Home / Kab.Buru / Warning : Pemkab Berikan Kartu Kuning Untuk Bupati Dan Wakil Bupati Buru

Warning : Pemkab Berikan Kartu Kuning Untuk Bupati Dan Wakil Bupati Buru

BURU,N25NEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang dibawah pimpinan Ramly Umasugi dan Amos Besan yang saat ini keduanya berseteru, dan apalagi adanya pelaporan Wakil Bupati Buru Amustafa terhadap Bupati Buru Ramly Umasugi ke Menteri Dalam Negeri atas apa yang dilakukan Bupati terhadap Wakil Bupati Buru.

Dengan tindakan yang dipertontonkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi dan Amustafa Besan, dinilai sangatlah tidak etnis dan hanya memalukan diri mereka berdua dimata publik masyarakat Buru dan Masyarakat Maluku secara umumnya selaku pimpinan daerah yang diJuluki Bumi Bupolo itu.

Ardi Septian Labalawa Sekretaris Umum PEMKAB (Pergerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual) Dalam Rilisnya yang diterima Media N25NEWS. COM Jumaat ( 27/7/2018) Dikatakannya Kami PEMKAB memberikan kartu kuning sebagai larangan kepada bapak Bupati Buru dan Wakil Bupati Buru dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat pemerintah untuk tidak saling mencurigai maupun berkonflik secara struktur pemerintahan karna di pundak bapak Bupati Buru Ramli Umasugi dan Wakil Bupati Buru Amustafa Besan memikul tanggungjawab besar kepada rakyat.

“Umasugi dan Besan harus lebih proaktif terhadap pemerintahan yang dipimpin mereka berdua,bukan membuat perseteruan yang menjadi tontonan masyarakat buru dan masyarakat maluku secara umum” Ungkapnya.

Lanjutnya , dengan perseturuan Umasugi dan Besan yang saat ini terjadi, Labalawa meminta Umasugi dan Besan jangan dibawahkan dalam pemerintahan dan jangan jadikan para SKPD dilingkup Pemkab Buru menjadi korban lantaran perseturuan dua penguasa dibumi Bupolo ini yang sama sama kita cintai” Pinta Labalawa

Labalawa, juga meminta kepada tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Kabupaten Buru agar tidak terprovokasi dari isu isu yang di kembangkan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara kita bersama karna Bupolo baik baik saja dan mari kita kampanyekan di sosial media, Facebook, Whatsap, twitter dll negeri Bupolo tentram dan Bupolo maju bersama rakyat.

“Berdamai itu indah ” Hidup bersaudara lebih baik sesuai dengan konsep kemalukuaan ‘Pela Gandong’) ” Tuturnya

Bupati Buru dan Wakil Bupati Buru telah melanggar kode Etik dalam penyelenggara tugas dan wewenangnya sebagai pejabat pemerintah dan pejabat publik, seharusnya Bupati dan Wakil Bupati memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat, bukan sebaliknya saling permusuhan satu sama lain, sebab akibat dari semua ini akan berimbas terhadap lambatnya kebijakan kebijakan terkait dengan pembangunan dikabupaten Buru.

Baca juga :   Pemberdayaan Kampung KB Di Kab Buru Di butuhkan Campur Tangan Lintas Sektor

Jelas Labalawa, Dikutip dari kronologis permasalahan yang terjadi antara kedua pimpinan yaitu Laporan tim kuasa Hukum Wakil Bupati Buru Terhadap Bupati Buru ke mendagri pada senin 23 Juli 2018 diantaranya Bupati Buru Ramli Umasugi tidak memberikan ruang kepada Wakil Bupati Amustafa Besan ,dalam memberikan saran untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan daerah maupun dalam membina dan mengelola pemerintahan dan juga bupati buru melarang atau mengajak kalangan birokrasi untuk tidak melibatkan wakil Bupati Buru dalam tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan

Sementara Tanggapan dari pada bapak Bupati Buru Ramli Umasugi kepada wakil Bupati Buru Amustafa Besan bahwa itu suatu langka yang keliru dan kekanak kanakan karna dalam sebuah lirik lagu Siapa yang memulai dia yang menangisi, apalagi seluruh SKPD tidak mau mengikuti wakil bupati buru karna seluruh SKPD sudah membenci terhadap Wakil Bupati Buru dan rekaman rekaman dari Wakil Bupati Buru beredar bahwa tidak lama lagi Bupati Buru tidak akan memimpin kata Bupati Buru Ramli Umasugi”.Jelasnya

Labalawa pun menambahkan, Sebenarnya tugas, wewenang dan kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah di atur dalam UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah pasal 62 ayat 1, huruf (a.) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.Huruf (b.) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sementara kewajiban dari pada kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam pasal 67 meliputi :

(a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

(d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

  1. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Oleh : Suneth Loehoe

About admin

Check Also

IKA 09 Namlea Beri Bantuan Dan Lakukan Baksos Di Dusun Mualaf

NAMLEA, N25NEWS.COM – Ikatan Keluarga Alumni 09 Namlea memberikan bantuan dan melakukan bakti sosial di …