Breaking News

Tanggerang Jadi Acuan Pansus III Revisi Perda Retribusi TPI

AMBON,N25NEWS.COM – Kabupaten Tenggerang lewat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggara pelelangan ikan menjadi acuan atau referensi bagi Pansus III DPRD Kota Ambon melakukan revisi terhadap Perda Kota Ambon nomor 11 tentang retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dimana pemberlakukannya mulai diberlakukan
sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembinaan kemetrologian, khususnya perikanan sebagai upaya mewujudkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Demikian penjelasan atas Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2012 Kota Ambon tentang TPI yang diterima Koran ini,Selasa(12/3).
Dalam penjelasan juga disebut TPI sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang perlu dilaksanakan dalam rangka efesinsi dan juga dalam upaya meningkatkan nelayan menjual ikan.

Bahkan berdasarkan data yang ada terdapat enam TPI yang tersebar di Kota Ambon yang kini telah diproses sebagai dalam pelelangan ikan, sehingga untuk mengstabilitas harga ikan. Kemampuan TPI merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam persentasenya yang diperoleh dari proses pelelangan ikan.
Maka diperlu ada ada revisi dari pasal-pasal dalam Perda Nomor 11 tahun 2012.
Alhasilnya Pemkab Tanggerang melalui Dinas Perikanan dinilai layak dijadikan sebagai referensi atas perubahan Perda Kota Ambon Nomor 11 tahun 2012 tentang TPI.

Dalam lawatan rombongam pansus III DPRD Kota Ambon yang diketuai Lucky Upulattu Nikijuluw juga didampingi Kadis Perikanan Kota Ambon Stefany Patty beserta dua staf Biro Hukum Pemkot Ambon.

Kedatangan rombongan disambut baik Kadis Perikanan Kabupaten Tanggerang ir. Hi JARNAJI, MM yang didampingi
Kabid Pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya Dwi retno susilaningsih, A.Pi dan
Kabid pengembangan dan kelembagaan perikanan Hairul latif A.Pi, MM serta beberapa seksi lainnya.

Dalam paparan singkat Kadis dan Kabid Pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Kewengan Kabupaten Tanggerang hanya menengani perikanan dan bukan termasuk kelautan, tetapi pada dasarnya khusus TPI masih menjadi kewenagan Dinas Perikanan kabupaten.

Dijelaskan juga sebagai objek pelelangan ikan atau TPI bisa dikelola oleh swasta atau pemerintah yang lokasinya terpisah dengan lokasi penjualan ikan.
Bahkan dalam penarikan retribusi pelelangan di TPI harus sesuai dengan hasil jual ikan yang dilakukan oleh petugas pelelangan yang ditunjuk pemerintah dan biaya retribusinya tidak dibebankan kepada nelayan.
Bahkan para nelayan akan mendapat kepastian harga yang layak dan tidak terikat dalam proses penjualan ikan secara langsung, tetapi semuanya harus melalui proses pelelangan.

“Pendapatan dari retribusi kami dalam setahun bisa mencapai 300 juta lebih pertahun dari 3 persen dari hasil pelelangan, mudahan dengan revisi perda nanti pendapatan dari retrebusi TPI di Ambon bisa naik,”harap Kadis.

Menjawab berbagai pertanyaan dari pansus yang menyangkut dengan sistim atau cara pengkafer para nelayan kata Kadis, pihaknya lebih awal melakukan pendataan terhadapap berapa banyak nelayan yang memiliki kapal nelayan sehingga berapa banyak yang dihasilkan sudah dapat terukur berapa banyak tanggkapannya, sehingga ini merupakan modal dari dinas setempat dalam menarik retribusi.

“Ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus diketahui berapa banyak kapal nelayan yang beroperasi diwilayah kerja kita,sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk mengongtrol pelelangan yang ada di TPI,”jelasnya.

Terkait dengan penarikan retribusi lanjut Kadis, semua penarikannya akan masuk dalam kas retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan sebesar 3 persen dari hasil pelelangan sehingga tidak ada uang retribusi yang dikelola Dinas Perikanan
Sebaliknya pendapatan yang akan diperoleh Dinas Perikanan hanya dikasih dalam bentuk biaya pungut sebesar 5 persen dari besar pendapatan reterbusi yang diberikan setiap triwulan dari Dinas Pendapatan dan semua itu diatur dalam Perda Kabupaten Tenggerang.

Reporter : Gali M

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Tiga Sekolah Di Segel Komisi II Akan Segera Panggil Kadis Pendidikan

AMBON,N25NEWS.COM -Komisi II DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap Kadis Pendidikan …