Gelar FGD,GAMKI Maluku Jaring Aspirasi RUU Omnibus Law, Hadirkan HL Wakil Maluku Di DPR RI

AMBON,N25NEWS.com – Menanggapi keresaan masyarakat akan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku menggelar Omnibus Law Cipta Kerja dengan menghadirkan narasumber utama anggota Komisi VI DPR-RI Dapil Maluku yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Hendrik Lewerissa di lantai III Gedung Klasis Pulau Ambon kamis 12 Maret 2020.

Kepada awak media Ketua DPD GAMKI Maluku Leunard Heppy Lelapary menegaskan GAMKI Maluku memandang RUU  Omnibus Law merupakan isu nasional yang mau tidak mau akan merambat dan berpengaruh terhadap dinamika kemasyarakatan di daerah Maluku.

Menanggapi keresaan masyarakat akan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)…

Dikirim oleh n25news.COM pada Kamis, 12 Maret 2020

“Untuk mensiasati kondisi tersebut,maka GAMKI menggagas  Focus Group Discussion (FGD) yang di hadiri berbagai kalangan yaitu akademisi kampus Unpatti mau UKIM,KSPI ,GMKI Cabang Ambon dan OKP lainnya,”tuturnya.

Katanya lagi,Focus Group Discussion ini juga dalam rangka menjaring isu-isu Nasional maupun isu kedaerahan jelang rapat kerja DPD GMKI Maluku nanti.

“Saya kira kami punya pesan untuk semua stekholder yang berhubungan dengan di terapkannya UU Omnibus Law untuk  merespon hal tersebut,”tambahnya.

Bagi dirinya dan teman-teman GAMKI, dalam peta nasional paling tidak daerah Maluku,khusus DPD GAMKI sebagai pilar pemuda berkontribusi turut menyuarahkan aspirasi masyarakat Maluku yang akan di perjuangkan di DPR RI di Jakarta.

Sementara itu untuk anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Hendrik Lewerissa yang hadir sebagai narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas RUU Ombibus Law dan Cipta Kerja  menegaskan,kenapa RUU tersebut  begitu penting karena materi muatan dalam undang-undang tersebut menimbulkan kontraversi di masyarakat terutama dari kalangan serikat pekerja atau buruh,mereka mengsinyalir RUU tersebut tidak pro buruh.

“Oleh karena itu dari pada terjadi kesalapahaman di masyarakat lebih baik kita mendikusikannya sehingga dalam kunjungan reses sebagai anggota DPR RI Komisi VI dan juga anggota Baleg yang membahas RUU Cipta Karya bersama pemerintah,merespon FGD ini yang di gagas oleh GAMKI Maluku,”jelasnya.

Dari hasil diskusi FGD,dirinya telah mengidenfikasi 8 catatan di antaranya terkait upah buruh, alhidayah atau outsorching, jam kerja, sanksi pidana dan yang lainnya.

“Dari 8 catatan kritis tersebut akan di buat dalam satu rumusan oleh GAMKI Maluku dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan DPP untuk nantinya akan bertemu dengan Baleg DPR RI untuk menyerahkan aspirasi masyarak Maluku terkait RUU  Omnibus Law,”jelas Lewerissa.

Untuk itu Lewerissa mengaprsiasi langkah yang di ambil GAMKI Maluku dengan menggelar FGD untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait RUU Omnibus Law dan Cipta Kerja tersebut

“Untuk itu paling tidak sebagai wakil Maluku di DPR RI yang kebetulan ada di Baleg,saya supaya menyerap aspirasi  yang timbul dan berkembang di masyarakat,”tutup Lewerissa.

Check Also

299 Tamtama Remaja Resmi Dilantik Di Rindam Pattimura

AMBON,N25NEWS.com-Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen TNI Bambang Ismawan, S.E, M.M., yang diwakilkan oleh Kasdam XVI/ Pattimura, …