Dampak PSBB Transisi Keempat Terhadap Ekonomi Dan Pendidikan Kota Ambon

AMBON,N25NEWS.com-Kinerja dari pada Tim Gugus Tugas (Gustu) COVID-19 Kota Ambon dan Tim Pansus DPRD Kota Ambon,patut dipertanyakan pasalnya semakin hari tidak ada progress dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus mematikan ini.

Hal ini membuat HMI bahkan publik membuat mosi tidak percaya terhadap kinerja Tim Gustu COVID-19 Pemkot Ambon dan Tim Pansus DPRD Kota Ambon,”kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Ambon Burhanudin Rumbouw kepada awak media di Ambon,kamis (10/9).

Lebih lanjut Rumbouw menilai,PSBB Transisi yang di tetapkan oleh Pemkot Ambon dan DPRD kota,hanya merupakan ajang menghabiskan anggaran dan sangat berdampak negatif terhadap ruang gerak sosial masyarakat dan mamatikan sistem perekonomian, pendidikan di Kota Ambon.

Faktanya pada tanggal 14 Juni 2020 di Kota Ambon jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 291 orang, pada tanggal 22 Juni PSBB tahap I Kota Ambon jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 437 orang, menjelang 8 hari PSBB tahap pertama, pada tanggal 30 Juni jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 515 orang, pada tanggal 3 Juli 2020 Kota Ambon jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 78 orang.

Peryataan Walikota Ambon 28 Juni 2020 berdasarkan rilis BNPB Kota Ambon berada pada zona merah 1,52 sedangkan standar kembali ke zona orange 1,5 maka Kota Ambon kelebihan 0,02. Pada tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan rilis BNPB ada 17 kabupaten/kota,masuk dalam zona orange termasuk Kota Ambon.

Sedangkan yang tidak logisnya pada tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan rincian Tim Gustu COVID-19,ada 399 pasian terkonfirmasi positif yang masi dalam perawatan, tersebar di Kota Ambon 292 orang, Kabupaten Maluku Tangah 58 orang, Kabupaten SBT 27 orang, Kabupaten SBB 2 orang, Kabupaten Buru 8 orang, Kabupaten MBD 1 orang, Kota Tual 7 orang dan Kabupaten Maluku Tenggara 4 orang.

Setelah masuk PSBB transisi tahap pertama dan Pemkot Ambon menetapkan PSBB Transisi ke IV Berdasarkan update COVID-19,pada tanggal 9 September 2020 di Maluku 2.227 kasus terkonfirmasi positif corona terdiri dari 816 pasien yang sementara di rawat, 1,375 pasien yang sembuh dan pasein terkonfirmasi positif yang masih dalam parawatan tersebar di Kota Ambon 722 orang.

Rumbouw menegaskan berdasarkan data yang ada bahwasannya PSBB yang di terapkan oleh Pemkot Ambon tidak berhasil memutuskan mata rantai penyebaran virus corona,maka Tim Gugus COVID-19 Kota Ambon dan Tim Pansus DPRD gagal dan tidak serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menengani virus corona di Kota Ambon.

“Kami dari HMI Cabang Ambon,melihat bahwa hal inilah yang kemudian menimbulkan polimik ditengah-tengah masyarakat Kota Ambon dan rasa ketidakpercayaan publik terhadap Tim Gustu COVID-19 dan Tim Pansus DPRD Kota Ambon,”ujar Rumbouw.

Dikatakannya lagi,pada saat rapat paripurna Tim Gustu COVD-19 Kota Ambon,Ketua Tim Pansus COVID-19 Kota Ambon,Johny Wattimena mengatakan anggaran telah dihabiskan untuk penangana COVID-19 di Kota Ambon 20,4 milyar.Dimana,dalam pembagiannya 10,4 M untuk kesehatan,8,4 M bagi bantuan sosial dan 20,8 M untuk perlengkapan lainnya,dari anggaran yang ditargetkan 49,6 M.

Akan tetapi,realita yang terjadi dilapangan,pembagian bantuan sosial (Bansos) ditengah-tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar tahan pertama dan dua,banyak masyarakat di Kota Ambon yang mengeluh karena tidak mendapatkan Bansos.

Selain itu,kebijakan Pemkot Ambon terkait dengan proses belajar para siswa dan mahasiswa dari rumah secara online dan dijanjikan,mendapatkan subsidi kuota internet untuk siswa 8 GB dan untuk mahasiswa juga 8 GB perbulan.Namun faktanya,banyak yang mengeluh karena tidak mendapatkan pembagian paket data tersebut.

“Harus di ketahui,salah satu indikator kemajuan suatu daerah terletak pada sistem pendidikannya, namun dengan kebijkan PSBB di Kota Ambon yang tidak efektif ini,sangat mematikan proses pendidikan dan merugikan generasi muda di kota ini,”tegasnya.

Dijelaskannya lagi,sangatlah aneh dan lucu,ketika pada tanggal 22 Maret 2020,dimana pertama kali kasus positif corona di Kota Ambon dan Pemprov Maluku lalu menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB).Kondisi menimbulkan pertanyaan penggunaan anggaran sangat miris,dimana dalam jangka waktu dua bulan saja 20,4 M habis terpakai,sedangkan kasus positif COVID-19 terus meningkat di Kota Ambon.

“Jadi saya melihat PSBB Transisi tahap IV tidak maksimal,maka harus dihentikan,karena banyak aktivitas masyarakat,di pasar,rumah makan,café,angkot roda 3,roda 4 tidak lagi mematuhi protokol kesehatan.Selain itu,banyak juga masyarakat yang tidak memakai masker dan menjaga jarak.Hasil pantauan kami juga café dan rumah makan beraktivitas pagi sampai malam tidak dipantau,”jelasnya.

Adapun,salah satu alasan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan,karena saat beraktivitas di pasar dan lainnya,namun tidak terkonfirmasi positif COVID-19.Kondisi ini,sangat berbanding lurus dengan fakta yang ada,dimana akhir-akhir ini,kasus terkonfirmasi positif corona membludak dilingkaran ASN Pemkot Ambon maupun Pemprov Maluku sangat meningkat.

Meningkatnya kasus positif pada klaster perkantoran menimbulkan pertanyaan masyarakat Kota Ambon,padahal diketahui,para ASN Pemkot dan Pemprov saat melaksanakan aktivitasnya sangat mematuhi protokol kesehatan,”Bagi saya hal ini patut menjadi tanda tanya besar mengapa kasus COVID-19 meningkat di kalangan ASN,ada apa dibalik sistem ini,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …