Breaking News

Tunggu Putusan Eksekusi, Kemenag Kasih Batas Waktu Enam Bulan Kosongkan Lahan

AMBON,N25NEWS.COM -menunggu putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Ambon, berdasarkan aset milik negara warga diberi batas waktu enam bulan sudah bisa meninggalkan lahan yang dibangun diatas tanah milik Kanwil Kemenag Provinsi Maluku yang berada dikawasan jalan Jenderal Sudirman.

Putusan waktu enam bulan, waktunya jauh lebih panjang dari yang sebelum disampaikan Kabag TU Kanwil Kemenag Jamaludin Bugi dalam rapat tatap muka dengan warga setempat beberapa waktu yang bangunan rumahnya masuk dalam lahan milik Kanwil Kemenag Maluku.

Kepada N25NEWS.COM Kakanwil Kemenag Maluku Fesal Musaad yang dihubungi via selulernya menjelaskan, bahwa lahan tersebut adalah milik negara, sehingga tidak mungkin batas waktu dua tahun yang diminta warga, langsung pihak Kemenag menyetujuinya, itu tidak mengungkin.

Tetapi jedah waktu yang diberikan untuk warga mengosongkan lahan tersebut paling lama enam bulan terhitung dari bulan Februari 2019 tahun berjalan.
“Kalau dua tahun nda mungkin, karena itu aset negara yang harus diselamatkan. Untuk itu beta sudah sampaikan ke Kabag TU untuk disampaikan ke mereka(warga-red) menimal enam bulan,”tandas Musaad.

Alasanya bahwa penempatan lahan milik Kemenag Maluku sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan ditahun 2015 kemarin pernah dilayangkan surat pemberitahuan pengosongan lahan oleh Kemenag melalui Ketua RT setempat untuk selanjutnya disampaikan ke.warga setempat.

Baca juga :   Kakanwil Dorong Program dan Anggaran Pendis Tahun 2020

Namun jika dalam tempo waktu enam bulan, warga tidak mengosongkan lahan, maka tidak lain demi mengamankan aset negara akan ditempug dengan jalur hukum oleh pihal PN Ambon sesuai surat perintah eksekusi.

“Kalau mereka tetap bersikeras, kami akan tempuh dengan jalur eksekusi oleh pihak PN Ambon, berdasarkan surat gugatan dari kami atas bangunan yang ada dilahan negara,”tegasnya.

Meskipun sudah ada putusan dari Mahkama Agung(MA) RI nomor 634 K/PDT/2008 dilanjutkan kembali dengan putusan MA (peninjauan kembali) nomor 805 PK/PDT/2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap atas sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 40 tahun 2006 dengan luas 5.000 M2 adalah sah milik Kemenag Maluku.

Akan tetapi dalam surat putusan MA tidak dijelaskan soal eksekusi, yang awalnya lahan tersebug diketahui dalam keadaan kosong, sehingga perlu ada pengukuran kembali dari pihak BPN Ambon untuk selanjutnya diserahkan ke PN Ambon untuk diambil langkah-langkag hukum selanjutnya.

“Awalnya putusan MA itu, mereka mengirah lahan itu kosong, sehingga tidak ada dalam putusan MA yang berbunyi eksekusi, makanya kita Kemenag RI menggugat kembali ke PN untuk bisa kembali memanggil warga yang menempati lahan kami, setelah baru ada perintah eksekusi dari PN,”bebernya.

Reporter : Gali M

Editor      : Redaksi

About admin

Check Also

Kemenag Tingkat SDM Penguatan Program dan Angggaran 2020

AMBON,N25NEWS.COM – Untuk meningkatkan kinerja dari satuan kerja agar tersusunya perancanaan sesuai kepentingan organisasi yang …