Breaking News

UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Menjadi Isu Utama Kunjungan DPD RI Ke Ambon

AMBON,N25NEWS.COM-Kedatangan kami dari Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan UU 24 Tahun 2007 yaitu terkait dengan penabggulangan bencana dan ada beberapa pemikiran-pemikiran yang ternyata di Maluku ini sudah masuk karena Maluku ini juga masyarakatnya dan pemerintahnya sudah mulai beradaptasi dengan masalah kebencanaan.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI,Parlindungan Purba, kepada awak media di Kantor Gubernur Maluku,senin (28/01/2019).

Lebih lanjut Purba mengatakan,”Kami melihat sudah ada peta-peta bencana dan peta metigasi,tinggal saja bagaimana pedoman ini bisa dilaksanakan dan tadi juga kita,juga membahas tentang arly warning sistem (kesiap-siagaan) dan arly warning sistem ini harus melekat pada diri masing-masing,”kata Purba.

Memang pemerintah tidak hanya mengandalkan satu pendidikan informal sebab tidak cukup jadi harus dilatih jadi,di Perguruan Tinggi sudah,maka diharapkan bahwa kurikulum yang telah masuk di SD,SMP dan SMA,memang secara Nasional mungkin ini belum menjadi proritas karena di Maluku hampir 90 persen adalah laut,bahkan yang lebih spektakuler lagi ternyata banyak gunung aktif banyak di laut Maluku.

Baca juga :   Peserta Dari Negeri Banda Nilai Panitia Lomba Perahu Belang Ambon Kurang Siap

“Bukan saja itu kita juga bahas tentang asuransi bencana alam dengan demikian dana-dana itu bisa terkumpul dengan melibatkan Pemda dan tentu pada saat asuransi ini tidak berfungsi ekonomis carai keuntungan saja kepada sosial nah,ini ternyata Menteri keuangan sudah mengeprof ini tapi,hanya khusus untuk bangunan-bangunan Kementrian keuangan berarti sudah ada alokasi di APBN,”jelas Purba.

DPD RI berharap agar supaya ada percepatan yang dimulai memikirkan bagaimana bentuk sehingga apabila terjadi bencana apakah itu banjir,longsor,tsunami dan kebakaran maka rumah-ruamh yang terganggu ekonominya dan interaksi sosialnya maka diharapkan dengan adanya asuransi bencana alam ini bisa mendorong penanganannya lebih koperhenaif.

“Kita bicara tentang budaya penanggulangan bencana dan itu dimuali dari kita,keluarga,pendidikan formal dan non formal serta yang terakhir itu tentang kelembagaan di daerah,ternyata di Insonesia dari 548 Pemda baru terbentuk 426 BPBD tingkat provinsi dan kabupaten yang sudah melaksanakan.Dan kita lihat di Maluku sudah bagus,” tandas Purba.

Penulis : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Far-Far,Permasalahan Pertanahan Di Maluku Cenderung Menimbulkan Konflik Kepentingan

AMBON,N25NEWS.COM-Permasalahan pertanahan dalam masyarakat sering dan cenderung terjadi dimana hal tersebut telah menimbulkan konflik kepentingan …