Tujuh Desa Di KTT Terindikasi Korupsi DD,Labobar dan Ridool Masuk Lingkaran Merah

AMBON,N25NEWS.com – Hasil temuan audit investigas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes P2T) RI dalam penggunaan alokasi anggaran Dana Desa (DD) selama tahun 2017, 2018 dan 2019, terdapat tujuh desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KTT) terindikasi  korupsi DD. Dua diantaranya Desa Labobar dan Ridool sudah dinyatakan kuat masuk dalam lingkarang merah yang kasusnya harus segera dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Berdasarkan surat  Kemendes P2T RI nomor suratVII.1-A.3-226/STGDD/1X/2019 yang ditujukan  kepada Bupati KKT Petrus Fatlolon dengan prihal meminta Bupati KTT untuk segera menindaklanjutinya hasil audit investigasi penggunaan DD, melalui Inspektorat KTT sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Dari tujuh desa yang disebut Satuan Tugas DD surat  Kemendes P2T RI antara lain, Kecamatan Wermaktian yakni, Desa Rumahsalut, Kamatubun, Welutu, Themin dan Weratan, Sedangkan Kecamatan Wuarlabobar ada pada Desa Labobar  dan Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara.

Sedangkan lima dari tujuh desa yang diminta untuk dilakukan audit investigasi oleh internal inspektorat APIP KKT dan jika ditemukan adanya kurigian negara, maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) untuk segera juga dilaporkan ke APH sebagai bahan temuan antara lain, Desa Rumahsalut Kecamatan Wermaktian dengan dugaan tidak selesainya pembangunan jalan rabat beton dan Balai Desa Tahun Anggaran (TA) 2017, Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian untuk rencana pembangunan Kantor Desa  TA 2019, Desa Welutu Kecamatan Wermaktian Tidak terselesainya pembangunan perpustakaan TA 2017, Desa Labobar Kecamatan Wuarlabobar penyelewengan dan penyalahgunaan DD TA 2019 dan Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara dugaan penyelewangan dan penyalahgunaan DD TA 2018 sampai 2019.

Sementara  angka kerugian negara akibat pembangunan fisik ditahun anggaran 2018-2019 sesuai fakta temuan pengunaan DD yang dilakukan tujuh desa tersebut antara lain, Desa Rumahsalut meliputi, mangkraknya pembangunan jalan, mangkraknya pembangunan balai desa dari tahun

2017, tidak diserahkannya dokumen-dokumen desa  saat serah terima jabatan kepala desa tahun Januari 2019, belum tersalurnya DD tahap II, tidak dilaksanakannya Kartu Komitmen dalam APBDes 2019 (pada Program Inovasi Desa), pendoublean pembayaran kendaraan roda dua sebesar RP. 35.250.000 dan temuan baru (tahap II) berupa pemasangan prasasti dan papan proyek yang belum ada bukti pengeluarannya prasasti sebesar Rp2.400.000 dan papan proyek sebesar Rp. 600.000 sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp. 105.465.969 namun dari tanggapan Lamberthus selaku mantan kades Rumahsalut, baru membayar Rp 83.000.000 sehingga masih wajib  mengembalikan RP. 22.465.969  yang harus disetor ke kas negara sebelum tanggal 18 September 2019.

Sementara penggelolaan DD Desa Kamatubun,  DD tahap I yang terjadi dicair sebesar Rp. 307.953.000, dan yang akan cair di tahap II sebesar Rp. 615.906.000 dan tahap III sebesar Rp  615.906.000, temuannya SPJ tidak bisa diberikan kepada tim,  berdasarkan laporan lisan bendahara untuk tahap I DD sebesar Rp. 400.000.000 atau 20 persen namun  belum melaporkan SPJ,  untuk kelanjutan tahap II dan tahap III dimana anggaran tersebut harus beres sebelum bulan Desember 2019. Tapi dalam penjelasan Franky David selaku bendahara bahwa SPJ tahap I berada di Saumlaki yang RAB pembangunan Kantor Desa tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat menimbulkan kerugian negara sebesar RP. 105.000.000 dan telah dicoret oleh tim Satgas.

