Home / Opini / Upaya Perangi Hoax Dan Sara Jelang Pilkada
CHREISTY ALFIN SOUISA, S.Pd (GENERASI MILENIAL YANG ANTI “HOAX SARA” JELANG PILKADA SERENTAK KEJAR, TAHAN DAN PROSES PENYEBAR BERITA BOHONG NKRI HARGA MATI)

Upaya Perangi Hoax Dan Sara Jelang Pilkada

N25NEWS.COM – Berbekal pengetahuan Chreisty Alfin Souisa, S.Pd saat menimba Ilmu Pendidikan Hukum pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang dahulu dikenal sebagai CIVICS HUKUM Universitas Pattimura Ambon, serta pengalaman mengikuti berbagai kegiatan seminar/symposium hukum, kemudian mendorong semangatnya untuk kembali menuangkan beberapa gagasan kritis dibidang hukum pidana dan diharapkan menjadi bahan masukan bagi pembangunan paradigma keilmuan hukum pidana menuju penegakan hukum yang berkeadilan dibumi NKRI.

Souisa kemudian membatasi fakta dan opini pada penyalahgunaan informasi atau berita bohong (Hoax Sara) yang marak terjadi menjelang pemilukada diera milenial.

Milenial, Hoaks Sara dan Panggung Politik Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan amanat konstitusi, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
ayat 3 Konstitusi 1945.

Dengan demikian, seluruh langkah pembangunan dan perhubungan baik fisik maupun non fisik lintas masyarakat dan pemerintah mesti berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian juga dalam hal penggunaan sarana prasarana penunjang komunikasi dan informasi di era milenial ini mestinya digunakan melalui standar-standar yang umum dikenal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang serta nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Souisa menyebutkan bahwa, Milenial atau Echo Boomers merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk menunjuk kepada generasi yang lahir dalam tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi abad ini. Generasi milenial menjadi perbincangan yang kian hangat di bumi Indonesia.

Padahal kisaran usianyapun masih menjadi perdebatan publik.

Dalam majalah Newsweek, milenial adalah generasi yang lahir dikisaran tahun 1977-1994. PEW Research Centre menyatakan lahir diatas
1980. Meski kisaran usia masih menjadi perdebatan, tetapi dipanggung perpolitikan Indonesia milenialis adalah kelompok yang paling didekati.

Hal ini menjadi wajar sebab faktanya menurut Saiful Mujani Reasearch & Consulting (SMRC) pemilih berusia 17-38 tahun mencapai 55% pada tahun 2019 nanti. Pemilih dengan usia milenial sesuai dengan kisaran yang disebutkan
beberapa media diatas.

Dalam semua perdebatan yang ada, mendekati milenial telah dianggap sebagai . Karena sebuah keharusan itu mendekati media sosialpun menjadi sebuah keniscayaan.

Menurut survey CSIS saat ini sebanyak 81,7% milenial memiliki Facebook, 70,3% memiliki whatshapp, 54,7% memiliki instagram dan disusul twitter hanya 23,7%. Berdasarkan data tersebut diatas, Souisa kemudian berasumsi bahwa semakin tinggi angka konsumeritas media sosial, maka akan semakin memberi dampak yang signifikan pada peningkatan angka kriminalitas di dunia maya (Cyber Crime).

Dengan demikian, semakin tinggi angka kejahatan dunia maya, akan semakin tinggi pula jumlah konsumen/pengguna yang dirugikan.

Asumsi ini terbukti bahwa pada tahun 2013 berdasarkan laporan State Of The Internet dalam rilisan media kompas tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesa berada diurutan kedua dalam daftar lima besar Negara asal serangan kejahatan siber.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombespol Agung Setya mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 36,6 juta serangan Cyber CrimeCrime terjadi di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan data Security Threat 2013 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara paling beresiko mengalami serangan Cyber Crime. Sejak 2012 sampai dengan april 2015, Subdit IT/Ciber Crime telah menangkap 497 orang tersangka kasus kejahatan di dunia maya, dimana total kerugian konsumen di Indonesia mencapai Rp 33,29 miliar.

Apakah artinya data diatas?

Souisa mengartikan kejahatan Ciber Crime adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang mestinya diberantas secara luar biasa karena akan merusak sendi – sendi tatanan kehidupan sosial masyarakat terkhususnya generasi masa kini yang katanya milenial itu.

Olehnya, digagas bahwa salah satu kejahatan siber yang umum dikenal dan berpotensi memberikan ancaman bagi keutuhan bangsa adalah kejahatan penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengandung unsur SARA. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini public, membentuk persepsi juga untuk hufing fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pembaca.

