DPRD Kota Ambon Menindaklanjuti Hasil Rapat Bersama Dinas Sosial

AMBON,N25NEWS.com-Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digadang-gadang meminimalisir beban hidup dikhususkan bagi masyarakat miskin desa dan negeri di Kota Ambon yang terdampak langsung virus corona atau Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon yang berasal dari Fraksi PKS,Ashar Bin  Taher,kepada N25NEWS.com,saat ditemui di Kantor DPRD Kota Ambon,selasa (5/6/2020).

“Terkait dengan masih fungsi pengawasan dan menindaklanjuti hasil rapat kita bersama Dinas Sosial dan DP3MD beberapa waktu yang lalu dan informasi yang kita dapatkan bahwa, pada tanggal 1 mei 2020, khusus untuk desa dan negeri akan dilakukan distribusi bantuan sosial,berupa BLT.Namun, Faktanya sampai dengan hari ini,belum semua desa dan negeri tersebut terdistribusi,”ungkap Bin Taher.

Lebih lanjut Bin Taher menandaskan,karena BLT belum sepenuhnya terdistribusi maka pihaknya akan melakukan rapat efaluasi  internal, agar dalam waktu dekat dan rencananya hari kamis,DPRD akan kembali mengundang  kembali Dinas Sosial dan DP3MD serta seluruh Camat yang ada dikota Ambon untuk melakukan rapat kordinasi.

“Karena kami melihat bahwa, adanya ketidaksingkronan antara Pemerintah Kota melalui Dinas terkait dengan Pemerintah Desa dan Negeri, yang terkait dengan kriteria masyarakat, calon penerima atau calon masyarakat miskin baru,”katanya.

Selain itu,dia melanjutkan,karena hasil rapat DPRD Kota Ambon bersama Dinas beberapa waktu lalu tersebut, mengisyaratkan bahwa kategori miskin baru itu berdasarkan empat kriteria yakni, ojek, tukang becak, supir dan buruh.

Akan tetapi faktanya, didesa dan Negeri belum semua berani untuk melakukan atau mendata  sesuai dengan empat karakter tersebut, akan tetapi masih pada keputusan Menteri yaitu pendekatan 14 karakter orang miskin tersebut.

“Kalau kita mengunakan pendekatan -pendekatan 14 karakter tersebut maka nyaris di Kota Ambon ini sudah tidak ada lagi orang yang miskin.Maka ini yang perlu kita singkronkan agar dalam rapat besok ini, kita dapat mengundang semua Kecamatan untuk disampaikan agar melalui Camat, dapat dilakukan sosialisasi ke setiap Desa dan Negeri untuk tetap melakukan pendataan sesuai dengan kriteria,”jelasnya.

Baca juga :   Gubernur Maluku Hadiri Rapat FTSLBU, Lokus Jadi Sorotan

Selain itu,DPRD Kota Ambon juga juga mendata dan mendapatkan data dari Dinas Sosial dan DP3MD terkait dengan jumlah orang miskin baru yang ada di kota Ambon.Karena sampai saat ini pihaknya belum ada data yang jelas, karena ini juga ada hubunganya dengan konsekwensi anggaran.

“Kita ingin mengukur apakah ketersediaan anggaran melalui Dana Desa tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan orang miskin atau tidak, karena jangan sampai ketersediaan DD yang berdasarkan Pemerintah Menteri kategorinya ada spesifikasinya berapa persen untuk berapa penerima DD tersebut, tambahnya,”ujarnya.

Adapun,hal ini juga ada kaitanya dengan rencana pengusulan PSBB Kota Ambon ke Pusat, karena dikhwatirkan agar jangan sampai kesiapan data ini tidak baik dilapangan dan kemudian pengusulan pemberlakuan PSBB itu disetujui maka akan berdampak lain terhadap Kota Ambon ini.Bahkan bisa saja berdampak sosial,yakni terjadinya gejolak lainya.

Karena ini persoalanya,yang  dibicaran ini adalah persoalan perut dan belum lagi disaat ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa.Oleh karena itu mesti dilakukan secara arif dan bijaksana.

“Kemudian tidak ada mata pencaharian yang dapat mereka hasilkan, maka dengan adanya sumber bantuan dari Pemerintah maka menjadi salah satu sumber yang diharapkan oleh masyarakat, makanya kita merasa penting dan serius untuk melakukan pengawasan secara continue, secara monoton dan intens agar dapat memastikan seluruh hak-hak masyarakat dapat terselesaikan,”tandas Azhar Bin Taher

Reporter              : Mohammat Nurlette

Editor                   : Aris Wuarbanaran

 

Check Also

Tuhehay,DPRD Belum Setuju Di Gelarnya Pilkades Di SBB

AMBON,N25NEWS.com-Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),Melkisedek Tuhehay mengatakan,secara politik Peraturan Daerah (Perda) dan menolak …