Tutup Tambang Garnet,Bupati SBB Tantang Murad Ismail

SBB,N25NEWS.com – Menangapai polemik sebagian warga Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang menghendaki aktivitas penambangan Garnet yang dikelola PT Waragonda Indogarnet Pratama (WIP), Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Muhamad Yasin Payapo menantang Gubernur Maluku Murad Ismail yang secara sepihak tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sudah memasang papan larangan aktifitas.

“Jadi tutup dulu sementara dan saya tunggu telepon dari Gubernur yah, kalau ada yang keberatan dan tetap bersikeras beraktivitas,”tantang Bupati SBB saat bertatap muka di kamp pekerja tambang di dusun Tiang Bendera Desa Tahalupu, Rabu(12/2)

Meskipun pihak perusahan sudah menjelaskan, proses eksplorasi yang dilakukan dibeberapa titik lokasi tambang hingga pada pengambilan material tambang untuk dijadikan sampel sebagai uji kelayakan, semunya memiliki ijin resemi dari Dinas terkait di Provinsi Maluku, sehingga tidak benar kalau ada yang menyebutkan tidak ijin.

Namun entah kenapa Bupati Payapo, kembali mempertanyakan soal pengambilan 130 karung sampel Granet, pihak PT WIP serentak menjawab, kalau apa yang dilakukan sudah melalui proseder dan aturan, bahkan hal tersebut juga sudah disampaikan ke Pemda SBB dan sudah diketahui oleh Bupati sebelumnya Jacubus Puttilehalat pada saat.

Sebagai Bupati SBB, Yasin Payapo didepan masyarakat dan pihak perusahan, hanya bisa mengakui kalau dirinya sama sekali tidak tahu dengan semua aktivitas yang dilakukan pihak PT WIP, dengan alasan Pemda SBB belum dikasi tahu, meskipun Pemprov Maluku lewat Sekda saat itu Hamin Bin Taher, telah menerbitkan surat ijin PT WIP untuk melakukan aktivitas penambangan Granet diwilayah tersebut. Ijin juga termasuk dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Maluku.

Sebelumnya pantauan N25NEWS.com di Balai Pertemuan Dusun Tiang Bendera Desa Tahalupu, Rabu(13/2), Bupati SBB Yasin Payapo juga terkesan mengajak masyarakat mendukung penutupan penambangan, dengan mengeluarkan kata ajakan,”Bagaimana masyarakat mau beta tutup tambangnya, ” seraya berkata kalau mau masyarakat harus melakukan pernyataan sikap lewat tanda tangan bersama.

Sayangnya ada sebagaian masyarakat juga yang tidak mendukung, kalau aktivitas penambangan harus ditutup dengan alasan, dengan adanya perusahan secara tidak langsung masyarakat disekitar juga mendapat penghasilan cukup untuk membantu perekonomian hidup.

La Amir salah satu warga dusun Tiang Bendera mengaku, kehadiran perusahan tambang cukup membantu masyarakat, karena memperkerjakan masyarakat, tapi kenapa ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain untuk mengganggu aktivitas perusahan.

Ia pun berpendapat, kalau ada oknum-oknum di Pemda SBB bahkan bisa saja Bupati SBB diduga juga terlibat bersama warga yang sengaja ingin tutup aktivitas dengan tujuan ingin melibatkan pihak lain yang memiliki kedekatan dengan Bupati sendiri.

Hal yang sama juga disampaikan De Acaman warga Dusun Tihu, penutupan tambang yang dilakukan Bupati SBB, tidak melalui prosedur, mekanisme aturan dan bukan menjadi kewengan Pemda kabupaten SBB tetapi menjadi kewengan Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kalau semua aktifitas penambangan menjadi tanggung jawab Pemprov bukan Pemda Kabupaten.

