Home / Kota Ambon / Walikota Ambon Desak Anggota DPR RI Dan DPD Suarakan Kebijakan Terhadap hasil Tes CPNS Di Ambon
Walikota Ambon Richard Louhenapessy (tengah)mengungkapkan keperhatinan dan keberatannya atas hasil tes CPNS 2018 secara online yang di mulai tanggal 5 November kemarin

Walikota Ambon Desak Anggota DPR RI Dan DPD Suarakan Kebijakan Terhadap hasil Tes CPNS Di Ambon

AMBON,N25NEWS.COM – Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengungkapkan keperhatinan dan keberatannya atas hasil tes CPNS 2018 secara online yang di mulai tanggal 5 November kemarin.

Keperhatinan dan keberatannya itu ia ungkapkan setelah melihat hasil tes CPNS tingkat kota Ambon, 2259 peserta yang lulus administrasi yang sudah mengikuti tes sampai kemarin (7/11) berjumlah 1320 peserta yang lulus hanya 20 orang.

Menurut Walikota,ini masalah yang harus di suarakan ke Pemerintah Pusat  baik itu menteri PAN RB,Pimpinan DPR RI  dan Presiden sekalipun.Hal ini di sampaikan Walikota Ambon Richard Louhenapessy dalam konfrensi pers rabu,(7/11/2018) di SMP 6 Ambon.

Katannya,standard Passing Grade adalah standard nasional,padahal secara realita seluruh infrastruktur berbeda,kalau Indonesia bagian barat itu sudah biasa dengan mekanisme komputer,kalau ambon saja 20 yang lulus secara standart lebih baik,bagaimana dengan kabupaten yang lainnya.

“Ini masalah dan harus di hadapi bersama,untuk itu  saya sudah ketemu dengan Wakil Gubernur Maluku dan mendesak agar mengumpulkan seluruh kepala daerah,pimpinan BKD dan ketua-ketua DPRD untuk duduk sama-sama menbicarakan masalah hasil tes CPNS secara online ini dan beliau setuju,nanti hari jumat (9/11) kita akan ketemu bersama,”tandas Walikota Ambon ini.

Selain itu Walikota Ambon juga meminta untuk anggota DPR RI dan DPD asal Maluku  di Senayan untuk bersuara memperjuangan kepentingan masyarakat Maluku dengan mendesak Pemerintah pusat untuk memberlakukan kebijakan untuk hasil tes CPNS di Maluku yang memprihatikan.

“Jangan hanya sibuk dengan kepentingan pribadi mempersiakan diri untuk pencalonan anggota legislatif untuk periode berikutnya,tapi ini momen yang penting yaitu nasib anak,saudara-saudara kita di Maluku,”ungkap Luhenapessy.

Akuinya,Memang kita perlu ukur passing Gradenya secara nasional,sehingga bisa mendapat kwalitas atau mutu PNS,tapi harus ada kebijakan.kalau standart-standart ini terus di perlakukan maka PNS semuanya dari pulau jawa,semuanya dari sumatera dan hal ini yang sangat di kwatirkan.

“Kalau kita mau membicarakan semangat kebhinekaan,maka sudang barang tentu,apa yang di pakaian di pulau Jawa  tidak akan cocok di pakai di Ambon,Aru ataupun di Piru,kita harus memakai pakaian yang sesuai dengan daerah kita,”ungkapnya.

Sehingga katanya,hal ini harus ada kebijakan,kita tidak bisa tempuh cara seperti begini,ini tidak menguntungkan kalau kita bicara persatuan dan kesatuan.

Oleh : Redaksi

 

 

 

About admin

Check Also

Asah Kemampuan, Seluruh Prajurit Korem 151/Binaiya Latihan Menembak TW IV

AMBON,N25NEWS.COM – Seluruh Prajurit Korem 151/Binaiya hari ini mengikuti latihan menembak guna mengasah dan meningkatkan …