Home / Hukum dan Kriminal / SUPM Akui Miliki Berita Acara Hibah Lahan Dari Pemda Maluku
Kepala SUPM Waiheru Achmad Jais Ely

SUPM Akui Miliki Berita Acara Hibah Lahan Dari Pemda Maluku

AMBON,N25NEWS.COM -Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon mengakui memiliki berita cara pelimpahan hibah lahan seluas 3 hektar dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku.

Selain berita cara serah terima hibah tanah milik Pemprov Maluku kepada SUPM Negeri Waiheru yang ditanda tangani oleh Gubernur Maluku Ir Said Assagaff dengan nomor 180-40 tahun 2018 juga terdapat surat yang menerangkan tentang naskah perjanjian hibah daerah antara Pemda Maluku dengan SUPM Waiheru dengan nomor 421.3-431 tahun 2015 yang juga telah ditanda tangani Gubernur Maluku Ir Said Assagaff.

Berdasarkan kedua surat tersebut maka secara hukum, lahan tersebut sudah menjadi milik Negara yang menjadi aset SUPM yang telah dihibahkan Pemda Maluku kepada SUPM.

“Kalau ada oknum-oknum yang menamakan ahli waris dan sengaja ingin mengganggu aktifitas pendidikan di SUPM, itu salah tetapi seharusnya mereka tanyakan langsung ke Pemeda Maluku, bukan ke kami,”tegas Kepala SUPM Waiheru Achmad Jais  Ely menanggapi pemberitaan salah satu media lokal, kepada Koran ini via selulernya, Minggu(27/5/2018)

Menurut Ely, sejarah berdirinya SUPM Waiheru Ambon, itu awalnya karena pemda Maluku melalui program bantuan Bank Dunia yang sebagai salah satu syarat utama adalah Pemda Maluku harus bisa menyiapakan lahan seluas 5 hektar dan syaratnya dipenuhi Pemda Maluku. Namun jika saat itu Pemda Maluku tidak bisa menyediakan lahan seluas 5 hektar, maka Maluku tidak akan pernah bermimpi memiliki SUPM seperti saat ini yang sudah melahirkan SDM yang siap dipakai diberbagai dunia industry dan usaha dalam maupun luar negeri.

Atas dasar surat hak pakai lahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku saat yang dipimpin Hasan Slamet, maka melalui program bantuan Bank Dunia berdirilah SUPM Waiheru Ambon pada tahun 1986.

“Intinya begini, saya tidak tahu menau tentang proses lahan tersebut, tetapi saya hanya tahu ketika proses pelimpahan hibah lahan milik Pemda yang diserahkan ke SUPM untuk membangun, jadi selaku kepala SUPM saya tidak tahu menau dengan siapun, tetapi jika Pemda serahkan ke kami,  itu berarti milik Pemda,”ujarnya.

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan  tuntutan undang-undang surat ijin pakai lahan tersebut tidak bisa dipakai  sebagai asset milik Nagera yang diberikan ke SUPM untuk dijadikan sebagai kekuatan hukum tetap atas lahan hibah tersebut, menjadi temua BPK  sehingga harus menjadi kewajiban SUPM untuk segera melakukan sertifikasi hak milik dengan cara minta Pemda Maluku untuk seger mengeluarkan surat hibah atas lahan tersebut kepada SUPM.

“kalau sesuai tuntutan undang-undang, kalau hak pakai itu yang diberikan kepada Negara tidak bisa dipakai untuk selama-lamanya, sehingga ada temuan BPK yang mengharuskan SUPM secepatnya melakukan proses hubah lahan ke SUPM agar selanjutnya bisa dilakukan sertifikasi atas hak milik,”jelasnya.

Dengan temuan BPK tersebut akhirnya SUPM berproses dengan Pemda Maluku, selanjutnya dikeluarkan dua surat keterangan yakni, berita cara hibah  dengan nomor 180-40 dan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemda Maluku dengan SUPM Waiheru dengan nomor 421.3-431 yang keduanya diterbitkan sama-sama di tahun 2015 dan ditanda tangani oleh Gubernur Maluku Ir Said Assagaff.

Namun dalam kedua surat tersebut lahan hibah yang dikeluarkan bukan lagi seluas 5 hektar sesuai surat hak pakai yang dikeluarkan Gubernur Maluku Hasan Slamet, tetapi yang direalisasi hanya seluar 3 hektar hibah lahan yang diterima SUPM saat ini.

“Jadi semua ini hanya untuk menuntaskan temuan BPK dan sertifikat yang sekarang ini atas nama  Kementerian Keungan Negara, sehingga lahan ini bukan milik SPUM tetapi tanah milik Negara, jadi Pemda Maluku menghibahkan untuk Negara bukan untuk SUPM yang merupakan bagian dari asset Negara,”pungkasnya.

About admin

Check Also

Hari Senin (24/9) Kapusdik KKP Lantik 204 Siswa SUPM Waiheru

AMBON,N25NEWS.COM – Dipastikan hari ini Senin(24/9) Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP, Dr. Bambang …