Breaking News

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas PMD Adalah Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa

AMBON,25NEWS.COM-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memproritaskan dua hal penting yang terkait tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes) serta penguatan kapasitasnya di 1198 desa di Provinsi Maluku.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rusli Ambon kepada awak media disela-sela Acara Rapat Koordinasi Teknis (FORUM OPD) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2019 di Hotel Golden Palace Ambon,(06/03/2019).

Lebih lanjut Rusdi Ambon mengatakan,”Kita awalnya adalah Badan,tetapi pada tahun 2018 di robah menjadi Dinas jadi kita belum terlalu banyak bicara,tetapi ada hal terkait tugas kita yaitu mengenai anggaran dan fungsi koordinasi,muda-mudahan di tahun 2020 kita bisa implementasikan pemberdayaan itu,”kata Rusdi Ambon.
Adapun berama-sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain dalam rangka menjadikan desa-desa yang tertinggal menjadi desa mandiri dan itu merupakan sasaran dari FORUM ini,sehingga semua program ini dapat berainergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa itulah tujuan dari pada Dinas PMD.

“Kita ketahui masih banyak desa adat yang belum berproses hal ini dikarenakan masih ada tarik menarik antara mata rumah sebab ini kan sesuai dengan Perda Provinsi kita baru di sahkan pada tahun 2018,tapi muda-mudahan kabupaten/kota bisa menindaklanjuti hal ini,sebab penetapan desa adat itu dibahas diuraikan semua berdasarkan proses asal-usul,”jelas Rusdi Ambon.

Sementara itu dikesempatan yang sama Sekretaris Dinas PMD Rina Hole mengungkapkan,” Pengawasan Dana Desa (DD),Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai Pembina kami selalu melaksanakan monitoring serta evaluasi pada penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah ditahun ke lima ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dengan peraturan yang sitetapkan dari pusat,”ungkap Rina Hole.

DDD sendiri terdiri atas 2 yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman regulasi pelaksanaan implementasi perintah amanat APBN terkait pelaksanaan APBD desa,juga ADD yang berproses lewat APBD desa dan kemudian dipeoses lebih lanjut ke APBD Kabupaten/Kota,inipun koordinasi lebih ditingkatkan agar tidak keluar dari aturan.

“Adapun untuk evaluasi pertanggung jawabannya telah diaesuaikan artinya bahwa DD dan ADD itu telah dipergunakan diakhir tahun,maka kepala desa mempunyai tugas untuk mempertanggung jawabkan kepada Kabupaten/Kota dan kemudian dievaluasi kembali,”tandas Rina Hole.

Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor :Redaksi

About admin

Check Also

Bertemu Dengan Tokoh-Tokoh Agama Murad Tegaskan Komitmen Bereskan Ketimpangan

AMBON,N25NEWS.COM-Gubernur Maluku Murad Ismail menggelar pertemuan bersama dengan para tokoh-tokoh agama se-Maluku di ruang rapat …