DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Gelar Paripurna Perubahan Ranperda

MALRA,N25NEWS.com-Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra),kembali digelar guna melakukan Revisi Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 04 Tahun 2019,tentang tujuh Fraksi DPRD Malra  untuk disetujui Ranperda tersebut tentang susunan dan perangkat daerah.

Sidang Paripurna tersebut dimulai sekitar pukul 9.30 WIT dan sidang  dipimpin oleh Wakil Ketua I Albert Efruan,SAP,serta peserta sidang diikuti oleh 25 anggota DPRD,Bupati,Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah SKPD Kabupaten Maluku Tenggara.

“Dasar hukum usulan Ranperda di luar ProRanperda ini telah di atur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 38 ayat (2) huruf C yaitu dalam waktu tertentu DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah,”kata Efruan.

Dijelaskannya,pasal 40 juga telah menyatakan tentang ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi,sebagaimana dimaksud pada pasal 38 berlaku secara mutatis,mutandis terhadap perencanaan penyusunan Perda untuk kabupaten/kota.

Lebih lanjut Efruan juga menandaskan,terkait dengan Pemendagri No 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Pasal 16 ayat (5) huruf C dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda, dengan tentu alasan mengatasi keadaan tertentu.

Selain itu,dalam pasal 17,ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda sebagaimana di maksud, pada pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan propemperda kabupaten/ kota.

Setelah berdebat dalam sidang paripurna, maka telah dibacakan ketentuan tersebut sehinga disepakati oleh 7 fraksi antara lain ,Gerinda, PAN, Nasdem, Perindo, Gotong Royong,Demokrat dan PKB

Adapun,dalam persidangan tersebut sempat di bacakan surat dari Gubernur Maluku oleh salah satu anggota DPRD  Kabupaten Malra, T.Ulukyanan bahwa pasal 4 itu telah di tegaskan Gubernur Maluku

“Untuk itu, bila  ternyata pembentukan perangkat daerah tidak sesuai dengan prodak undang-undang yang di sampaikan,maka rekomendasi persetujuan gubernur Maluku ini akan di batalkan dengan segala kebijakan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, atas pembentukan yang dimaksud  tidak sah secara hukum,”tandas Efruan.

Editor         : Aris Wuarbanaran

 

Check Also

Ketua DPD SKP Malra: Pemerintah, TNI-Polri Semakin Kompak Menanggulangi Wabah Covid-19

MALRA,N25NEWS.com – Ketua DPD Satria Kita Pancasila Maluku Tenggara yang juga Wakil Bupati Malra Petrus …