Breaking News

Untuk Pelayanan Publik,Pemda Maluku Sediakan Sistem Informasi Berbasis Internet

AMBON,N25NEWS.COM-Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional,yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku,Melalui Peraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2016,yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum sehingga tercipta kepastian hukum,transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini disampaikan Plh Gubernur Maluku,Hamin Bin Taher,pada Acara Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) se-Provinsi Maluku Tahun 2019 di Kantor Gubernu Maluku,jumat (5/4/2019).

Lebih lanjut Bin Taher mengatakan bahwa,”Dengan kemudahan akses informasi hukum,tentunya dapat meningkatkan pengetahuan hukum Aparatur Sipil Negara (ASN),penegak hukum,kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya,serta masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum,”kata dia.

Sementara itu penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap,akurat,mudah dan cepat diakses,merupakan faktor penting dalam mendukung pembentukn dan pembangunan hukum nasional melalui perencanaan pembangunan hukum (prolegnas/prolegda) dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan demi meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Baca juga :   Gubernur Maluku,Indonesia Penghasil Sampah Ke-2 Didunia Setelah China

“Kita bertekad bahwa dalam pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,melalui pengadaan Webside JDIH Provinsi Maluku,maka ini merupakan bukti serta semangat kita semua dalam usaha mengembangkan layanan publik kepada masyarakat secara lengkap,mudah,akurat sehingga dapat menjawab berbagai kebutuhan akan informasi hukum kepada masyarakat,”jelas Bin Taher.

Adapun upaya menciptakan integrasi regional maupun nasional melalui data base pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertip dan berkelanjutan,harus diupayakan peningkatannya secara terus menerus dengan tekun tanpa mengenal lelah,karena kelengkapan dokumentasi informasi hukum yang cepat diperlukan untuk memberikan layanan informasi hukum akurat,mudah dan cepat.

“Untuk itu saya mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan terutama Biro Hukum dan Ham,agar senantiasa melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik,kepada masyarakat,baik melalui pelayanan Webside JDIH,maupun pelayanan Perpustakaan Hukum,agar dapat dikelola secara professional senhingga mampu menmenuhi kebutuhan akan informasi,”tandas Hamin Bin Taher.

Reporter    : Aris Wuarbanaran

Editor        : Redaksi

About admin

Check Also

Indonesia Saat Ini Menghadapi Globalisasi Dunia

AMBON,N25NEWS.com-Indonesia saat ini menghadapi dua bentuk perkembangan globalisasi yang dihadapi yaitu,globalisasi dari atas maupun dari …