DPRD Nilai Penangkapan Risman Solissa Salah Prosedur

AMBON,N25NEWS.com – Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena menilai penangkapan, Risman SolissaMahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menyalahi prosedur hukum.

Mantan Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ambon, ditangkap anggota buru sergap (Buser) Polresta Ambon,karena kasus ITE. Namun sebelumnya, Risman Solissa juga terlibat dalam aksi demonstrasi berjilid menolak PPKM berbasis Mikro yang diperketat dan pernah diamankan bersama 29 pendemo lainnya Polsek Sirimau kota Ambon.

Alimudin kepada N25NEWS.com, Jumat(30/7) mengatakan, penyasalan terhadap kronologis penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Risman.

“Jadi dalam kasus penangkapan dan penetapan tersangka saudara Risman Solissa, itu emang penetapannya fermatur penetapannya sebagai tersangka, namun penangkapanya kita memandang sebagai tindakan premansisme aparat penegak hukum,”jelasnya.

Karena menurutnya, dalam kasus Risman kalau ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan UU ITE, dewan menganggap sebagai premature namun prosedur hukumnya tidak jalan sesuai perundang-undangan.

“Dia ditanggap lalu dibawa ke Polresta dan pada saat itu juga baru dikeluarkan Surat Perintah Penahanan (SPP), anehnya dalam saat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga kita anggap sebagai suatu langkah kepolisian yang menyalahi prosedur dan dianggap fermator. Apabila ini pelanggaran UU ITE maka masih ada prosedur hukumnya, sehingga perlu ada saksi ahli yang harus dimintai penjelasannya, tapi itu dilakukan pihak kepolisian,”bebernya.

Tapi dalam proses penangkapan Risman, pihak kepolisian mengabaikan semua prosedur yang diatur dalam UU dan penangkapan juga dianggap premanisme lantaran yang ditangkap bukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa.

Seharusnya lanjut Alimudin, pemberlakuan penangkapan Risman harus sama dengan kasus-kasus pelanggaran ITE lainnya, tapi yang terjadi seperti cara premanisme.

“Jadi kita melihat ada sesuatu yang salah dan aneh dari proses penangkapan Risman, karena itu kita juga berharap teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendapingi Risman agar tidak berjuang sendiri sehingga kita minta agar keluhannya bisa disampaikan ke Komisi I DPRD untuk sama-sama menyikapi persoalan yang dihadapi Risman,”pintanya.

Hal ini dimaksud agar DPRD ingin agar warga Negara dapat diberlakukan sama dimata hukum, sehingga tidak ada lagi cara-cara premanisme dalam penanganan suatu persoalan harus sesuai dengan apa yang dilakukan.

“Yang terjadi pada Risman ini jelas-jelas sangat menyalahi prosedur sehingga bertentangan dengan hukum, ini kita anggap sudah ada tendensi lain dibalik penangkapan Risman, sehingga tidak ada lagi prio proses penegakan hukum tapi sudah ada tendensi lain dibalik itu,”ucapnya.(**)

Check Also

Komisi I Akui Pembelian Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Pelanggaran Fatal Kurang Lebih Rp 400 Juta Dikembalikan

AMBON,N25NEWS.com – Kendati sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pengadaan dua unit mobil …