Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku,Roni Nazr

Surat Edaran Bupati Untuk Penangguhan Pemotongan Kredit ASN KKT,OJK Maluku Menilai Tidak Tepat Sasaran

AMBON,N25NEWS.com – Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Nomor 581/456,yang mana pada point ketiga meninta menangguhkan pemotongan kredit ASN KKT yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja dari rumah selama pendemik Covid-19.Namun Pemda  harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan ini, karena dinilai tidak tepat sasaran.

Hal tersebut dikatakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku,Roni Nazra,kepada N25NEWS.com,saat ditemui di ruang kerjanya Kantor OJK Maluku,senin 6 April 2020.

“Sebenarnya surat bupati secara garis besar tidak betentangan dengan OJK maupun arahan Presiden.Hanya saja pada point ketiga surat tersebut sudah menceng jauh.Sementara arahan Presiden bukan pada masyarakat yang berpengahasilan tetap,tetapi kepada masyarakat yang pekerjaan informal dan pekerja kejar harian,”kata Roni Nazra.

Dijelaskannya,arahan Presiden Jokowi yang diwujudkan melalui POJK No11/POJK.03/2020 untuk relaksasi kredit harus dicermati lebih dalam.Sebab dalam kenyataannya ASN tidak termasuk dalam kondisi penyebaran Covid-19 ini.Selain itu,gaji ASN tidak berubah bahkan sebelum dan sesudah virus corona gaji mereka tetap.

“Kemarin kita sudah menghubungi Sekda KKT untuk menyampaikan komitmen kita.Tolong ini diperjelas,jangan sampai hal  ini menjadi polemik baru ditengah-tengah masyarakat.Walaupun surat itu sebenarnya berupa himbauan.Namun hal ini seperti memaksa OJK,padahal sebenarnya Pemda KKT harus meminta kepda OJK untuk mempertimbangkan kebijakan surat tersebut,”jelas Roni.

Baca juga :   New Normal Bakal Dilaksanakan Di Maluku

Adapun,Roni menadaskan,seharusnya Bupati bijaksana dalam melihat kondisi masyarakat kecil pada situasi pandemik corona virus ini.Selain itu Bupati tidak mempunyai otoritas untuk memaksa OJK.Sebab jika kekisruan ini terjadi maka,sudah barang tentu OJK akan hengkang dari KKT sebab Pemda setempat tidak ada hubungan baik dengan OJK.

“Padahal pihak kami (OJK) menginginkan ada komunikasi yang baik dengan stekholder setempat,sehingga tidak ada bentrokan kan nantinya masyarakat yang menjadi korban hal ini yang kami kuatirkan,”paparnya.

Selain itu,himbauan Presiden ini merupakan niat baik dari pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.Namun sebagai masyarakat juga harus bijaksanadalam melihat persoalan ini dan juga jangan jadikan arahan Presdien ini sebagai peluang untuk menguntungkan diri sendiri.

“Untuk itu,marilah kita melihat hal ini dengan bijaksana dan kita harus jujur pada diri kita sendiri.yang pasti namanya hutang itu menjadi kewajiban baik hidup maupun setelah mati.Jadi jangan berpikir dengan kondisi pandemik corona virus hutangnya akan selesai itu tidak ada,”tandas Roni Nazra.

Editor   : Aris Wuarbanaran

Check Also

Kadis DKP, Bagikan Ikan Gratis Kepada Masyarakat Terdampak Covid-

AMBON,N25NEWS.com – Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri bagi Umat Muslim di Maluku, kepala Dinas Kelautan …