Tuding IKBH Syarat Kepentingan, Samson Atapary Dinilai ASBUN

SBB,N25NEWS .COM – Tudingan yang dilontarkan Samson Atapary terhadap Ikatan Keluarga Besar Huamual ( IKBH) tidak pantas  salah satu organisasi paguyuban mengomentari dan mengintervensi adat,tudingan atapary ini muncul ketika IKBH melakukan aksi demo penolakan Desa Lokki sebagai desa adat dikantor DPRD SBB beberapa waktu lalu dinilai syarat akan kepentingan ungkap samson atapary pada salah satu media cetak lokal dimaluku pada edisi (13/8/2018).

Tudingan Samson Atapary IKBH syarat kepentingan dan tidak berhak intervensi adat dinilai asal bunyi ( Asbun) atau ngaur oleh Ketua OKK IKBH Farham Suneth.

Ketua OKK IKBH Farham Suneth kepada media N25NEWS. COM Senin ( 13/8/2018) lewat Telepon selulernya  Menurut farham , Samson  Atapary Ngaur dan Asbun tanpa ada referensi mengenai persoalan Perda adat SBB dalam hal ini IKBH hadir mengkritisi DPRD terkait penyusunnan Perda.

“Samson menuding IKBH syarat kepentingan politik,dan tak berhak intervensi adat dan justru Samson asbun ,ngaur tanpa melihat akar permasalahannya” Ungkap Farham.

Farham menambahkan, IKBH Lembaga Kemasyarakatan yang hadir pada aksi itu sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk mengkritisi  DPRD SBB yang telah menyusun Perda adat SBB tanpa ada uji kelayakan publik dan sosialiasi ke masyarakat.” Jelas Farhan

Baca juga :   Masalah Batas Wilayah, Pemuda Buano Utara Demo BPS SBB.

” Dari aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh IKBH itu di bawah ke sidang adat dalam hal ini Dewan adat yang di mediator oleh DPRD SBB, DPRD bukan Lembaga adat yang otoritas terhadap negeri adat dan bukan negeri adat  itu yang di kritisi” Pungkas Farham

Lanjut Farham, Samson Atapary yang juga Politisi PDIP itu  dengan keangkuhan dan emosinya malah menunding IKBH  tanpa melihat persoalan yang terjadi di SBB, Yang  perlu kritisi adalah DPRD SBB ,  karena tidak melibatkan Lembaga adat dalam menentukan negeri dan bukan negeri adat tanpa melakukan kajian yang dilakukan hanya kajian teoritis bukan kajian lapangan ” pungkas suneth.

Karena DPRD SBB seakan-akan punya otoritas tersebut,kemudian dari persoalan ini  saat uji kelayakan DPRD SBB tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat ,

Olehnya itu, DPRD SBB ada lakukan konspirasi politik dengan unsur kesengajaan meloloskan beberapa desa menjadi Negeri adat yang bukan menjadi kewenangan DPRD ,  dan   tanpa melibatkan dewan adat tiga batang air , dan  juga  tidak mensosialisasikan ke masyarakat adat  di  negeri-negeri setempat. “Tutup Farham.

Oleh,Suneth Loehoe

Check Also

Peredarannya Kian Marak Di SBB,Dispora Gandeng Granat Berantas Narkoba.

PIRU,N25NEWS.com-Peredaran narkotika di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kian meresahkan,sehingga banyak generasi muda yang terjerumus …

×

N25NEWS.com