Home / Ekonomi / Terkendali, Inflasi Di Maluku Rendah

Terkendali, Inflasi Di Maluku Rendah

AMBON,N25NEWS.COM – Tercatat pada bulan Maret 2018, Provinsi Maluku berada pada sasaran inflasi terkendali.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Maret 2018 tercatat negatif 0,34% (month to month/mtm) atau sebesar 0,89% (year on year/yoy), berada di bawah target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku tahun 2018 sebesar 4,0%±1% (yoy).

Inflasi tersebut lebih rendah dibanding bulan yang sama pada tahun 2017.

Berdasarkan Press Release yang diterima Awak media pada Jumat, (06/04) dikatakan Terkendalinya didorong oleh rendahnya komponen inflasi inti yang tercatat 2,30% (yoy), sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi.

Disamping itu, Terkendalinya komponen inflasi volatile food yang tercatat 3,06% (yoy), seiring terjaganya pasokan dan distribusi bahan pangan rendahnya dampak kenaikan berbagai tarif yang diatur pemerintah dalam komponen inflasi administered prices yang tercatat negatif 4,87% (yoy).

Inflasi Maluku pada bulan Maret 2018 juga didukung oleh faktor positif permintaan dan penawaran, serta koordinasi dan sinergi yang baik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh anggota TPID Maluku.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah menyusun program kerja pengendalian inflasi tahun 2018. Rapat Koordinasi TPID yang dilakukan pada bulan Maret 2018 dibuka oleh Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, telah menyusun program pengendalian inflasi tahun 2018.

Beberapa program utama yang akan dilakukan adalah pilot project penggunaan timbangan di salah satu pasar untuk standarisasi satuan hitung dalam transaksi di pasar.

Hingga saat ini, transaksi beberapa bahan makanan di pasar masih menggunakan satuan tumpuk atau kaleng/cupa. Praktek ini menjadi salah satu penyebab inflasi di Maluku. Selain itu, rantai distribusi yang tidak efisien menjadi faktor lain pemicu inflasi di Maluku. Penetapan harga sepihak oleh pedagang pengepul dalam rantai distribusi menjadi pemicu meningkatnya harga bahan makanan.

Baca juga :   Lailossa : Sistem Administrasi Pajak Perlu di Benahi

Sama halnya dengan TPID Maluku, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buru Selatan telah menetapkan akar masalah penyebab inflasi.

Pada (03/04) lalu, TPID Kabupaten Buru Selatan telah mengadakan Focus Group Discussion yang diinisiasikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk memetakan akar masalah inflasi tahun 2017.

Kabupaten Buru Selatan masih harus melakukan impor kebutuhan bahan makanan dari Kota/Kabupaten lain di Maluku.

Hal ini menyebabkan harga bahan makanan di Kabupaten Buru Selatan cukup tinggi. Selain itu, Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain pemanfaatan tol laut yang belum efisien karena belum adanya kapal penghubung (feeder) dari Namrole ke kecamatan yang memiliki potensi sebagai sentra hortikultura, akses transportasi darat/ akses jalan dari Namrole ke Leksula yang belum tersedia, dan biaya bongkar muat oleh tenaga kerja di pelabuhan yang cukup tinggi.

Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2018 akan terus diupayakan pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi.

Sejauh ini TPID Maluku telah menetapkan target inflasi Maluku 2018 sebesar 4,0%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se Maluku, Satgas Pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku. (*)

 

About admin

Check Also

KSOP Tegaskan PELNI Tidak Jualan Tiket di Pelabuhan Oleh : Gali Markalin

AMBON,N25NEWS.COM – Menjelang arus mudik lebaran Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas I A …