Home / Ekonomi / Temuan Uang Palsu Cenderung Meningkat Jelang  Pilkada

Temuan Uang Palsu Cenderung Meningkat Jelang  Pilkada

AMBON,N25NEWS.COM – Jelang Pilkada kecenderungan temuan uang palsu (Upal) biasanya meningkat pada perputaran uang di masyarakat.

Hal ini bukanlah suatu kekhawatiran, bukan juga persangkaan buruk akan tetapi dilihat secara pandang historis kecenderungan temuan upal di masyarakat kian bertambah jelang pilkada.

Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku (KPw BI Maluku) kini lebih banyak mewaspadainya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Memang, sejauh ini berdasarkan pantauan KPw BI Maluku, edaran Upal di Provinsi Maluku sampai belum ditemui belakangan jelang pilkada serentak kali ini. Jadi, bisa kami katakan masih normal. Oleh karena sejauh ini belum ada peningkatan signifikan terkait temuan ataupun aduan Upal walaupun kadang kita temukan dalam kegiatan penukaran kita,” ujar Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengedaran Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi, KPw BI Maluku, Teguh Triyono usai di konfirmasi N25News.com di Ruang Kerjanya, Selasa (24/04).

Terkait hal itulah, BI kemudian mengutamakan beberapa sistem edukasi masyarakat akan kewaspadaan terhadap Upal yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri. Oleh karena setiap Upal tidak mendapat penggantian dari Bank Sentral.

Sebagai Kepala Tim, Triyono menjelaskan pencegahan yang dilakukan oleh BI melalui beberapa metode baik dari sisi edukasi yang sifatnya langsung ke masyarakat terkait upaya mengenali keaslian uang yang paling familiar tak lain ialah 3D, Dilihat, Diraba dan Diterawang serta sifatnya yang tak langsung melalui iklan layanan masyarakat.

Tambahnya, selain itu edukasi yang dilakukan BI bisa saja sifatnya aktif dan pasif.

“Untuk pencegahan edaran upal, kita juga telah melakukan kerjasama baik dengan  Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu  (Botasupal) maupun pihak kepolisian untuk memperketat penanggulangan Upal mulai dari pencegahan, koordinasi pelaporan hingga penanggulangan nya,” jelas Teguh.

Dirinya menambahkan, BI juga menyiapkan mini lab Upal termasuk KPw BI Maluku sehingga apabila adanya laporan atau aduan akan kecurigaan adanya Upal mini lab Upal akan di memudahkan kita mengetahuinya. Itupun di lakukan hampir di setiap kantor perwakilan Bank Indonesia, kecuali Kantor Perwakilan BI Gorontalo dan DKI Jakarta yang tidak melakukan peredaran uang.

“Sehingga berdasar pada Pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah menjadi kewenangan Bank Indonesia,” tandasnya.

Disamping pencegahannya, terhadap tindakan pembuatan maupun pengedaran uang palsu, Triyono menegaskan akan ada sanksi pidananya. Hal ini dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

“Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku
karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat,” tutup Triyono. (Amy Latuny)

About admin

Check Also

Huath Serahkan Bantuan Di Waitoso Kecamatan Seram Barat

SBB,N25NEWS.COM – Salim Huath Ketua OKK sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) DPRD …