Home / Kota Ambon / Tiga SK Jabatan Pimpinan Tinggi Walikota Terancam Gugur

Tiga SK Jabatan Pimpinan Tinggi Walikota Terancam Gugur

AMBON, N25NEWS.COM – Tiga Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian dan pengangkatan  dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dikeluarakan oleh Walikota Ambon tahun 2017 kemarin akhirnya berbuntut panjang

Pasalnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN ) akan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi untuk melakukan peninjuan kembali  tiga Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian dan pengangkatan  dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dikeluarakan oleh Walikota Ambon.

Sesuai surat nomor R-1248 /KASN/6/2018 tanggal 6 juni 2018 yang dikantongi N25NEWS.COM tentang  rekomendasi hasil pengawasan yang ditujukan ke Walikota Ambon sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yakni soal pemberhentian empat ASN dari jabatan pratama sesuai SK Walikota Ambon nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari JPT  Pratama di lingkup Pemerintah Kota diantaranya Angganoto Urah, Pieter Saimima, Henry Sopacua dan Waode Muna, untuk dilakukan peninjuan kembali.

Selain itu, didalam rekomendasi tersebut juga termuat SK Walikota Ambon Nomor 531 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkup Pemerintah Kota Ambon juga tidak sesuai.

Juga kabar heboh soal pengangkatan dalam JPT Pratama Jacy Talahatu melalui SK Walikota Ambon nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pratama lingkup Pemkot Ambon kini mulai terkuak.

Sementara yang bersangkutan adalah terpida kasus korupsi sesuai putusan penegadilan negeri ambon nomor 33/PID.SUS.TKP/2014/PN.AB tanggal 5 maret 2015 yang menyatakan Talahatu sebagai terdakwah 1 dinyatakan secara sah dan meyakinkan besalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)  secara bersama sama sehingga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp.50 juta.

Atas dasar itulah,  maka dikeluarkan rekomendasi KASN untuk dilakukan tinjauan kembali atas SK Walikota Ambon nomor 532 karena tidak sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Baca juga :   Walikota Ambon Resmi Canangkan HUT Kota Ambon Ke-443

Juga Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang menajemen PNS serta Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Serta peninjauan kembali pengangkatan Talahatu sebagai Kepala Badan Pengelola Keungan Dan Aset Daerah Kota Ambon, serta peninjuan SK Walikota nomor 531 tahun 2017 tentang pemberhentian 47 pejabat administrator, yang  bertolak belakang dengan aturan yang ada, sehingga konsekuensi terkait rekomendasi hasil seleksi terbuka atas jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ambon, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon , Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Ambon, Kepala Dinas Sosial Kota Ambon ditunda.

Sehingga,  jika dalam prosesnya tidak diindahkan maka KASN berhak merekomendasikan ke Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perudang – undangan dengan tenggang waktu juni 2018 untuk selanjutnya dievaluasi.

About admin

Check Also

Walikota Ambon Resmi Canangkan HUT Kota Ambon Ke-443

AMBON, N25NEWS.COM – Pencanangan Hari UlangTahun (HUT) Kota Ambon ke-443 Tahun yang di buka dengan …