BPN Namlea Akui Pentingnya Pelepasan Hak  Ulayat  Adat Petuanan

NAMLEA,N25NEWS.com- Kepala badan pertanahan nasional (BPN) Namlea gelar pertemuan dengan Lembaga Persekutuan Adat Lilialy (LEPAL), Kabupaten Buru Kamis (24/10/2019). Giat tersebut guna membahas persoalan hak ulayat adat petuanan Raja Lilialy.

Pertemuan yang berlangsung dalam ruangan Kepala BPN itu dihadiri, empat soa marga besar persekutuan adat petuanan Raja Lilialy yaitu: Bessy, Hatlesi, Tinggapy dan Turaha. Yang mengatas namakan Lembaga Persekutuan Adat Lilialy.

Kehadiran mereka di sambut baik oleh kepala Badan Pertanahan Namlea Nurdin Karepsina. Selain itu Karepsina mengakui atas kelelaiannya kemarin tidak menghadiri kegiatan persekutuan adat petuanan lilialy yang dilaksanakan di aula kampus universitas Iqra buru beberapa waku lalu terkait sosialiasi putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia bernomor R. 1002/PK/PDT/2018. Terkait sengketa Raja petuanan lilialy.

“Saya meminta maaf kepada bapak bapak soa dan saniri adat lilialy atas ketidak hadiran saya sekali lagi saya minta maaf dan kalau memang ada tindakan dari kami BPN telah melanggar hak hak ulayat adat dimana pembuatan sertifikat lahan masyarakat tanpa melalui surat pelepasan tanah dari persekutuan hukum adat petuanan lilialy,” ucapnya.

Dia juga menuturkan, kalau pihaknya akan terus bersama-sama dengan pemerintah hukum adat ulayat setempat karna sudah jelas undang-undang no 5 tahun 1960 itu masih berlaku sampai saat ini dimana uu tersebut di perlakukan untuk melindungi hak hak ulayat adat.

Menurut Sekertaris Lembaga Persekutuan Adat Lilialy, Budiman Lekan/Turaha, dalam pertemuan itu menegaskan, kepada pihak badan pertanahan harus mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Dimana telah jelas hak ulayat masyarakat adat itu dijaga dan rawat bukan asal main serobot aja negeri disini bertuan pak didalamnya masyarakat hukum adat.

“kami lembaga adat persekutuan petuanan raja lilialy sangat menghargai apa yang dilakukan oleh pihak badan pertanahan namlea dalam melakukan pembuatan sertifikat kepada masyarakat di wilayah persekutan petuanan lilialy namun sejauh ini tidak ada koordinasi dengan orang adat terkait pelepasan satatus tanah hak ulayat adat petuanan lilialy,” Tandasnya.

Padahal kepala bpn sendiri sudah menjelaskan bahwa uu no 5 tahun 1960 telah menjamin tentang hak ulayat adat tetap dijaga, Namun apa yang disampaikan kepala badan pertanahan tidak dibaringi dengan ucapannya alias tidak mengacu pada aturan tersebut, faktanya sertifikat yang dibuat bpn selalu saja bermasalah di kabupaten buru. Olehnya itu saya kira persoalan sengketa lahan yang terjadi di kabupaten buru diduga karna mainan bpn itu sendiri,” ujar nya saat pertemuan itu berlangsung.

Lebih dalam media ini menjelaskan aktivitas Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Namlea dalam melakukan penerbitan sertifikat kepada sejumlah masyarakat di Kabupaten Buru tidak pernah melibatkan Masyarakat Hukum adat Persekutuan Petuanan Raja Lilialy. Dan sertifikat yang telah dibuat ATR/BPN namlea di atas tanah ulayat adat petuanan lilialy tanpa mengantongi surat pelepasan tanah dari orang adat.

Sehingga setatus tanah di kabupaten buru terus bermasalah dengan hak hak ulayat belum lagi masyarakat yang mengantongi sertifikat dari ATR/BPN namlea tanpa melakukan pelepasan tanah adat dari petuanan Lilialy rata rata bersengketa antara masyarakat dengan masyarakat.

Hal ini sudah tentu mendapat perhatian khusus dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku agar mengambil langkah serius untuk menjegat terjadinya konflik di tengah tengah masyarakat kabupaten buru.

Reporter : Kiswan

Editor : Redaksi

Check Also

Kajari Namlea Terus Melakukan Revolusi Mental Keagamaan Anak Anak Panti Asuhan Huke Ina

NAMLEA,N25NEWS.com –  Menjelang Bulan Suci Ramadhan Majelis Taklim Fatimah mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Huke …