Hal ini akan lebih berbahaya, jika hoax atau berita bohong tersebut dimanipulasi oleh kepentingan “Politik SARA”, dimana dalam proses-proses politik yang sedang memanas disertai berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Hemat Souisa, bahwa Indonesia merupakan Negara yang mengakui adanya keberagaman suku, ras, agama dan antar golongan. Keanekaragaman itu hidup dalam jatidiri bangsa sebagai Negara yang beradab yang berasaskan pancasila.

Sebanyak 1.340 suku di Indonesia (Sensus BPS 2010), dengan beranekaragamnya agama dan golongan menyebabkan bangsa kita sangat sensitif
terhadap sentuhan ISU SARA.

Dalam panggung politik yang sedang memanas menjelang Pilkada serentak ini, Hoax Sara adalah isu yang paling sering dimainkan dalam percaturan politik identitas di Indonesia saat ini.

Direktur lembaga survey Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkui (dikutip BBC Indonesia 2017) bahkan berpendapat bahwa isu SARA akan lebih banyak digunakan dalam pemilihan-pemilihan mendatang dibanding masa sebelumnya. Isu Sara ini, memliki efek yang memadai untuk elektabilitas dan bahkan dapat menahan elektabilitas seseorang.

Isu SARA digunakan untuk menyerang dan menekan elektabilitas calon tertentu dan pada saat yang bersamaan juga dapat digunakan untuk menekan calon-calon yang lain.

Apa pengaruhnya? Isu sara dapat berpengaruh melintasi batas-batas daerah tertentu yang tidak hanya
membuat para pemilih berbeda dalam pilihannya tetapi juga dapat memecah belah suatu bangsa, sebagaimana masyarakat Maluku pada tahun 1999 terpecah belah tatanan kehidupan sosial kemasyarakatannya akibat permainan hoax “berbau” SARA .

Refitalisasi Hukum Pidana Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Kesan saya, bahwa hukum pidana merupakan instrument hukum yang utama dalam memerangi hoax sara. Indonesia sebagai Negara hukum sebenarnya telah lama memerangi hoax melalui jalur peradilan pidana.

Namun jika kita hendak melakukan penelusuran dalam peraturan perundang-undangan pidana, kita tidak akan menemukan istilah “hoax” yang terkualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Hanya saja apabila dicermati lebih lanjut, maka makna yang terkandung didalamnnya, tentu tindakan tersebut sangat potensial mengakibatkan
pelanggaran terhadap kepentingan hukum masyarakat atau individu sebagai suatu kesatuan subyek hukum.

Perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan ini merugikan masyarakat jadi anti sosial, kerena perbuatan tersebut dilarang keras untuk dilakukan.

Dengan demikian konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak saman nenek moyang kita. Indonesia memiliki beranekaragam produk hukum pidana dimana para pelaku penyebar berita hoax sara dapat diancam dan dikenakan pidana diantaranya; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan terlebih khusus mengenai hoax sara dalam pilkada yakni undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Wakil Kota dan Wakil Walikota.

Atas dasar itulah, Souisa berpendapat, pengaturan dalam bentuk undang-undang ini sudah cukup baik
meskipun terdapat banyak kekurangan dalam konten hukumnya seperti Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pilkada yang dalam muatan isi pengaturan tentang isu saranya sangat minimalistik hanya terdapat 1 (satu) pasal saja yakni pasal 69 huruf b. yang berbunyi “dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon
Bupati, Calon walikota, dan/atau Partai Politik” juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Terdapat beberapa hal yang perlu di perhaikan dalam pasal ini adalah Pertama Pasal-pasal ini memang tidak mengandung unsur “perbuatan pembohongan”, akan tetapi disetiap rangkaian peristiwa hukum kerapkali perbuatan kesengajaan untuk menghina dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon walikota, dan/atau Partai Politik, kontennya tidak mengandung kebanaran atau sifat dari berita tersebut adalah bohong.

Kedua, bahwa dari muatan pasal 69 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah pengaturannya terlalu sederhana, dimana modus operandi (cara orang/kelompok melaksanakan kejahatan) sudah jauh lebih berkembang.

Misalnya, dalam pasal tersebut menyebutkan unsur perbuatan “menghina” yang tidak dapat diinterpretasikan secara sempit atau mendetail, karena maksud dari unsur kata “menghina” terlalu luas adanya.

Didalam penjelasan undang-undang tersebut juga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai perbuatan mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “menghina”.

