Status Dimisioner, Eselon 3 dan 4 Lingkup Pemkab SBB Masih Terima Tunjungan.

SBB, N25NEWS.COM – Kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap birokrasi sehingga tunjangan sembilan bulan untuk esalon 3 dan 4 yang sudah dimisioner masih juga dibayarkan oleh pemerintah daerah ini sangatlah fatal dan sudah melanggar peraturan Pemerintah yang berlaku .

Tunjangan yang begitu besar mencapai milyaran rupiah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar tunjangan esalon 3 dan 4 yang berjumlah ratusan itu, seharusnya sudah tidak berlaku lagi namun pemkab SBB bersikap keras dan hanya memaksakan untuk membayar tunjangan esalon 3 dan 4 yang sudah berstatus dimisioner itu.

Dengan dipaksakannya oleh Pemkab SBB dengan tetap membayar tunjangan eselon 3 dan 4 yang berstatus dimisioner, maka ini sudah merupakan temuan kerugian daerah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Pemkab SBB. karena anggaran yang dikuncurkan tidak lagi pada sasaranya karena esalon 3 dan 4 lingkup pemkab SBB sudah berstatus dimisioner, dan jika sudah berstatus dimisioner maka tidak berhak lagi menerima uang tunjangan tersebut.

Ini sangatlah fatal apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab SBB padahal bulan november 2017 sudah tidak berlakunya lagi tunjangan esalon 3 dan 4 namun masih tetap saja dibayarkan oleh pemkab SBB dengan jumlah milyaran rupiah dengan ratusan esalon 3 dan 4 yang sudah berstatus dimisioner dilingkup Pemerintahan Kabupaten SBB.

Baca juga :   Komisi II DPRD Ambon Tinjau SD 1 & 2 Passo

” Seharusnya terhitung dari Bulan November 2017 lalu,tapi masih tetap dibayar juga oleh pemkab SBB selama 9 bulan,ini sangatlah fatal apa yang sudah dilakukan oleh pemkab SBB dalam hal ini Bupati SBB Moh Yasin Payapo”Ungkap Sumber Enggan Namanya Dipublikasikan Kepada Media N25NEWS,Com diPiru Rabu 15/8/2018.

Ditambahkannya,pemkab SBB sudah lakukan satu kerugian besar hingga mencapmilyaran rupiah dengan membayar esalon 3 dan 4 yang sudah berstatus dimisioner dengan jumlah yang begitu besar ini menjadi tanggung jawab Bupati SBB Moh Yasin Payapo yang tidak merujuk pada peralihan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 ke Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

” Peraturan Pemerintah Nomor 41 ke Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 sudah jelas namun tidak digubris sama sekali oleh Bupati SBB Moh Yasin Payapo dengan tetap paksakan untuk bayarkan tunjangan esalon 3 dan 4 selama 9 bulan dengan sudah berstatus dimisioner itu” Pungkas

Olehnya itu,ini sudah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Bupati SBB dengan sudah melakukan satu kesalahan yang fatal dan mengabaikan peraturan pemerintah dengan kebijakan yang merugikan daerah yang berjumlah milyaran rupiah dari jumlah ratusan esalon 3 dan 4 yang sudah berstatus dimisioner. ”

 

Oleh,Suneth Loehoe

Check Also

Pansus Tatib DPRD Malra Telah Di Bentuk

MALRA,N25NEWS.com – Melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pembentukan Pansus Tata Tertib ( TATIB …

×

N25NEWS.com