Sampai saat ini Para Pekerja Perumahan Kampung Nelayan Desa Latdalam KKT,Upahanya Belum Di bayar

SAUMLAKI,N25NEWS.COM – Baru-baru ini, TIM Investigasi LAI dan Wartawan N25NEWS.COM , mendatangi Kampung Nelayan Desa Latdalam, untuk mengecek langsung terkait dengan pembangunan 50 unit rumah di kampung Nelayan tersebut.

Setelah selesai melakukan Investigasi, untuk 50 unit rumah tersebut mulai dengan pembangunan fisiknya, ada dugaan bahwa tidak sesuai dengan  hasil sebagaimana dalam dokumen kontrak.

Kemudian TIM juga berusaha untuk bertemu dengan para pekerja, sambil dialog, serta wawancara dengan sumber.Dalam wawancara, TIM LAI dan Wartawan N25NEWS.COM, ada beberapa hal yang di temukan.

Sumber mengatakan yang sangat di sesali, kami sudah melaksanakan pekerjaan ini sampai selesai, namun belum di bayar upah kami, dengan nada marah dan kesal sumber mengancam akan melaporkan, bahkan sampai pada ancaman kekerasan.

Dengan Nada marah berlapis kecewa,TIM Investigasi LAI serta Wartawan N25NEWS.COM, berusaha untuk menenangkan sumber dan berupaya untuk bisa  mendapatkan hak-hak kerja mereka.

“Mimpi untuk menduduki perumahan di Kampung Nelayan Latdalam,harus bersabar itu menurut sumber.Mengapa ? mereka harus membayar upah kami dulu, kalau tidak, rumah-rumah ini akan kami segel dan kami tempati,”ungkap sumber itu.

Terkait persoalan di maksud, TIM Investigasi dan Wartawan pun pulang ke Saumlaki dan melaporkan kepada Ketua DPC LAI Kabupaten Kepulauan Tanimbar,guna di caru solusi untuk hak-hak para pekerja masalah Upah.

Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negaea KKT, Oleh Ketua DPC nya, Jems Masela, mengambil langkah untuk menghubungi pihak perusahan dan PPK, Satker, PUPR Propinsi Maluku, alhasil bisa di hubungi.

Dalam komunikasi via telp dan WA, PPK dan Satkernya di tahun 2017, Inisial A dan R, Tidak dapat di hubungi, yang bisa di hubungi adalah Wakil Pimpinan Perusahan, Pak Ahmad, (PT. Putra-Putri Abadi).

Baca juga :   UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

Dalam komunikasi,kata Masela,Wakil perusahan  mengiakan, memang benar upah para pekerja belum di bayar, lantaran belum di cairkan dananya, jadi memang Wakil Perusahan serba salah dan bertanggung jawab terkait upah kerja mereka.

“Untuk itu saya berulangkali menghubungi PPK, Satker, untuk berusaha mencairkan anggaran tersebut, namun sampai detik ini belum,”ujar Masela.

Selain itu tambah Masela,menurut Wakil Perusahan, ada permasalahan internal dalam perusahan namun sudah di kordinasikan dan sudah ada kesepakatan bersama antara perusahan dan PPK, Satker PUPR Propinsi, namun sampai detik ini pun masih terluntah-luntah dengan anggaran tersebut.

“Untuk Satkernya Arther, sudah di hubungi berkali-kali,masuk namun tidak di respon via telepon, bahkan WA, entah apa, kami dari LAI belum bisa pastikan mengapa tidak gubris panggilan kami, Untuk PPK nya sudah kami dapat hubungi,”tambah Ketua Lembaga Aliansi Indonesia KKT Jems Masela.

Menyikapi Persoalan tersebut, Ia akan melaporkan kepada Gubernur Maluku,bahkan ke Kementerian PUPR agar persoalan ini secepatnya bisa di selesaikan.

“Ini terkait upah pekerja yang masih belum di bayar ratusan juta,”ucap Masela kesal.

Untuk di ketahui Proyek tersebut sesuai kontrak yang di kemukakan oleh narasumber  yang juga sebagai pengawas pada pekerjaan tersebut,menurutnya pekerjaannya di mulai sejak bulan Maret s/d Oktober 2017.

Sampai saat ini mereka masih  terus menanti kabar kejelasan nasib mereka untuk menerima hak upah, meski sudah beberapa kali sempat menghubungi pihak kontraktor, namun kendalanya PPK, Satker, belum bisa mencairkannya.

“Jangan anggap kami bodoh, seolah-olah kami orang kecil, jangan seperti itu.Kami tetap menuntut hak kami, tolong dengar suara kami,”kata Masela meniru para pekerja yang belum mendapat upah.

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …