, sehingga masih dianggap normatif dalam hal ini,” Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yeremias yang dihubungi via selulernya, Minggu(27/1/2019).

Menurutnya, dalam rapat pertemuan Komisi C dengan PD Panca Karya yang dihadiri Badan Pengawas dan Manager Personalia dalam agenda mendengar penjelasan terkait dengan pemutusan hubungan kerja kontrak, itu menjadi tanggungjawab pihak perusahan.
Sebab kebijakan yang diambil pihak perusahan, itu bagian dari sistem managamen sepanjang tidak merugikan perusahan maupun karyawan.
Hal kata Yeremias, bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di PD Panca Karya merupakan tenaga kerja kontrak yang memiliki aturan sendiri beda dengan karyawan tetap.

“Kalau tenaga kontrak, sewaktu pasti harus ada evaluasi yang dilakukan pihak perusahan, namun kalau secara detail bisa langsung tanya saja ke PD Panca Karya, kami hanya tugas mengawasi sebagai mitra kerja yang meminta penjelasan terhadap kebijakan yang diambil pihak perusahan,”tuturnya.

Dengan demikian setelah mendengar penjelasan dari pihak PD Panca Karya, Komiso C berpendapat, bahwa managemen perusanan harus bisa membuat aturan dan kebijakan yang dapat menguntungkan perusahan dengan kata lain perusahan tidak boleh merugikan karyawannya dan purusahan juga harus maju.

“Kalau perusahan tidak maju, mana mungkin katong bentuk perusahan daerah sehingga perusahan itu harus maju,”bebernya.

Disinggung selain agenda mendengar penjelasan soal ketenaga kerja kata Yeremias, belum ada,.tapi agenda Komisi masih dalam tahap pengawasan sehingga dalam waktu dekat akan melakukan dibeberapa desa di kabupaten/kota yakni, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan setelah itu akan dilakukan agenda khusus dengan PD Panca Karya.

Penulis     : Gali M

Editor       : Redaksi

About admin

Check Also

Maluku Dapat Bantuan Kapal Feri 1500 GT

AMBON,- Provinsi Maluku memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat berupa satu unit kapal ferry berukuran besar …