Keempat, terhadap unsur yang mensyaratkan bahwa perbuatan menyebarkan informasi SARA harus dilakukan dalam proses kampanye dengan menggunakan frasa“ dalam kampanye”.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang logis bagi Seorang Souisa bahwa, bagaimana jika perbuatan penghinaan tersebut dilakukan diluar proses kampanye, tetapi maksud dari upaya
penghinaan (kehendak batin pembuat) adalah untuk menjatuhkan kredibilitas calon pesaing dan tidak dapat diterima oleh masyarakat luas karena juga menghantam perasaan hukum
masyarakat?

Apakah pelaku tidak dapat dijerat dan dikenakan pidana lantaran tidak memenuhi unsur “dalam kampanye”? jawabannya, sudah pasti oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BAWASLU menolak apabila terdapat bentuk laporan dugaan kejahatan tersebut sebagaimana yang marak terjadi dalam penyelesaian kasus-kasus serupa.

Lantas, bagaimana dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat meskipun tidak tertulis namun daya ikatnya sama seperti undang-undang?

Nilai-nilai hukum ini juga biasanya akan menjadi rujukan hakim pengadilan pidana untuk menemukan hukum menggunakan metode
penemuan hukum (konstuksi hukum) apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas, karena penegak hukum bukanlah “corong” bagi undang-undang.

Tentunya kelemahan dalam pembentukan substansi hukum, akan sangat berpengaruh pada penegakan hukum yang berkeadilan.

Mesti disadari bahwa, penindakan terhadap si pembawa berita bohong (Dader) dan atau ujaran kebencian berbau SARA harus dilakukan oleh aparat penegak hukum secara cermat dan tepat dalam melakukan penalaran, interpretasi dan konstruksi hukum.

Pasalnya tidak semua perbuatan yang melawan hukum (menyebarkan berita hoax) atau merugikan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana, meskipun semua tindakan menyebarkan informasi berpotensi pidana.

Agar lebih memperjelas maksud dari Souisa maka sebagai contoh seseorang mengunggah vidio orasi politik salah satu pendukung pasangan calon kepala daerah dengan menuliskan kata kampanye rapat akbar. Konten pernyataan-pernyataan dalam vidio orasi tersebut rentan berbau SARA dan melukai perasaan masyarakat umum, padahal faktanya yang bersangkutan dalam melakukan orasi tersebut tidak sedang dalam proses kampanye politik, melainkan dalam dapat  akbar partai pengusung calon tersebut.

Perbuatan semacam ini akan sulit dipidana pelakunya, baik si penyebar berita pada media sosial maupun si pelaku orasi politik. Penulis berasumsi terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan pelaku penyebar berita hoax SARA dalam proses-proses politik sulit dijerat melalui undang-undang pilkada,; 1) adanya intervensi kepentingan politik
baik saat pembentukan undang-undang maupun penegakannya, 2) sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat dan dalam praktik dapat dilaksanakan.

Mungkin negara-negara lain telah ada rumusan yang cukup lengkap tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya didalam praktik.

Hematnya, para pembentuk undang-undang mestinya menyadari bahwa dengan adanya kodifikasi, hukum menjadi sukar berubah, membeku dan statis adanya sehingga diperlukan kecermatan dalam menyusun unsur-unsur perbuatan pidana.

Jika memang hendak diatur dalam ketentuan yang baru, sebaiknya pembentuk undang-undang melakukan hal berikut ;
1) melakukan inventarisasi mengenai berita apasaja yang mengandung unsur kebohongan yang
dapat merugikan kepentingan hukum individu dan kelompok, 2) memperinci perbuatan apa saja yang tergolong istilah “menghina” dalam undang-undang pilkada 3) mempertegas unsur sifat
melawan hukumnya perbuatan baik dalam arti formil maupun arti materil dalam fungsinya yang positif maupun negatif, sehingga apabila pelaku melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong (HOAX SARA) atau ujaran kebencian/penghinaan meskipun tidak dilakukan dalam proses kampanye atau tidak memenuhi salah satu unsur tetapi jika bertentangan dengan nilai-nilai hukum masyarakat maka terhadap pelakunya dapat diancam dan dikenakan pidana dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan rasa keadilan.

Demikian refitalisasi hukum pidana menjadi sangat penting guna mewujudkan system peradilan yang berkeadilan bumi NKRI.

Naskah  : Chreisty Alfin Souisa, S.Pd
Penerbit : N25NEWS.COM/Amy Latuny

About admin

Check Also

Mendapat Restu Suami Tasya Littay Siap Maju Sebagai Caleg DPRD Provinsi Maluku

AMBON,N25NEWS.COM-Mendapat restu dari seseorang untuk ada dalam suatu kontestasi politik sangatlah diperlukan,sebab restu dari seseorang …