Sosialisasi Perhutanan Sosial, Dirjen Harap “PS” Dapat Mengentaskan Kemiskinan & Kesenjangan di SBB

 

SBB,N25NEWS.COM – Masyarakat setempat dapat memiliki hak untuk mengelola hutan yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya,  pernyataan tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Ir Bambang Supriyanto M. Sc saat membuka  kegiatan sosialisasi yang bertajuk “Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bupati SBB, Rabu, (5/12).

Dalam penyampaiannya Dirjen menyatakan, sejak Tahun 2015, di jaman Pemerintahan  Presiden Jokowidodo telah diluncurkan program yang berkaitan dengan Perhutanan  Sosial dan Kemitraan Lingkungan, yang bertujuan bagaimana Rakyat dipercaya  untuk mengelola hutan.

” Hutan Kita itu luasnya  ada 120 Juta Hektar, terdiri dari  64 Juta Hektar Hutan Produksi, 24 Juta Hektar  Hutan Lindung dan  27,2 Juta Hektar adalah Hutan Konservasi maka 47,2 Hektar  sisanya itu bisa dimanfaatkan untuk,  HPH ada HPI dan sebagainya,  tetapi selama ini proporsinya lebih banyak dikuasai   swasta,  yakni dari  43 Juta Hektar, dikuasai 42,6 Juta Hektar sementara Rakyat  hanya menguasai  0,6 Juta Hektar” cetusnya.

Karena itu  Menurut Dirjen,  Presiden RI, Jokowidodo menugaskan Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc bersama dirinya supaya mendistribusikan hutan kepada Rakyat yang tadinya hanya  0,4 Juta Hektar sekarang menjadi 12,7 Juta Hektar, karena itulah maka dirinya tadi sudah berbicara dengan  Bupati SBB, Drs Yasin Payapo M. Pd untuk membahas Peta Indikasi Perhutanan Sosial, (PIAS) di wilayah Kabupaten SBB.

“Hutan yang berada di Seram Bagian Barat, yang belum memiliki ijin Perhutanan Sosialnya tolong didampingi dan diusulkan” pinta Bambang Suprianto kepada Bupati, SBB,

Ditambahkan Dirjen,  syarat perijinannya adalah, harus masyarakat setempat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdiam di Desa Tersebut, sementara hutan yang dimohonkan harus berada dalam  Desa atau berdekatan dengan Desa tersebut.

“sehingga untuk namanya harus by name by addres dan lokasinya harus clear and clean”ringkasnya.

Setelah ijin telah diterbitkan, maka selanjutnya Giliran Masyarakat yang akan mengelola Hutan itu, pasalnya Pemerintah Pusat mengharapkan   Hutan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi Rakyat setempat , tetapi pangelolaannya harus lewat kelompok/secara kolektif, bukan individu dengan jangka waktu yang cukup lama yakni  35 Tahun, setelah itu  dapat diperpanjang lagi.

Untuk tipologi kelompok yang mengelola hutan ada lima yakni, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Hutan Kemasyarakatan(HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan yang terakhir adalah Hutan Adat yang dikelola oleh Komunitas Adat,

dengan ijin tersebut, maka kelompok Masyarakat  telah memiliki dasar legalitas untuk mengelola sebuah lanskap kawasan hutan.

Selanjutnya menurut Dirjen,  untuk mengelola kawasan hutan Sosial dengan baik, maka harus ada pendampingan, baik dari Penyuluh Pertanian , Organisasi Masyarakat, maupun Organisasi Keagamaan.

Untuk pengelolaan Hutan,  harus diperhatikan status hutan tersebut , jika status adalah  hutan lindung,  maka produksinya adalah non kayu, seperti  getah-getahan , wisata dan jamur-jamuran , kalau hutan produksi  maka kayu boleh, kalau hanya  padang alang-alang yang mau dibuat lahan produktif  maka haruslah kelompok berembuk supaya  dibuat Rencana Kerja Usaha (RKU).

Sementara pemetaan kawasan hutan, harus juga memperhatikan faktor konservasi dimana kalau lahan yang dekat mata air dan rawan longsor pohonnya tidak boleh ditebangi, sehingga mutlak  tidak diperbolehkan untuk lahan garapan, karena itu harus dibedakan  mana lahan yang diperuntukan  untuk budidaya dan mana lahan untuk  perlidungan.

Bambang Supriyanto menerangkan, ketika membuat Rencana Kerja Usaha ( RKU), komoditas klusternya tidak perlu banyak, contonya di Daerah  Kabupaten Lumajang, saat diberikan ijin Perhutanan Sosial seluas 1000 Hektar, 400 hektar adalah hutan lindung karena ada mata air dan tebing yang rawan longsor, sedangkan 600 hektar adalah untuk tujuan budidaya yang statusnya hutan produksi.

Dengan bantuan pendampingan salah sorang anak daerah Lumajang,  lulusan Sarjana Pertanian IPB (Bogor) maka lewat bimbingannya produksi kayunya ditanami Kayu Sengon, dibawahnya pohon kayu ditanami Pisang Kirana, dibawah pohon pisang tersebut ditanami Rumput Ogos(sejenis rumput gajah tetapi kecil).

Dari ketiga komoditi tersebut, para Petani di Lumajang  telah dapat meraih keberhasilan, yakni untuk Pohon Sengon sudah ada kerjasama dengan Perum Perhutani, untuk pisang Kirana kerjasamanya dengan Hipermart “Carefour” baik dalam bentuk pemberian bibit maupun penjualan hasil produksinya, sementara untuk Rumput Ogos menjadi pakan ternak Sapi Perah dan Domba Perah yang produk susunya telah telah mencapai 5100 liter Per hari.

Dirjen mengungkaokan jika masyarakat telah memiliki ijin perhutanan sosial maka sudah bisa membicarakan soal investasi dengan pihak Perbankan,  baik berupa kredit maupun pinjaman modal.

“Inti dari semua ini adalah, setelah Rakyat diberi kepercayaan, pendampingan dan akses untuk modal  serta pasar, maka Apakah  melalui Perhutanan Sosial ini bisa mengentaskan kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah, serta kesenjangan antar individu, mudah-mudahan dengan bimbingan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Harapan ini dapat diwujudkan di Kabupaten SBB” Harap Bambang Supriyanto mengakhiri sambutannya.

Penulis.  : Nicko Kastanja

About admin

Check Also

Relawan Aliansi Pencinta Alam Malteng Tiba Di SBB

AMBON,N25NEWS.com-Bencana gempa bumi berkekuatan 6,8 skala richter yang melanda wilayah Maluku khususnya Kabupaten Seram Bagian …

×

N25NEWS.com