Baca juga :   Boby Lalaar Tewas Ditikam Diatas Jembatan Batu Gantung

Desa Welutu dugaan penyalah gunaan DD terjadi pada pembanguanan perpustakaan yang belum selesai sejak 2017 dengan anggaran sebesar RP. 172.000.000, DD tahap I cair sebesar Rp. 635.000.000,- ditambah SiLPA di bulan Juni, tidak dilaksanakan Program Inovasi Desa.

Hal yang sama juga ada pada Desa Themin yang komitmen BID 2018 tidak dilaksanakan di tahun 2019, temuan anggaran pembangunan 27 rumah sebesar Rp 321,481. 595  namun yang baru terealisasi sebanyak 12 rumah sisanya sebanyak 15 rumah.

Temuan yang juga ada di Desa Weratan lewat APBDes 2018 dan 2019 serta LPJ 2018 tidak ada di kantor desa, DD tahap  I telah cair di bulan Juni 2019 yang temuannya pada anggaran belanja, 17 unit ketinting, 15 unit mesin parut,          5 unit mesin potong dan 1 unit mesin genset termasuk 1 unit travolast yang sampai saat ini belum dibadikan ke warga.

Selain itu temuan yang sama juga ada pada Desa Labobar berupa, hutang atas nama desa sebesar sekitar Rp.100 juta lebih untuk pembelian sembako dan hutang uang tunai sekitar Rp.230 juta yang dipinjam secara bertahap dari toko Seram Indah, hutang uang sebesar Rp 45 juta untuk bunga pinjaman terlalu yang besar, hingga akhirnya Kades meminjam uang sekitar Rp 52 juta ke toko Seram Indah untuk membayar hutang 45 juta tersebut.

Desa lewat Kades membuat pencairan SPPD sebesar Rp 12 juta lalu dicairkan lagi sebanyak RP 10 juta, hutang sebesar Rp 10 juta dari  toko Asahi, berhutang juga di toko Dua Kembang di Saumlaki sebesar Rp.218 juta, sedang yang dibayar baru Rp.150 juta dan akhirnya memberhentikan beberapa staf desa secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas oleh Kades.

Inidikasi juga dilakukan Desa Ridool yang dalam slipa telah diambil dana sebesar Rp 20 juta namun tidak disertai dengan bukti atau nota belanja, termasuk anggaran sebesar Rp 132, 888, 000 yang juga tidak ada bukti nota.

Yang mana dana tersebut seharusnya diambil di bulan Januari, namun dengan berbagai alasan Kades untuk membayar kegiatan penggadaan barang dan jasa TA 2018 yang belum selesai, namun fakta lapangan  komedi putar untuk PAUD sebanyak 1 buah sebesar RP. 8.262.320 barang ada namun statusnya masih hutang, nota pembelian 60 pasang sepatu olahraga sebesar Rp 23,220, 000 namun fisiknya tidak ada,  pembayaran biaya honor Tim RKPDes untuk 11 orang sebesar RP 2.200.000 tapi belum dibayar dan biaya pemasangan tegel Alun-alun desa baru yang pekerjaan  baru 75 lantaran dikerjakan oleh keluarga Kades.

Dari kesimpulan yang diambil Kemendes P2T, pengelolaan DD di KTT masih terlihat belum menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas dan akuntabilitas keuangan yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance).

Check Also

Polres Malteng Menemukan Titik Terang Pelaku Baru Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang mengakibatkan Hilangnya Nyama Abdul Pattilouw

AMBON,N25NEWS.com – Kasus pencurian dan kekerasan yang berujung meninggalnya Ridwan Abdul Pattilouw yang terjadi 16 …

×

N25NEWS.com