Camat Kairatu Barat Dilaporkan Ke Kejaksaan Negeri SBB,Oleh Gerakan Peduli Negeri Nuruwe

NURUWE,N25NEWS.com-Surat Camat Kaitaru Barat,Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,berbuah polimik.Pasalnya,didasari berbagai pertimbangan antara lain ada beberapa orang Perangkat Desa Nuruwe yang lama yaitu Yulianus Tukane Mantan Kasi Keuangan dan Petrus Tukane Kasi Kesejahteraan merangkap jabatan.

“Hal ini kan sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,”ungkap Kordinator GPNN Simon Matital kepada N25NEWS.com,via tlpn salularnya,Minggu (25/7/2021).

Menurut Simon rekomendasi yang dikeluarkan tersebut adalah cacat hukum dan cacat admintrasi kerena bertentangan dengan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dalam Permendagri RI nomor 67 tahun 2017.

Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke DPRD Kabupaten SBB sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat Kairatu Barat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis.

“Namun ketika masyarakat menyampaikan loporan ke DPRD,akan tetapi cara DPRD merespon laporan tersebut jauh dari substansinya.Dengan demikian,saya pikir permasalahan ini akan di giring ke politik,”ujar Simon.

Lebih lanjut,Simon mengatakan dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Oleh karena itu,dirinya tegaskan bahwa melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi dan disembuhkan,sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat).

Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh.
Kepala desa tentu berhak memilih ‘mitra’nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik.

Baca juga :   PD AMPG Siap Amankan Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Maluku Di SBB

Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Justru di sinilah ujian pertama pada pejabat kepala Desa Nuruwe,dalam menunjukkan profesionalismenya,menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Adapun, berdasarkan rapat dengar pendapat DPR Komisi 1 Kabupaten Seram Bagian Barat tangal 15 Juli 2021 DPR bertindak sebagai mediator untuk memediasi Pejabat Kepala Desa Nuruwe Camat Kairatu Barat dan Dinas Pemdes SBB untuk membicarakan permasalahan tersebut.

“Namun belum ada titik temu terkait dengan Surat Pernyataan Pejabat Kepala Desa Nuruwe Nomor : 140/Pj-KDN-SP/001/VI/2021 yang menurut hemat kami telah sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,” jelas Simon.

Namun alasan untuk terbitnya Pembatalan rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nuruwe Nomor : 412.2/75 tertanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Camat Kairatu Barat K. Resok S.Sos adalah tidak tepat sasaran dan tidak mempunyai alasan hukum dan dasar hukum yang jelas sehingga dengan surat pembatalan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Nuruwe tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemerintahan.

“Olehnya, kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri SBB Cq Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten SBB serta Camat Kairatu Barat untuk mempertanggung jawabkan proses terbitnya pembatalan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Nuruwe,”tegas Simon.

Simon juga tegaskan apabilan mereka dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah maka GPNN meminta agar mereka ditetapkan statusnya sebagai tersangka terkait dengan dugaan pidana persekongkolan jahat pembatalan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Nuruwe.

“Saya berharap permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti,sebab jika tidak,saya kuatirkan akan timbul masalah di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat yang jadi korbannya, “tandas Simon.

Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

Check Also

Roadshow Politik Kesejahteraan Gus Ami Janji Perjuangkan UU Kepulauan

AMBON,N25NEWS.com – Lewat Roadshow Politik Kesejahteraan yang dilaksanakan secara virtual oleh DPW Partai Keadilan Bangsa …