GMKI Cabang Ambon Menolak Kartu Vaksin Sebagai Syarat Utama Pengurusan Administrasi Di Pemkot

AMBON,N25NEWS.com-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon secara tegas tidak setujuh dengan kebijakan pemerintah terkait penggunaan kartu vaksin,sebagai salah satu syarat utama pengurusan administrasi di Kota Ambon.

Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah rekomendasi penolakan terkait PPKM dan diserahkan pada Pemkot Ambon saat acara Talkshow yang berlangsung di gedung PGSD Universitas Pattimura Ambon,Jumat (6/8/2021).

Kepada N25NEWS.com,Ketua GMKI Cabang Ambon,Josias Tiven mengatakan,Pastinya rekomendasi yang berikan kepada Pemkot Ambon tentu GMKI akan mengawal kawal.Selain itu,rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi,sebab GMKI merasa itu sangat penting.

“Karena menurut kami terkait dengan beberapa kebijakan dalam Instruksi Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2021 Tentang PPKM berbasis mikro yang mengatur soal kewajiban menunjukan kartu Vaksin, hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif Rapid test,bagi kami terkesan terlalu berlebihan, “ujar Tiven.

Sehingga menurut Tiven kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk mempunyai kartu vaksin dalam melaksanakn akstivitas yang esensial adalah sesuatu yang berpotensi dapat menimbulkan masalah baru, karena tanpa disadari keharusan untuk memiliki kartu vaksin sebagai prasyarat dalam rangka melakukan aktivitas yang bersifat esensial akan kemudian dipakai juga oleh instansi-instansi tertentu dalam menjalankan tugasnya sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin maka sudah pasti tidak akan dilayani.

Dengan diwajibkannya vakninasi untuk seluruh masyarakat Kota Ambon, namun tampaknya belum menjadi solusi bagi pengendalian COVID-19. Apalagi program vaksinasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, namun dalam penerapannya pedagang di pasar mardika ambon tidak bebas berjualan, dikarenakan oleh beberapa petugas dilapangan mewajibkan menunjukan kartu vaksin jika tidak ada maka harus kembali dan tidak berjualan.

Bukan hanya itu, GMKI juga menyoroti terkait sikap pemaksaan yang juga turut menyusahkan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan akan melakukan penahanan SIM bagi Supir Angkutan Kota yang kedapatan tidak memiliki kartu Vaksin.

Baca juga :   Jemaat Imanuel Amahusu,Gelar Diskusi Pencegahan Radikalisme Dan Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas

Selanjutnya dalam aktivitas vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Ambon didapati temuan bahwa sebelum disuntik Vaksin masyarakat tidak terlebih dahulu mendapat pemeriksaan Riwayat penyakit bawaan seperti Chek Up oleh Nakes atau petugas tertentu.

Tetapi yang terjadi hanyalah konsultasi atau wawancara biasa soal riwayat sakit masyarakat. Sehingga kami berpandangan bahwa jangan sampai upaya untuk membentuk Herd immunity melalui Vaksisnasi akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika hal ini tidak diperhatikan oleh Tim Gustu kota Ambon.

“Bertalian dengan hal ini juga kami berharap agar kedepannya jangan sampai pelaksanaan suntik vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan menyusahkan masyarakat untuk mengurus sendiri hasil Chek Up-nya di klinik-klinik praktek tertentu, dengan harga yang terbilang mahal, ” bebernya.

Terkait dengan itu GMKI Cabang Ambon juga menyampaikan kepada pemerintah kota Ambon agar harga dari tes Rapid antigen dan RT-PCR dapat diseragamkan dan memiliki harga yang tidak mahal. Mengingat kebijakan PPKM berbasis Mikro yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mengakibatkan pergerakan ekonomi menjadi tidak stabil yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kota Ambon, terkhususnya untuk masyarakat kalangan ekonomi kecil menengah.

Adapun,untuk merespons konstalasi kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat,oleh Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan dan pemerintah daerah sebagai wakil pempus telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 didaerah.

Namun,dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah menimbulkan berbagai polimik di masyarakat pada semua daerah di Indonesia termasuk juga salah satunya di Ambon dan Maluku secara umum.

“Untuk itu,kami berharap kebijakan yang diambil pemerintah ini janganlah terkesan menambah polimik di masyarakat,sebab penanganan dan pengendalian Covid-19 sejak awal kehadirannya kami belum melihat ada kemajuan sesuai dengan harapan publik Maluku,”tandanya.

Editor :Aris Wuarbanaran

Check Also

Genjot Pembangunan Pondasi Mesjid Desa Nang,Satgas Pra TMMD Dan Warga Bahu Membahu

HALSEL,N25NEWS.com-Masjid Desa Nang yang masuk dalam sasaran pengerjaan pembangunan Fisik TMMD ke 112 Kodim 1509/Labuha …