Baca juga :   Cegah Covid-19,Polres SBB Semprot Cairan Disinfektan Ke Pemukiman Warga

Jadi apa yang dilakukan Bupati SBB merupakan tindak sepihak tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, bahkan Bupati dianggap tidak memahami aturan atau memang pura-pura tidak tahu, “Ada apa dengan Bupati yang asal main tutup, emang ini kewengan dia,”cetusnya.

Meskipun Bupati beralasan ada keresahan dari warga, tapi yang menjadi pertnyaan warga mana yang resah dengan aktivitas penambangan, kenyataan warga lebih memilih bersyukur kalau ada perusahan yang melakukan aktivitas sehingga ada pekerjaan selain hanya berharap petani dan nelayan.

Bahkan kata Acaman, kehadiran perusahan juga tidak semena-mena mengambil lahan masyarakat, tetapi pihak perusahan juga akan mengganti rugi lahan dan pohon-pohon yang ada diarea yang akan dijadikan objek penambangan, sehingga tidak ada masyarakat yang juga dirugikan.

“Pihak perusahan juga berjanji akan mendatangan Notaris dan pertanahan untuk menghitung-hitung kerugian yang akan diganti pihak persuhan, tapi sampel materian yang diambil pihak perusahan lahan itu bukan milik masyarakat tapi milik Negara dan tidak ada tanaman, anehnya ada warga yang mengkalim itu miliknya,”jelasnya.

Ia juga mengklaim, kalau ada tudingan perusahan menggunakan bahan kimia mercury sehingga akan berdampak pada rama lingkungan, sementara untuk melakukan pencucian material Garnet tidak membutuhkan bahan kimia apapun, tapi hanya menggunakan air untuk mencuci.

“Kalau bicara Mercury, tanya dulu perusahan kelola apa, emas atau tembaga, kalau cuma Granet hanya menggunakan air untuk cuci, itu hanya pernyataan Hoax,”tegasnya.

Acaman juga membatah pernyataan Bupati SBB yang mengatakan penambangan yang dilakukan pihak PT WIP itu illegal. kalau illegalnya dimana kalau semua ijin yang dikantongi ada semua, bahkan dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi serta biro hukum Pemrov Maluku juga sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan aktivitas penambangan yang akan dilakukan PT WIP, sehingga warga sangat memberika apresiasi dan setuju kalau penambangan.

“Hanya Bupati yang mengatakan illegal, kalau masyarakat sudah tahu kalau ini legal karan sudah ada dari Pemprov Maluku yang turun sosialisasi, lalu dimana salahnya yang salahnya Bupatinya yang hanya punya kepentingan lain, sehingga cari cara untuk sengaja mau tutup,”ungkapnya.

Ia pun menyebut kalau pernyataan Bupati hanya untuk mencuci tangan, sehingga mencari-cari celah purusahan untuk kepentingan lain, sehingga terkesan mengindar dari intervensi masyarakat.

Terpisah Hendrik Nias Kepala Teknik tambang PT WIP mengatakan, dari pihak perusahan khsusu penambangan memiliki dasar yang kuat dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan kewengan Pemerintah daerah semuanya berada Pemprov dan UU nya berlaku untuk seluruh Indonesia, Sehingga yang berhak untuk mengeluarkan ijin itu ada PTSP Provinsi atas tanda tangan Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi.

“Kalau nanti pernyataan Bupati merasa dilangkahi, itu nanti urusannya pak Bupati langsung dengan pak Gubernur dan kalau mau tanya tapal batas, itu Sekda Maluku juga telah menyampaikan ke Kabupaten, Koq bisa nya Bupati bilang tidak tahu, ini kan aneh dimana Kadisnya,”cetusnya.

Editor : Redaksi

Check Also

Bupati Lantik 413 Pejabat Administrator Dan Pengawas Di Lingkup Pemda SBB

PIRU,N25NEWS.com-Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),Drs.M Yasin Payapo resmi melantik 413 pejabat administrator dan pejabat …