Home / Hukum dan Kriminal / Tolak Eksekusi Tanah Adat,Warga Batumerah Blokade Jalan
Ketua Saniri Negeri Batumerah Salem Tahalua

Tolak Eksekusi Tanah Adat,Warga Batumerah Blokade Jalan

AMBON,N25NEWS.COM – Menolak penetapan Pengadilan Negeri (PN) atas perintah eksekusi tanah adat Dati Tomalahu yang berada dalam petuanan Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau, puluhan warga  memblokade separuh ruas Jalan Jenderal Sudirman.

Aksi demo dengan turun jalan yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wit hingga siang hari mengakibatkan kemacetan pada  jalur pintu masuk-keluar Kota Ambon.

Dalam orasi yang disampaikan Ketua Saniri Negeri Batumerah Salem Tahalua mengatakan, bahwa sertifikat Hak Milik nomor 3414 adalah hasil ganti blanko dari sertifikat Hak Milik nomor 97/Tantui yang tidak jelas lokasi dan keberadaanya, karena yang dinamakan Desa Tantui tidak pernah ada di Kota Ambon.

Untuk itu Tahalua meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon dan BPN Wilayah Maluku untuk bisa menjelaskan lokasi Desa Tantui dan pengganti blangko sertifikat Hak Milik nomor 97/Tantui menjadi sertifikat Hak Milik nomor 3414/Batumerah.

“Kami hanya memimta pihak pengadilan, Kepala BPN Kota Ambon dan Wilayah, bisa menjelaskan secara rinci proses pergantian blanko sertifikat, apa ada.acuan hukumnya,”tegas Ketua Saniri, Negeri Batu Merah, Salem Tahalua, dalam orasinya, Rabu (12/9)

Dalam orasinya Tahalua juga menegaskan, bahwa aksi yang dilakukan bukan aksi anarkistis, hanya aksi menuntut hak adat Negeri Batumerah yang telah dirampas begitu saja yang didasari sertifikat yang dikeluarkan pihak BPN.

Dimana dalam penjelasannya, dalam petuanan Negeri Batumerah tidak ada yang pernah mengeluarkan surat atau keterangan apapun kepada pihak keluarga Anton Soselissa maupun Marthin Hentiana, baik dalam bentuk permohonan hak milik atau segala proses yang terkait dengan pergantian blangko.

“Kami menyampaikan, bahwa kami tidak mengenal dan juga tidak pernah tau siapa mereka dan dimana lokasi tanah milik mereka,”ujarnya.

Bahkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani 12 dewan adat termasuk Ketua Saniri Negeri Batumerah ditegaskan, bahwa dalam lokasi yang ditunjuk sebagai yang dieksekusi merupakan lahan Dati Tomalahu milik ahli waris marga Nurlette seluas 99 hektar yang telah dilakukan eksekusi penyerhan dan sedang dimohon eksekusi pengosongan diatas lahan tersebut.

Untuk itu jika permintaan eksekusi tersebut terulang kembali tanpa ada penjelasan jelas dari pihak BPN Ambon dan wilayah.

Maka aksi yang sama juga akan kembali dilakukan dengan jumlah masa yang lebih besar pada tanggal 24 September dengan menduduki kantor BPN.

Sementara itu Kapolres Ambon mengatakan, bahwa kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang, sejauh itu tidak mengganggu kamtibmas.

Untuk itu Kapolres mengajak warga pendemo agar dalam menghadapi masalah harus bisa dengan kepala dingin dan polisi selalu siap membantu warga.

Oleh : Gali Markalin

About admin

Check Also

Maraknya Penimbunan Kayu Ilegal Di MTB

SAUMLAKI,N25NEW.COM-Sekian banyak kayu ilegal yang ditemukan Tim Aliansi Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) baru-baru …